Menkop Ferry: 15.845 Koperasi Merah Putih Berdiri, 19 Ribu Dibangun

Menteri Koperasi Ferry Juliantono menyampaikan laporan penting kepada Presiden Prabowo Subianto terkait perkembangan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang menjadi salah satu pilar utama pemerataan ekonomi kerakyatan. Dalam pertemuan di Istana Kepresidenan, Ferry mengungkapkan bahwa hingga saat ini 15.845 koperasi merah putih telah resmi berdiri, sementara 19.000 lainnya masih dalam tahap pembangunan dan ditargetkan rampung seluruhnya pada akhir tahun 2026.

Laporan Lengkap di Hadapan Presiden

Ferry menjelaskan bahwa program tersebut merupakan instruksi langsung Presiden Prabowo agar setiap desa dan kelurahan memiliki koperasi yang tangguh, modern, dan mampu menjadi motor ekonomi rakyat. "Kami melaporkan kepada Bapak Presiden bahwa program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih berjalan sesuai rencana. Dari target 75.000 desa dan kelurahan, sebanyak 15.845 telah memiliki koperasi yang siap beroperasi penuh," ujar Ferry dalam keterangan pers seusai pertemuan.

Presiden, kata Ferry, menyambut baik progres tersebut dan menekankan pentingnya percepatan pembangunan 19 ribu koperasi yang sedang dalam pengerjaan. Presiden juga meminta agar integrasi dengan digitalisasi ekonomi desa, termasuk sistem one stop service dan akses pasar online, segera diwujudkan untuk mendorong daya saing produk lokal.

"Koperasi Merah Putih harus menjadi tulang punggung ekonomi desa. Presiden minta tidak hanya berdiri secara administratif, tetapi benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, mulai dari simpan pinjam murah, penyediaan sembako, hingga pemasaran hasil tani," tegas Ferry.

Peta Sebaran dan Pencapaian Utama

Data Kementerian Koperasi menunjukkan bahwa koperasi yang telah berdiri tersebar di 34 provinsi, dengan konsentrasi tertinggi di Jawa Timur (2.300 koperasi), Jawa Tengah (1.980), dan Sumatera Utara (1.540). Sementara itu, pembangunan 19 ribu koperasi lainnya sedang difokuskan di kawasan Indonesia Timur dan daerah terpencil guna mengurangi ketimpangan akses ekonomi.

Ferry merinci, setiap koperasi menerima dana stimulus awal sebesar Rp500 juta yang bersumber dari APBN dan APBD, dengan total anggaran yang sudah digelontorkan mencapai Rp7,9 triliun untuk koperasi yang sudah berdiri. Anggaran tersebut digunakan untuk pembangunan gedung, pengadaan teknologi informasi, modal awal usaha, dan pelatihan manajemen. Untuk koperasi dalam pembangunan, pemerintah telah menyiapkan tambahan Rp9,5 triliun dalam skema multiyears.

"Total anggota yang sudah bergabung di 15.845 koperasi mencapai 8,2 juta orang, mayoritas petani, nelayan, dan pelaku UMKM. Ini bukti bahwa masyarakat desa antusias dengan model gotong royong yang kami modernkan," kata Ferry.

Dampak Langsung dan Terobosan di Lapangan

Salah satu contoh nyata keberhasilan Koperasi Merah Putih terlihat di Blitar, Jawa Timur. Koperasi Desa Merah Putih "Tani Makmur" yang berdiri sejak Januari 2025 kini mengelola unit simpan pinjam, unit produksi kopi robusta, dan toko sembako murah. Ketua koperasi, Sumarno, menuturkan bahwa dalam setahun, koperasi mampu menekan rantai distribusi hingga 30% sehingga petani kopi menerima harga lebih tinggi.

"Dulu petani jual ke tengkulak dengan harga Rp25 ribu per kilogram. Sekarang lewat koperasi, kami olah dan jual langsung ke konsumen dengan harga Rp45 ribu. Untungnya kembali ke desa, buat modal pupuk dan tabungan," kata Sumarno.

Ferry menambahkan, pemerintah tengah menyiapkan platform digital terintegrasi bernama "MerahPutihMart" yang akan menghubungkan seluruh koperasi desa dalam satu ekosistem jual beli, sehingga produk unggulan setiap daerah bisa dijual secara nasional. Uji coba di 500 koperasi sudah berjalan dan menunjukkan peningkatan omzet rata-rata 40% per bulan setelah bergabung.

Tantangan dan Strategi Tuntas 2026

Meski progres menggembirakan, Ferry tak menampik sejumlah tantangan. Ketersediaan lahan untuk gedung koperasi di perkotaan, keterbatasan sumber daya manusia yang melek digital, dan sinergi antarkementerian masih menjadi pekerjaan rumah. Untuk itu, Kementerian Koperasi menggandeng Kementerian Desa PDTT, Kemendagri, dan BUMN untuk menyediakan pelatihan wajib bagi calon pengurus koperasi.

"Kami targetkan seluruh 19 ribu koperasi yang sedang dibangun bisa selesai paling lambat Desember 2026. Setiap bulannya sekitar 2.000 koperasi harus diresmikan, dengan prioritas pada daerah yang belum memiliki akses perbankan sama sekali," ungkap Ferry.

Pemerintah juga menerbitkan instruksi presiden yang mewajibkan setiap koperasi memiliki tiga unit usaha minimal: simpan pinjam, pengadaan dan distribusi kebutuhan pokok, serta pemasaran produk unggulan desa. Hal ini untuk memastikan koperasi tidak hanya menjadi lembaga seremonial, melainkan entitas bisnis yang berkelanjutan.

Dengan perkembangan ini, Indonesia menjadi salah satu negara dengan gerakan koperasi perdesaan terbesar di Asia. Jika target 75.000 koperasi tercapai, potensi penciptaan lapangan kerja langsung mencapai 3 juta orang dan mampu menggerakkan perputaran uang di desa hingga Rp150 triliun per tahun, berdasarkan hitungan kementerian.