Menko Pangan Soroti Nasib Buruh Tani: Saatnya Kembalikan Hak dan Kesejahteraan Mereka

Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengungkap keprihatinan mendalam terhadap transformasi struktural yang dialami petani Indonesia. Dalam sebuah forum di Jakarta, ia menyebut mayoritas petani kini kehilangan kepemilikan lahan dan beralih status menjadi buruh tani.

Data Transformasi Petani

Zulkifli Hasan menyoroti perbandingan sejarah ketahanan pangan. Pada era 1970–1990-an, Indonesia dikenal sebagai negara swasembada yang tidak bergantung pada impor pangan. Namun, situasi berbalik drastis. Berdasarkan data yang dikutipnya, komoditas seperti beras, gula, bahkan kedelai untuk tempe dan tahu sebagian besar dipenuhi melalui impor pada tahun-tahun terakhir.

"Data-data itu menunjukkan artinya tidak ada pemberdayaan kepada petani kita. Bapak lihat Google, tanya BPS, bisa dicek, kalau tahun 2000-an, petani kita itu punya kebun, punya lahan sawah, sekarang Bapak-Ibu boleh cek, 70% petani Indonesia berubah menjadi buruh tani," ujar Zulhas dalam acara rapat koordinasi nasional sektor kelautan dan perikanan di Gedung Mina Bahari III, Jakarta Pusat, Kamis (2/7/2026).

Pernyataan tersebut ia sampaikan di hadapan peserta rapat koordinasi nasional sektor kelautan dan perikanan. Menurutnya, perubahan status dari petani pemilik lahan menjadi buruh tani menandakan kegagalan pemberdayaan sektor pertanian. Data yang ia rujuk menunjukkan bahwa pada dekade awal 2000-an, petani masih memiliki kebun atau lahan sawah secara mandiri. Namun, situasi berbalik ketika 70 persen petani kini hanya menjadi pekerja upahan di lahan milik pihak lain.

Implikasi dan Urgensi Kebijakan

Menurut laporan Beritaseputar.com, pergeseran ini berimplikasi langsung pada kesejahteraan petani, rantai pasok pangan nasional, dan kerentanan terhadap gejolak harga pangan global. Zulkifli Hasan menekankan perlunya reformasi agraria dan kebijakan perlindungan lahan pertanian untuk mengembalikan hak dan kesejahteraan petani. Tanpa intervensi, ketergantungan pada impor akan terus meningkat dan ketahanan pangan nasional semakin terancam.

Zulhas juga menyoroti kontradiksi antara potensi pertanian Indonesia yang besar dengan realitas impor bahan pangan pokok. Ia membandingkan dengan masa lalu ketika Indonesia mampu memenuhi kebutuhan sendiri. Kini, justru komoditas dasar seperti beras dan kedelai harus didatangkan dari luar negeri.

Rapat koordinasi yang digelar tersebut menjadi momentum bagi kementerian terkait untuk merumuskan langkah strategis dalam membenahi sektor pertanian, termasuk penguatan akses petani terhadap lahan, modal, dan teknologi. "Saatnya kita kembalikan hak dan kesejahteraan mereka," tegas Zulkifli Hasan.