Kritik Balik Ucapan Selamat Ulang Tahun: Gerindra Solo Soroti Baliho Jokowi yang Dipasang Pemkot

Pemasangan baliho ucapan selamat ulang tahun ke-65 untuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Surakarta menuai reaksi keras dari kalangan politik lokal. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Kota Solo secara terbuka menyatakan kekecewaannya terhadap langkah pemkot yang dinilai tidak tepat dan sarat akan kepentingan politis sesaat.

Berdasarkan laporan di lapangan, salah satu baliho berukuran besar tersebut terpantau berdiri di kawasan strategis Jalan dr. Wahidin, tepatnya di wilayah Purwosari, Laweyan, Solo. Dalam visual tersebut, Jokowi tampak tersenyum ramah dengan mengenakan setelan kemeja putih khas yang kerap ia kenakan dalam berbagai acara formal. Di sisi lain, Presiden Prabowo Subianto juga diketahui memberikan ucapan selamat melalui kanal pribadi, yang langsung dibalas oleh Jokowi dengan ungkapan terima kasih kepada "Bapak Presiden".

Alasan Kekecewaan Gerindra

Jajaran pengurus DPC Gerindra Solo menilai bahwa pemasangan baliho tersebut tidak mencerminkan netralitas dan profesionalisme birokrasi pemerintahan daerah. Meskipun ucapan selamat ulang tahun merupakan gestur penghormatan yang lumrah, partai besutan Prabowo Subianto ini mencurigai adanya upaya pencitraan terselubung di tengah dinamika politik pasca-pemerintahan.

"Kami sangat menyayangkan sikap Pemkot Solo yang seolah-olah menggunakan fasilitas publik untuk kepentingan personal branding figur tertentu. Ini bukan soal iri atau benci, tetapi ini soal etika pemerintahan di ruang publik. Jika untuk ulang tahun seorang tokoh saja pemerintah kota membuat baliho sedemikian rupa, bagaimana dengan tokoh-tokoh nasional lain yang juga berulang tahun dan berjasa? Apakah mereka mendapat perlakuan yang sama? Jangan sampai ini menimbulkan kecemburuan di tengah masyarakat," ujar salah satu perwakilan elite Gerindra Solo saat dimintai konfirmasi oleh media kami.

Kritik ini mencuat setelah gerindra mencium adanya dugaan ketidakkonsistenan pemerintah daerah dalam menempatkan figur publik di sarana informasi resmi. Menurut mereka, tidak ada urgensi signifikan yang mengharuskan Pemerintah Kota merayakan ulang tahun perseorangan dengan melibatkan aset visual milik daerah. Apalagi, usai masa jabatan, Jokowi telah kembali menjadi warga sipil biasa, meski tetap menyandang status sebagai negarawan.

Lebih jauh, para pimpinan anak cabang Gerindra di tingkat kecamatan dan kelurahan di Solo mengaku menerima banyak aspirasi dari konstituen yang mempertanyakan alasan di balik pemasangan baliho tersebut. Banyak warga menilai bahwa Pemkot semestinya lebih fokus pada upaya perbaikan layanan publik, pengentasan kemiskinan, dan penanganan infrastruktur yang rusak pasca musim hujan, ketimbang mengalokasikan energi untuk agenda seremonial yang tak menyentuh hajat hidup orang banyak.

Hingga berita ini diturunkan, pihak Pemerintah Kota Solo melalui dinas terkait belum memberikan tanggapan resmi mengenai polemik ini. Masyarakat dan pengamat pemerintahan daerah kini tengah menanti klarifikasi mengenai mekanisme anggaran dan izin yang mendasari pemasangan atribut ucapan tersebut. Sementara itu, sorotan dari Gerindra Solo ini diperkirakan akan menjadi pembahasan hangat dalam rapat-rapat koordinasi legislatif dan eksekutif ke depannya.