Puan Maharani Tegaskan Komisaris BUMN Harus Profesional dan Kompeten

Jakarta – Ketua DPR RI, Puan Maharani, memberikan respons tegas terkait polemik pemilihan Komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang belakangan menjadi sorotan tajam publik. Menurut laporan yang dihimpun media kami, sejumlah pihak mempertanyakan kapasitas dan rekam jejak sejumlah figur yang diangkat sebagai komisaris di perusahaan-perusahaan pelat merah. Kritik muncul karena dinilai tidak sejalan dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan bisa mencederai profesionalisme di tubuh BUMN.

Kritik Publik dan Sikap DPR

Beberapa kalangan, termasuk pengamat kebijakan publik dan ekonom, menyuarakan keprihatinan bahwa pengangkatan komisaris kerap lebih bernuansa politis daripada mempertimbangkan kompetensi. Hal ini dikhawatirkan berdampak pada kinerja BUMN yang memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional. Menanggapi dinamika tersebut, Puan menekankan bahwa DPR memiliki kepentingan agar proses seleksi dan penetapan pejabat BUMN ke depan semakin transparan dan berbasis pada meritokrasi.

“Terkait dengan penetapan-penetapan komisaris, tentu saja kami DPR mendorong untuk bisa nantinya ditetapkan orang-orang yang profesional dan kompeten ke depannya,” tegas Puan dalam keterangan di laman resmi DPR, dikutip Minggu (5/7/2026).

Puan menegaskan, dorongan tersebut bukan sekadar wacana, melainkan bagian dari komitmen legislatif untuk mengawal akuntabilitas pengelolaan BUMN. Ia juga menyiratkan bahwa ke depan DPR akan menggunakan fungsi pengawasan secara lebih ketat, terutama terhadap kementerian terkait dan Kementerian BUMN, untuk memastikan bahwa setiap nama yang diusulkan memiliki integritas dan keahlian yang sesuai dengan bidang usaha perusahaan.

Pentingnya Komisaris yang Profesional

Pengangkatan komisaris yang kompeten, menurut Puan, bukan hanya soal tata kelola internal, tetapi juga menyangkut kepercayaan investor dan keberlanjutan bisnis. Di tengah persaingan global yang semakin ketat, BUMN harus mampu bersaing dengan korporasi swasta baik di tingkat nasional maupun internasional. Oleh karena itu, sosok komisaris diharapkan mampu memberikan nasihat strategis, melakukan pengawasan terhadap direksi, dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi.

Dorongan dari Ketua DPR ini mendapat sambutan positif dari sejumlah pengamat yang sejak lama mendorong reformasi di lingkungan BUMN. Mereka menilai, jika praktik penunjukan tanpa seleksi yang ketat terus berlanjut, maka program restrukturisasi dan profesionalisasi yang digaungkan pemerintah akan sulit tercapai. Diharapkan, dengan sikap tegas DPR, proses seleksi komisaris ke depan lebih mengedepankan keahlian, pengalaman, dan rekam jejak yang bersih.

Puan sendiri menutup pernyataannya dengan penekanan bahwa DPR akan terus memantau dan menagih komitmen dari para pemangku kepentingan agar setiap jabatan di BUMN diisi oleh insan terbaik bangsa, sehingga BUMN benar-benar menjadi penggerak utama ekonomi nasional.