OJK Perketat Aturan Permodalan, BPR dengan Modal Inti di Bawah Rp 6 Miliar Terancam Sanksi

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi memperkenalkan regulasi baru yang mengharuskan seluruh Bank Perekonomian Rakyat (BPR) untuk memenuhi ketentuan permodalan yang lebih ketat. Peraturan ini tertuang dalam POJK Nomor 7 Tahun 2026 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum BPR. Langkah ini menjadi sinyal kuat bagi industri BPR untuk segera melakukan konsolidasi dan penguatan struktur keuangan.

Berdasarkan laporan yang dihimpun media kami, Sabtu (4/7/2026), aturan tersebut menetapkan target pemenuhan modal inti minimum secara bertahap. Ketentuan ini terutama menyasar BPR yang hingga saat ini masih memiliki modal inti di bawah Rp 6 miliar. OJK memberikan tenggat waktu bagi bank-bank tersebut untuk menyesuaikan diri, dengan ancaman sanksi yang akan mulai berlaku setelah periode transisi berakhir.

Dorongan Mencapai Economics of Scale

Penerbitan aturan ini merupakan bagian dari strategi besar OJK untuk memperkuat fondasi industri perbankan mikro di Indonesia. OJK menilai banyak BPR masih beroperasi dengan basis permodalan yang relatif kecil, sehingga sulit untuk mencapai economics of scale yang memadai. Kondisi ini membuat BPR rentan terhadap tekanan persaingan, terutama di tengah penetrasi layanan keuangan digital dan ekspansi bank umum ke segmen ritel.

Dengan modal inti yang lebih besar, OJK berharap BPR mampu meningkatkan kapasitas penyaluran kredit dan menjalankan fungsi intermediasi secara optimal. Penguatan permodalan juga diproyeksikan akan memperbaiki ketahanan BPR dalam menyerap risiko operasional maupun kredit bermasalah yang kerap menjadi penghambat pertumbuhan sektor ini.

"Melalui permodalan yang kuat diharapkan BPR dapat meningkatkan daya saingnya, menjalankan fungsi intermediarinya dengan baik, dan dapat menyerap risiko yang timbul atas kegiatan operasionalnya," ujar Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae.

Tahapan Pemenuhan dan Konsekuensi

POJK Nomor 7 Tahun 2026 mengatur tahapan pemenuhan modal inti minimum yang wajib dipenuhi oleh seluruh BPR. BPR yang belum mampu memenuhi ketentuan pada batas waktu yang ditetapkan akan dikenai sanksi administratif. Sanksi tersebut dapat berupa pembatasan kegiatan usaha hingga rekomendasi pencabutan izin jika bank dinilai tidak memiliki prospek perbaikan yang jelas.

OJK mendorong BPR bermodal kecil untuk mencari jalur penguatan, termasuk melalui merger, konsolidasi, atau penambahan modal dari pemegang saham. Saat ini, masih terdapat sejumlah BPR dengan modal inti di bawah ambang batas yang diwajibkan. Mereka menjadi prioritas pengawasan ketat selama masa transisi berlangsung.

Ketentuan ini melengkapi serangkaian reformasi pengaturan BPR yang telah dilakukan OJK dalam beberapa tahun terakhir, termasuk penyesuaian cakupan wilayah usaha dan penguatan tata kelola. Dengan demikian, industri BPR diharapkan dapat bertransformasi menjadi lebih kompetitif dan berkelanjutan dalam jangka panjang.