Menkop Sebut Pembangunan 15.845 Koperasi Desa Merah Putih Tuntas

JAKARTA — Pemerintah menuntaskan pembangunan 15.845 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) di seluruh Indonesia. Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono memastikan bahwa seluruh unit telah berdiri dan siap menjadi motor penggerak ekonomi di tingkat akar rumput. Langkah ini sekaligus menjadi tonggak baru strategi pemberdayaan ekonomi desa yang diusung Kabinet Merah Putih.

Cetak Biru Koperasi Desa Modern

KDMP dirancang sebagai koperasi serba usaha berbasis komunitas yang mengintegrasikan tiga pilar utama: pengelolaan simpan pinjam, pemasaran komoditas unggulan desa, serta pengelolaan sarana produksi bersama. Berbeda dari koperasi desa konvensional, KDMP dibekali sistem digital terpadu, kemitraan dengan sektor perbankan, serta supervisi dari penyuluh koperasi yang ditempatkan di tiap kecamatan. Menurut Menkop Ferry, cetak biru ini berangkat dari evaluasi menyeluruh terhadap lembaga keuangan mikro yang gagal berkelanjutan karena kelembagaan yang lemah. “Kita tidak ingin mengulangi kesalahan masa lalu. KDMP hadir dengan tata kelola profesional, teknologi, dan pendampingan penuh,” ujarnya di sela Rapat Koordinasi Nasional Koperasi di Jakarta, Sabtu (12/7).

Gotong Royong Lintas Sektor

Proyek pembangunan fisik KDMP melibatkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk infrastruktur gedung, sementara Kementerian Komunikasi dan Digital menyediakan akses internet dan aplikasi manajemen koperasi. Pendanaan operasional awal bersumber dari APBN, dana desa, serta kemitraan dengan bank Himbara. Ferry mengungkapkan bahwa percepatan terjadi setelah Presiden meminta agar 75 persen KDMP operasional sebelum perayaan HUT Ke-82 RI.

"Kami bergerak cepat. Dari target 18.000 KDMP, sebanyak 15.845 sudah berdiri. Sisanya menyusul tahun depan karena berada di wilayah 3T yang memerlukan pendekatan khusus,"

Dampak Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan

Kementerian Koperasi memproyeksikan KDMP mampu menyerap sedikitnya 300.000 tenaga kerja langsung dan menciptakan 1,5 juta wirausaha mikro baru dalam tiga tahun pertama. Setiap unit juga berfungsi sebagai agregator hasil pertanian, perikanan, dan kerajinan desa sehingga petani dan pengrajin bisa memotong rantai distribusi panjang. Nilai transaksi yang diprediksi mengalir melalui KDMP mencapai Rp 45 triliun per tahun. Di beberapa daerah seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan, uji coba KDMP yang telah berjalan enam bulan mencatat kenaikan pendapatan anggota rata-rata 35 persen.

• Setiap KDMP menerima stimulus awal Rp 200 juta dalam bentuk modal kerja dan peralatan.
• Koperasi wajib mengalokasikan 30 persen dari sisa hasil usaha untuk cadangan dan pengembangan bisnis.
• Nasabah simpan pinjam dikenai bunga maksimum 9 persen per tahun—jauh di bawah rentenir desa.

Tantangan yang Masih Membayangi

Meskipun pembangunan fisik dinyatakan rampung, sejumlah pengamat koperasi mengingatkan risiko tata kelola dan moral hazard. Pengalaman koperasi unit desa (KUD) yang banyak macet menjadi alarm. Menanggapi hal tersebut, Ferry mengatakan pemerintah telah menyiapkan sistem pengawasan berlapis: audit berkala oleh Inspektorat Koperasi, pelaporan keuangan real-time melalui aplikasi KDMP Digital, serta mekanisme rapat anggota tahunan yang wajib disiarkan secara daring. Ia juga membentuk Desk Penyelamatan KDMP yang siaga 24 jam menerima laporan penyimpangan. “Kita punya jalur cepat. Begitu ada indikasi penyelewengan, tim akan turun dan bisa langsung membekukan pengurus,” ujarnya.

Ke depan, KDMP akan terintegrasi dengan program Makan Bergizi Gratis sebagai penyalur bahan pangan dari petani lokal, serta menjadi kepanjangan tangan bank BUMN untuk penyaluran Kredit Usaha Rakyat. Menteri Desa ikut mendorong agar BUMDes bermitra dengan KDMP sehingga tidak saling mematikan, melainkan bersinergi dalam ekosistem ekonomi desa. Dengan rampungnya 15.845 unit ini, pemerintah menargetkan koperasi modern ini menjadi tulang punggung ketahanan ekonomi pedesaan sekaligus jangkar keadilan sosial di pelosok negeri.