Menteri Israel Usulkan Relokasi Warga Gaza, Mossad Siap Dilibatkan

Tel Aviv, Beritaseputar.com – Seorang menteri senior Israel mengungkapkan bahwa pemerintahannya telah menyusun rencana untuk “memindahkan secara sukarela” warga Palestina dari Jalur Gaza, dengan melibatkan dinas intelijen luar negeri Mossad sebagai pelaksana. Usulan kontroversial ini disampaikan langsung oleh Menteri Inovasi, Sains, dan Teknologi, Gila Gamliel, dalam sebuah pernyataan yang mengejutkan banyak pihak.

Dalam wawancara eksklusif bersama Channel 7 milik Israel, Gamliel mengklaim bahwa inisiatif politik yang ia beri judul “Migrasi Sukarela dari Jalur Gaza” telah hampir rampung dan siap diajukan ke kabinet keamanan. Ia menegaskan bahwa rencana tersebut bukanlah pengusiran paksa, melainkan upaya membuka jalan bagi warga Gaza yang ingin meninggalkan daerah konflik secara damai.

Rencana dan Peran Mossad

Gamliel menjelaskan, rancangan tersebut telah dipersiapkan secara matang dan kini memasuki tahap akhir koordinasi. “Saya telah menyiapkan rencana ini dan mengajukannya kepada kabinet. Rencana ini hampir siap untuk diimplementasikan, dan Mossad kini telah bergabung dalam proses untuk mengelola upaya ini dengan sebaik mungkin,” ujarnya, seperti dilaporkan Beritaseputar.com, Rabu (1/7/2026). Pernyataan itu menimbulkan spekulasi bahwa Mossad akan bertindak sebagai fasilitator logistik dan diplomasi rahasia guna merealisasikan pemindahan penduduk dalam skala besar.

Keterlibatan Mossad, yang umumnya menangani operasi intelijen dan kontra-terorisme, dalam proyek kemanusiaan semacam ini menjadi sorotan. Sejumlah pengamat menilai langkah tersebut merupakan bagian dari strategi jangka panjang untuk mengubah demografi Gaza. Pemerintah Israel belum memberikan pernyataan resmi terkait rencana ini, namun sejumlah sumber di parlemen mengonfirmasi bahwa diskusi tingkat tinggi telah berlangsung.

Kritik dan Kontroversi

Usulan Gamliel langsung menuai kecaman dari berbagai kalangan, termasuk organisasi hak asasi manusia dan negara-negara tetangga. Mereka menilai bahwa apa pun istilah yang digunakan, memindahkan penduduk dari wilayah pendudukan merupakan pelanggaran hukum internasional. Konvensi Jenewa secara tegas melarang pemindahan paksa penduduk di wilayah pendudukan, dan istilah “sukarela” dianggap sebagai kedok untuk praktik pembersihan etnis.

Di sisi lain, menteri tersebut mengklaim bahwa sudah ada sejumlah negara ketiga yang menyatakan minat untuk menerima warga Gaza yang bersedia direlokasi, meskipun ia tidak merinci negara mana saja. Ia juga menyebut bahwa rencana tersebut akan dilengkapi dengan paket bantuan ekonomi dan perlindungan hukum bagi para migran. “Ini adalah tawaran yang manusiawi. Kami ingin memberi pilihan kepada warga sipil yang terjebak di tengah konflik berkepanjangan,” tambahnya.

“Saya telah menyiapkan rencana ini dan mengajukannya kepada kabinet. Rencana ini hampir siap untuk diimplementasikan, dan Mossad kini telah bergabung dalam proses untuk mengelola upaya ini dengan sebaik mungkin.” – Gila Gamliel, Menteri Inovasi, Sains, dan Teknologi Israel.

Beritaseputar.com akan terus memantau perkembangan usulan ini dan dampaknya terhadap stabilitas kawasan Timur Tengah.