PKB Tegaskan Sistem Presidensial Tak Kenal Oposisi, Dorong Soliditas demi Agenda Prabowo

Pandangan mengenai absennya konsep oposisi dalam sistem presidensial Indonesia kembali mengemuka. Kali ini datang dari Partai Kebangkitan Bangsa yang merespons pernyataan politikus PDI Perjuangan, Deddy Sitorus, yang sebelumnya menegaskan bahwa dalam konstitusi Indonesia tidak dikenal istilah 'oposisi'.

Wakil Ketua Umum PKB, Jazilul Fawaid, menyampaikan kesepakatannya atas pandangan tersebut. Saat ditemui di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (22/6/2026), ia menyatakan bahwa secara konstitusional, sistem politik Indonesia memang tidak mengakomodasi terminologi oposisi maupun partai penyeimbang secara eksplisit.

"Ya bagus saja, nggak ada masalah. Yang jelas di dalam praktik politik kita ini juga tidak dikenal, saya paham betul tidak ada oposisi. Itu nggak ada di konstitusi. Tapi juga tidak ada partai penyeimbang. Nggak dikenal di sistem kita," tutur Jazilul.

Pernyataan ini muncul di tengah dinamika politik yang terus berkembang pasca terpilihnya Prabowo Subianto sebagai presiden. Jazilul menekankan bahwa di luar perdebatan soal label oposisi, hal yang jauh lebih krusial saat ini adalah bagaimana seluruh partai politik mampu menjaga soliditas dan menunjukkan sikap yang tegas dalam mendukung jalannya roda pemerintahan.

Menurutnya, Presiden Prabowo saat ini sedang bekerja keras merealisasikan visi dan misi yang telah dijanjikan kepada rakyat. Dalam konteks inilah, dukungan kolektif dari parlemen menjadi elemen yang tidak bisa ditawar. Soliditas antara eksekutif dan legislatif dipandang sebagai prasyarat utama untuk memastikan program-program strategis nasional berjalan tanpa hambatan politik yang tidak perlu.

"Yang dibutuhkan sekarang soliditas, kebersamaan, dan kekompakan. Presiden Prabowo sedang berjuang untuk menuntaskan visi-misinya," tegas Jazilul menambahkan.

Jazilul juga menyoroti pentingnya sikap tegas dari seluruh elemen partai politik dalam menyikapi berbagai persoalan bangsa. Ia menilai bahwa perdebatan teoretis mengenai posisi partai di luar pemerintahan—apakah disebut oposisi, partai penyeimbang, atau istilah lainnya—tidak seharusnya mengalihkan fokus dari agenda utama pembangunan nasional.

Dalam sistem presidensial multipartai seperti Indonesia, koalisi pendukung pemerintah umumnya mendominasi parlemen. Namun, partai-partai yang tidak bergabung dalam koalisi pemerintahan kerap dihadapkan pada dilema antara menjalankan fungsi pengawasan kritis atau membangun kerja sama konstruktif dengan pemerintah. Pandangan yang disampaikan Jazilul mencerminkan preferensi untuk mengedepankan kolaborasi ketimbang konfrontasi.

Pernyataan ini sekaligus menjadi sinyal kuat bahwa PKB, sebagai salah satu partai pendukung utama pemerintahan Prabowo, menginginkan terciptanya iklim politik yang stabil dan kondusif. Stabilitas politik dinilai vital untuk menjaga kepercayaan investor, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan memastikan efektivitas birokrasi dalam menjalankan program-program kerakyatan.

Di sisi lain, pandangan ini juga membuka ruang diskusi publik mengenai peran partai politik dalam sistem presidensial. Apakah ketiadaan istilah oposisi dalam konstitusi berarti partai di luar pemerintahan tidak memiliki legitimasi untuk bersikap kritis? Atau justru dibutuhkan mekanisme checks and balances yang lebih terlembaga di luar sekadar label politik? Pertanyaan-pertanyaan ini akan terus mewarnai perjalanan politik Indonesia ke depan.

Yang jelas, bagi Jazilul dan PKB, orientasi saat ini adalah memastikan agenda nasional berjalan lancar. Soliditas politik, komitmen bersama, dan fokus pada pencapaian target pembangunan menjadi prioritas yang harus dijaga bersama oleh seluruh komponen bangsa. Media kami, Beritaseputar.com, akan terus mengikuti perkembangan dinamika politik nasional ini dengan cermat.