Pramono Anung Sebut Akar Masalah PPDB Bukan Sistem, Tapi Minimnya Kursi Sekolah Favorit

Jakarta – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung akhirnya buka suara menanggapi gelombang keluhan masyarakat terkait pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang kembali memanas tahun ini. Pramono menilai, inti permasalahan yang memicu kekecewaan publik bukan terletak pada teknis atau mekanisme seleksi daring, melainkan pada persoalan klasik yang belum terselesaikan: keterbatasan daya tampung sekolah negeri, terutama yang berlabel favorit.

"Yang pertama, untuk penerimaan siswa baru ini kan yang sudah dilakukan dari waktu ke waktu tidak ada sesuatu yang baru sebenarnya," ujar Pramono saat ditemui oleh tim liputan media kami di Balai Kota Jakarta, Jumat (26/6/2026).

Pramono secara terbuka mengakui bahwa dirinya memahami betul kekecewaan para calon peserta didik beserta orang tua murid yang merasa dirugikan oleh hasil seleksi. Namun, ia menegaskan bahwa ketidakpuasan tersebut merupakan dampak langsung dari ketimpangan antara animo masyarakat yang luar biasa tinggi dengan jumlah kursi yang tersedia. "Tidak semua bisa merasa puas dengan hasil seleksi. Kondisi ini terjadi karena kursi di sekolah negeri, khususnya sekolah favorit, sangat tidak sebanding dengan tingginya jumlah peminat," imbuhnya.

Ironi Sekolah Favorit: Rebutan Kursi di Tengah Kapasitas Terbatas

Berdasarkan laporan yang dihimpun oleh media kami, fenomena rebutan kursi di sekolah-sekolah unggulan di Ibu Kota bukanlah isu baru. Setiap tahun, ribuan siswa berlomba-lomba mendaftar ke segelintir sekolah menengah atas dan kejuruan negeri yang dianggap memiliki mutu pendidikan terbaik. Sayangnya, jumlah rombongan belajar yang disediakan pemerintah provinsi nyaris tak pernah mengalami penambahan signifikan. Akibatnya, banyak siswa dengan nilai akademik tinggi sekalipun harus rela tersingkir hanya karena kuota penuh.

Para orang tua peserta didik di sejumlah wilayah seperti Jakarta Selatan dan Jakarta Timur mengeluhkan hal serupa. Mereka menilai sistem zonasi yang diterapkan kerap kali tidak berjalan linear dengan persebaran sekolah favorit. Wilayah padat penduduk cenderung hanya memiliki sedikit akses ke sekolah negeri berkualitas, sementara sekolah-sekolah swasta favorit membebankan biaya yang tak terjangkau oleh kalangan menengah ke bawah. Pramono menanggapi hal ini dengan menyebut perlunya evaluasi menyeluruh terhadap pemerataan infrastruktur pendidikan, bukan sekadar mengutak-atik skema seleksi.

Meski demikian, Pramono belum membeberkan langkah konkret apa yang akan diambil oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menambah kuota penerimaan di masa mendatang. Ia hanya menyatakan bahwa pihaknya tengah mengkaji kemungkinan penambahan sarana dan prasarana pendidikan, meskipun mengaku terhambat oleh keterbatasan lahan di kawasan perkotaan. Sementara itu, PPDB tahun ini dipastikan tetap berjalan sesuai jadwal dan aturan yang telah ditetapkan, dengan pengawasan ketat untuk mencegah kecurangan.