Menkeu Purbaya Obok-Obok Pabrik Baja Cina Kawal Investasi Asing

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke pabrik baja milik investor asing asal Tiongkok di Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta Timur, pada Kamis (25/6/2026). Aksi ini tergolong langka karena Menkeu hadir langsung dengan pengawalan 20 personel dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta Satuan Polisi Khusus Kementerian Keuangan yang bersenjata lengkap. Langkah tegas ini diklaim untuk memastikan kepatuhan operasional dan transparansi investasi.

Kronologi Sidak: Dari Laporan Anomali hingga Pemeriksaan Mendadak

Berdasarkan siaran pers Kemenkeu, sidak bermula dari laporan intelijen keuangan yang mendeteksi ketidaksesuaian antara volume impor bahan baku baja dengan hasil produksi pabrik sejak kuartal pertama 2026. Terdapat selisih kapasitas produksi yang tidak tercatat sebesar 8.500 metrik ton. Tim gabungan bergerak pukul 09.30 WIB dan tiba di lokasi tanpa pemberitahuan.

1. Pukul 10.15: Menkeu Purbaya memasuki areal pabrik bersama pengawal, langsung menuju ruang kontrol administrasi dan gudang penyimpanan bahan baku.
2. Pukul 10.45: Petugas menemukan dokumen impor yang tidak sesuai dengan fisik barang—tertera slab baja asal India, namun kontainer berisi coil dari Tiongkok yang dikenakan bea masuk lebih rendah.
3. Pukul 12.00: Manajemen pabrik, diwakili Mr. Li Zheng, dimintai keterangan. Saat dikonfrontasi, Li menyatakan, “Kami baru menyadari ada kesalahan administrasi internal. Bukan kesengajaan.”
4. Pukul 14.30: Menkeu mengumumkan penyegelan sementara sebagian lini produksi sambil menunggu audit penuh.

“Ini bukan sekadar pelanggaran administrasi. Kami menduga ada praktik transfer pricing dan penghindaran pajak yang merugikan negara hingga ratusan miliar rupiah,” tegas Purbaya dalam konferensi pers di lokasi. Pihaknya mengantongi bukti awal bahwa pabrik tersebut menjual baja ke perusahaan afiliasi di dalam negeri dengan harga tidak wajar, menekan penghasilan kena pajak.

Analisis: Guncangan di Sektor Baja Nasional

Indonesia mencatat investasi asing di sektor baja mencapai US$4,7 miliar dalam lima tahun terakhir, mayoritas dari Tiongkok. Dominasi ini sering kali dibayangi isu praktik dumping dan kepatuhan fiskal. Ekonom Indef, Dr. Ahmad Fauzi, menilai langkah Kemenkeu sebagai sinyal positif. “Selama ini investor asing di sektor baja kerap merasa kebal hukum karena skala modal yang besar. Sidak ini menunjukkan negara serius mengawal. Namun, perlu dipastikan ini bukan aksi panggung, melainkan diikuti bukti kuat dan proses hukum adil.”

Kemenkeu menyatakan potensi kerugian negara dari satu pabrik ini mencapai Rp 220 miliar hanya dalam periode satu tahun buku. Angka ini diprediksi lebih besar jika temuan serupa terjadi di pabrik-pabrik lain dalam grup yang sama.

Respons Pemerintah dan Implikasi Regulasi

Kementerian Perindustrian yang menerima laporan berjanji mempercepat revisi aturan pengawasan impor baja setengah jadi. Menteri Perindustrian Renita Dewi menambahkan, “Kami akan memangkas izin impor bagi perusahaan yang terbukti memanipulasi data. Sidak ini menjadi momentum untuk menata ulang tata kelola investasi sektor baja nasional.”

Sementara itu, asosiasi produsen baja dalam negeri menyambut baik. Ketua Umum Asosiasi Besi dan Baja Indonesia (IISIA), Budi Santoso, mengatakan, “Kami sudah lama menyuarakan ada ketidakadilan. Langkah Menkeu ini angin segar.” Namun, pengusaha asing menyatakan kekhawatiran bahwa tindakan represif bisa menciptakan iklim investasi tidak kondusif.

Purbaya membantah isu tersebut. “Tidak ada tempat bagi mereka yang bermain api dengan pajak. Justru ini melindungi investor patuh,” tutupnya.