Kejagung Tolak Justice Collaborator MBG, Prabowo Tutup 800 BUMN Rugi

Dalam dua peristiwa yang mencerminkan sikap tegas pemerintah terhadap pengelolaan keuangan negara, Kejaksaan Agung menolak permohonan Justice Collaborator tersangka korupsi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Presiden Prabowo Subianto mengumumkan rencana penutupan 800 badan usaha milik negara yang terus merugi. Kedua langkah ini menjadi sinyal kuat bahwa era baru akuntabilitas dan efisiensi tengah dijalankan, tanpa kompromi terhadap penyalahgunaan dana publik.

Kejagung Tegas: Pelaku Utama Tak Bisa Jadi JC

Kejaksaan Agung secara resmi menolak pengajuan status Justice Collaborator (JC) yang diajukan oleh Sony Sonjaya, tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola MBG. Keputusan ini diambil setelah penyidik menyimpulkan bahwa Sony merupakan pelaku utama dalam rantai penyimpangan yang merugikan keuangan negara. Dalam keterangannya, Kejagung menegaskan bahwa JC hanya dapat diberikan kepada tersangka yang berperan bukan sebagai aktor inti dan bersedia membongkar keterlibatan pihak lain yang lebih besar perannya.

"Dari hasil pemeriksaan dan alat bukti, Sony Sonjaya adalah pihak yang paling bertanggung jawab atas terjadinya tindak pidana korupsi pada program ini. Maka, permohonan Justice Collaborator-nya tidak memenuhi syarat," ujar sumber di Kejagung yang enggan disebutkan namanya.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sendiri merupakan salah satu inisiatif prioritas pemerintahan Prabowo untuk menurunkan angka stunting dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kasus korupsi yang menimpa proyek strategis ini mencoreng semangat tersebut, sehingga respons cepat Kejagung menjadi penting. Berdasarkan informasi awal, kerugian negara akibat penyimpangan dalam pengadaan bahan pangan dan distribusi bantuan diperkirakan mencapai puluhan miliar rupiah, meskipun angka pasti masih dalam proses audit investigatif.

Prabowo: 800 BUMN Rugi Akan Ditutup

Pada hari yang sama, di hadapan ribuan peserta Munas Alim Ulama dan Konbes Nahdlatul Ulama (NU) 2026 di Bangkalan, Madura, Presiden Prabowo menyampaikan kekesalannya terhadap kinerja Badan Usaha Milik Negara. Ia membeberkan temuan bahwa sekitar 800 BUMN dan anak usahanya tidak menghasilkan keuntungan dan justru menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Saya sudah perintahkan menteri terkait, BUMN yang tidak untung, rugi terus, lebih baik ditutup saja. Daripada kita terus kasih suntikan modal tapi tidak pernah sehat, ujung-ujungnya rakyat yang rugi," tegas Prabowo. Ia menambahkan bahwa pemerintah akan memprioritaskan BUMN yang sehat dan mampu bersaing secara global.

Rencana penutupan ini menjadi langkah radikal namun dinilai perlu oleh para pengamat. Selama ini, banyak BUMN kecil menengah terjebak dalam inefisiensi, tata kelola buruk, dan intervensi politik yang menghambat profesionalisme. Dari total sekitar 1.000 entitas yang terdata di bawah Kementerian BUMN (termasuk anak perusahaan), hanya sebagian kecil yang mencetak laba signifikan seperti Pertamina, Telkom, dan BRI.

Benang Merah: Pembersihan dan Efisiensi Dana Publik

Dua langkah ini—penolakan JC koruptor program makan siang gratis dan penutupan massal BUMN—bukan sekadar kebetulan waktu. Keduanya mengusung semangat yang sama: uang negara harus dikelola sebaik-baiknya, dan tidak boleh ada toleransi terhadap kebocoran atau pemborosan. Pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia, Dr. Andi Satria, menilai bahwa pemerintah tengah membangun efek jera ganda. "Penolakan JC menunjukkan bahwa pelaku utama korupsi tidak bisa bernegosiasi. Sementara penutupan BUMN rugi menghilangkan ladang korupsi birokrasi dan beban APBN," ujarnya.

Sinergi antara penegakan hukum yang tegas dan restrukturisasi badan usaha negara ini menempatkan pemerintahan Prabowo pada peta reformasi birokrasi-ekonomi yang ambisius. Akankah masyarakat melihat hasil nyata? Warga berharap program MBG tetap berjalan bersih dan BUMN yang tersisa mampu menjadi mesin pertumbuhan, bukan sekadar warisan beban lama.