Mitra SPPG Jateng Orasi di Atas Truk: Kami Gadaikan Harta untuk MBG

Matahari belum terik benar pagi itu, tapi energi di kawasan Patung Kuda, Jakarta, sudah mendidih. Ratusan tangan gemetar menenteng poster bertuliskan tinta spidol yang mulai luntur oleh keringat. Bukan poster cetakan megah, melainkan kardus bekas mi instan yang disobek dan ditulisi tangan: “MBG Bukan Boros, Tapi Investasi Otak Anak Negeri.” Di puncak sebuah truk pengangkut sayur yang biasa memikul kangkung dan bayam, seorang perempuan paruh baya dengan kerudung batik lusuh berdiri tegak. Suaranya pecah, tapi kata-katanya menghujam: “Demi dapur MBG, saya sudah gadaikan sertifikat tanah satu-satunya. Kalau program ini mati, rumah saya ikut mati.” Perempuan itu adalah Bu Lasmi, 47 tahun, mitra Satuan Pelaksana Pemberian Gizi (SPPG) asal Grobogan, Jawa Tengah.

Aksi di Patung Kuda: Dari Truk Sayur ke Panggung Aspirasi

Aksi pada 8 Juli 2026 ini berawal dari kekhawatiran yang diam-diam membara di pelosok Jateng sejak isu pemborosan APBN pada program Makan Bergizi Gratis (MBG) berhembus. Mitra SPPG yang sehari-hari mengelola dapur di ribuan sekolah merasa masa depan mereka di ujung tanduk. Pagi itu, mereka memutuskan tak lagi diam. Berikut kronologis aksi yang menggetarkan sudut ibu kota:

1. Pukul 05.30 WIB: Puluhan mitra SPPG dari Grobogan, Blora, Wonogiri, dan Boyolali berkumpul di titik kumpul. Mereka naik ke atas truk sayur pinjaman dari petani binaan mereka sendiri.
2. Pukul 07.00 WIB: Rombongan berkonvoi menuju Patung Kuda Jakarta Pusat. Di sepanjang perjalanan, mereka tak henti melantunkan yel, “Gizi anak bangsa, bukan angka-angka.”
3. Pukul 09.15 WIB: Ratusan demonstran memenuhi area Patung Kuda. Mereka membawa spanduk bertuliskan “Jangan Habiskan Mimpi Lauk di Piring Anak Kami” dan foto dapur-dapur MBG yang bersih dan tertata.
4. Pukul 10.00 WIB: Orasi puncak dimulai. Bu Lasmi naik ke atap truk sayur—panggung apa adanya yang hanya beralas tikar dan dikelilingi ikat kangkung segar. Di bawah, para demonstran bersimpuh mendengar dengan mata berkaca-kaca.
5. Pukul 12.30 WIB: Aksi berakhir dengan penyerahan petisi kepada perwakilan DPR. Tak ada bentrok, hanya suara hati yang tersampaikan.

Cerita di Balik Pengorbanan: Rumah Digadaikan, Asa Diletakkan di Piring Siswa

Di sela-sela orasi, saya menemui Bu Lasmi. Dengan suara bergetar, ia bertutur, “Saat program MBG masuk desa, saya lihat anak-anak tetangga yang badannya ceking mulai berisi. Mata mereka berbinar tiap pagi karena bisa sarapan telur. Saya percaya ini jalan berkah.” Untuk bergabung sebagai mitra SPPG, perempuan tiga anak itu menggadaikan sertifikat tanah seluas 400 meter persegi. Uangnya ia belikan kompor industri dan mesin pendingin. Total utang yang ia tanggung mencapai Rp 85 juta.

Cerita serupa datang dari Pak Warjo, 53 tahun, mantan kuli bangunan yang kini mengelola dapur MBG untuk 12 SD di Kabupaten Semarang. “Saya jual motor satu-satunya. Kini, setiap subuh saya jalan kaki 6 kilometer ke dapur. Tapi lihat anak-anak itu, mereka sudah hafal nama saya. Mereka panggil ‘Pak Bapak Telur’,” ujarnya lirih, setengah tersenyum. Baginya, MBG bukan sekadar program pemerintah, melainkan jalan keluar dari kemiskinan yang turut memberinya makna.

Data dari Paguyuban Mitra SPPG Jateng mencatat, setidaknya 340 mitra menanggung utang pribadi untuk tetap mengoperasikan dapur. Rata-rata mereka menggadaikan aset seperti sertifikat tanah, BPKB motor, atau perhiasan emas. Total nilai yang digadaikan diprediksi menembus Rp 23 miliar. “Kami seperti naik perahu kertas di tengah badai. Kalau MBG berhenti, rumah dan masa depan kami ikut karam,” ujar Lasmi, sambil mengusap air mata dengan ujung kerudungnya.

Tuntutan dan Harapan di Piring Masa Depan

Aksi ini bukan sekadar pembelaan terhadap dapur kecil di pelosok desa. Para mitra SPPG memperjuangkan nyawa program yang telah menjangkau lebih dari 1,8 juta siswa di 7.400 sekolah di Jawa Tengah. Mereka juga menyoroti efek domino: petani sayur, peternak telur, dan pemasok bahan pangan lokal yang mulai merasakan kepastian pasar. “Setiap hari kami belanja 230 kilogram sayur dari petani sekitar. Kalau dapur tutup, ladang mereka ikut mati,” kata Pak Warjo.

Kritik pemborosan APBN senilai Rp 1,2 triliun yang menjadi dasar peninjauan ulang program, menurut mereka, perlu diletakkan dalam konteks. “Itu bukan boros, itu belanja untuk masa depan. Coba hitung biaya negara kalau anak-anak kita stunting dan putus sekolah,” ujar Koordinator Aksi, Munawar, di atas truk. Para demonstran mendesak agar audit berjalan transparan, namun dengan jaminan bahwa program tidak dihentikan mendadak. Mereka membawa petisi bertajuk “MBG: Investasi Gizi, Bukan Beban APBN” yang telah ditandatangani 12.400 wali murid dan guru pendamping.

Malam setelah aksi, Bu Lasmi kembali ke truk yang mengangkutnya. Kali ini ia duduk di antara karung kangkung, memeluk termos teh hangat pemberian seorang pedagang di sekitar Patung Kuda. Matanya menatap gedung tinggi di sekelilingnya, tapi pikirannya mungkin sedang pada dapur kecilnya di Grobogan, pada panci-panci stainless yang ia beli dengan separuh harga rumahnya, dan pada ribuan anak yang esok pagi akan mencarinya. “Saya cuma ingin mereka terus bisa sarapan,” bisiknya, lebih kepada dirinya sendiri. Jakarta mungkin sudah kembali sunyi, tapi suara dari truk sayur itu masih menggema, menitipkan pesan sederhana: makanan gratis di piring anak-anak adalah hasil dari pengorbanan yang tak gratis.