Prabowo Tolak Neoliberalisme, Kembali ke Ekonomi Kerakyatan

Di hadapan ribuan kader partai yang memadati arena, sebuah deklarasi tegas menggema, menandai perubahan haluan yang fundamental. Presiden Prabowo Subianto, dengan nada penuh keyakinan, melontarkan kritik terhadap sistem ekonomi yang selama ini, menurutnya, telah menjauhkan Indonesia dari jati dirinya. Bukan sekadar pidato politik, momen itu terasa sebagai sebuah proklamasi ulang cita-cita kebangsaan, sebuah tekad untuk meretas jalan baru bagi perekonomian nasional yang lebih berpihak kepada rakyat kecil.

Meninggalkan Arus Besar, Menemukan Jati Diri

Pernyataan Presiden bukanlah sekadar reaksi sesaat. Di dalamnya terkandung kritik fundamental terhadap model neoliberalisme yang dinilainya telah lama mencengkeram arah pembangunan. Prinsip pasar bebas yang seringkali mengagungkan efisiensi dan keterbukaan tanpa batas, dianggapnya telah mengikis kedaulatan ekonomi dan memperlebar jurang ketimpangan. Dalam perspektifnya, model tersebut menciptakan arena pertarungan yang timpang, di mana para pelaku ekonomi raksasa dengan leluasa mendominasi, sementara petani, nelayan, dan pedagang kecil hanya menjadi penonton di negeri sendiri. Penolakan ini bukanlah pengucilan dari pergaulan global, melainkan sebuah upaya untuk mendefinisikan ulang posisi Indonesia. Ini adalah langkah berani untuk tidak lagi sekadar menjadi pengikut arus besar, tetapi untuk menemukan dan menegakkan sistem yang lahir dari rahim nilai-nilai dan kebutuhan bangsanya sendiri.

Berlabuh pada Amanat Leluhur Bangsa

Untuk menemukan pijakan yang kokoh, Presiden Prabowo merujuk pada kompas ideologis yang diletakkan oleh para pendiri bangsa. Ia menghidupkan kembali semangat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, sebuah amanat konstitusi yang menekankan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Konsep ekonomi kerakyatan yang digaungkannya bukanlah sebuah inovasi baru, melainkan sebuah proses menghidupkan kembali harta karun pemikiran yang telah lama terpendam. Ini adalah penafsiran ulang atas gagasan bahwa perekonomian harus disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Koperasi bukan hanya unit usaha, tetapi wujud dari gotong royong ekonomi. Badan Usaha Milik Negara bukan sekadar entitas korporasi, melainkan alat strategis negara untuk mengelola kekayaan demi hajat hidup orang banyak. Ini adalah momen kesadaran nasional untuk kembali ke jalur yang dulu digariskan, setelah bertahun-tahun mengambil jalan memutar.

Menerjemahkan Visi dalam Rancangan Aksi Nyata

Gagasan besar ini tentu membutuhkan terjemahan yang konkret. Pemerintahan Prabowo dihadapkan pada ujian terberat: bagaimana mengubah retorika politik menjadi program yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat. Visi ini membayangkan sebuah ekosistem ekonomi di mana petani memiliki akses terhadap pupuk, lahan, dan pasar yang adil tanpa dikhianati oleh tengkulak dan fluktuasi harga global yang liar. Sebuah perekonomian di mana nelayan tradisional dapat melaut dengan perbekalan dan kapal yang layak, tidak tergerus oleh kapal-kapal asing raksasa. Lebih dari itu, ini tentang menciptakan jutaan wirausahawan baru dari desa dan kota kecil yang mampu naik kelas melalui kemudahan permodalan dan pendampingan.

Pendekatan ini juga berarti negara akan memainkan peran yang lebih proaktif dan kuat. Intervensi kebijakan tidak lagi dianggap tabu, melainkan sebuah keharusan untuk melindungi industri dalam negeri yang baru bertumbuh. Proyek-proyek strategis nasional akan kembali diarahkan bukan hanya untuk mengejar angka pertumbuhan Produk Domestik Bruto, tetapi untuk pemerataan kesejahteraan ke daerah-daerah yang selama ini tertinggal. Ini adalah janji tentang sebuah revolusi dari pinggiran, yang menjadikan desa bukan sebagai lumbung suara politik, melainkan sebagai pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mandiri. Jalan untuk mencapai kemandirian pangan dan energi pun diletakkan bukan semata pada skala industri raksasa, melainkan dengan memberdayakan jutaan lahan pertanian keluarga dan sumber energi lokal.

Jalan Tengah di Tengah Badai Ketidakpastian

Namun, perjalanan kembali ke ekonomi kerakyatan bukanlah pelayaran yang tenang. Indonesia akan terus bergulat dengan tekanan global, di mana investasi asing tetap menjadi salah satu motor penggerak. Menemukan titik keseimbangan antara melindungi yang kecil tanpa mengusir yang besar akan menjadi seni tersendiri. Narasi ini menawarkan sebuah sintesis: keterbukaan terhadap modal dan teknologi global, tetapi dengan syarat yang tegas—semuanya harus bermuara pada penguatan kapasitas nasional, alih teknologi yang efektif, dan penyerapan tenaga kerja lokal dalam jumlah besar.

Di titik inilah, pernyataan Presiden Prabowo bertransformasi dari sekadar pidato politik menjadi sebuah kontrak sosial dengan rakyat. Ini adalah janji untuk melakukan reposisi total, sebuah upaya untuk membangun kembali bahtera ekonomi Indonesia agar lebih tahan terhadap badai dan lebih adil dalam distribusi bekalnya. Ia bukan hanya berbicara tentang angka dan data, tetapi tentang martabat manusia Indonesia yang berhak untuk sejahtera di atas tanahnya sendiri. Sebuah narasi yang, jika diwujudkan, akan menulis ulang cerita Indonesia di abad ke-21, bukan sebagai negara yang berhasil sekadar menjadi pasar, melainkan sebagai bangsa yang mampu menjadi tuan yang bermartabat di rumahnya sendiri.

Baca juga:

• Selat Hormuz Kembali Ditutup Total, Harga Minyak Meroket
• Maling Bobol Tiga Rumah Saat Penghuni Sedang Tertidur