Misbakhun Kritik Posisi Penyeimbang PDIP: Politik 2 Kaki Tidak Elegan

Jakarta - Ketua Bidang Ekonomi DPP Partai Golkar sekaligus Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (Depinas) SOKSI, Mukhamad Misbakhun, mengajak seluruh elite politik dan partai politik menunjukkan kedewasaan dalam menyikapi dinamika nasional yang terus berkembang belakangan ini. Menurutnya, di tengah situasi bangsa yang sedang menghadapi berbagai tekanan akibat kondisi geopolitik global, setiap pernyataan politik harus disampaikan dengan penuh pertimbangan dan tanggung jawab. Ia pun menyoroti langkah PDIP yang mengusung diri sebagai penyeimbang pemerintah. Menurut Misbakhun, menyandang status penyeimbang memang sah-sah saja dalam demokrasi, namun hal tersebut tidak boleh dilakukan dengan cara yang terkesan berjalan pada dua kaki atau mengambil keuntungan dari berbagai situasi. Politik dua kaki demikian, tegasnya, tidak elegan dan justru bisa menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat.

Dalam keterangan yang diterima media kami, Minggu (21/6/2026), Misbakhun menekankan bahwa kritik terhadap kebijakan pemerintah merupakan bagian yang wajar dan penting dalam sebuah demokrasi. Setiap suara dari masyarakat, mahasiswa, tokoh nasional, maupun parpol harus dihormati sebagai bentuk kepedulian terhadap jalannya pemerintahan. Meski demikian, ia memperingatkan agar elite politik menjauhkan diri dari tindakan atau ajakan bernuansa hasutan yang justru berpotensi memanaskan suasana.

"Kritik itu penting dalam demokrasi agar pemerintah terus mendengar apa yang menjadi aspirasi masyarakat. Namun, dalam situasi bangsa yang sedang menghadapi tekanan karena situasi geopolitik saat ini, kritik sebaiknya disampaikan dengan penuh tanggung jawab, bukan dengan cara yang membuat keadaan makin panas, perlu ajakan yang lebih mendinginkan suasana supaya lebih mereda," ujar Misbakhun.

Misbakhun menambahkan, ketika sebuah partai politik menempatkan diri sebagai penyeimbang, maka konsistensi dan prinsip menjadi kunci utama. Jika posisi tersebut hanya digunakan sebagai kedok untuk berpolitik pragmatis tanpa arah yang jelas, maka hal itu akan merusak kepercayaan publik terhadap institusi politik. Oleh karena itu, ia berharap seluruh komponen bangsa, termasuk PDIP yang saat ini berada di luar pemerintahan, dapat bersikap sebagai pemangku kepentingan yang dewasa. Mereka diharapkan mampu menyalurkan aspirasi secara konstruktif tanpa memicu konflik yang bisa mengganggu stabilitas nasional. Seperti dilaporkan Beritaseputar.com, seruan ini sekaligus menjadi pengingat bahwa demokrasi yang sehat membutuhkan kontrol yang proporsional, bukan justru provokasi yang membakar emosi.