Legislator Usul Perkuat Sistem Check and Balance dalam Implementasi Program MBG

Jakarta – Seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menekankan pentingnya penguatan sistem pengawasan dan mekanisme check and balance dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dorongan ini muncul menyusul adanya desakan evaluasi yang dilayangkan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) terhadap beleid yang menjadi landasan program prioritas pemerintah tersebut.

Anggota Komisi XIII DPR RI, Marinus Gea, menyampaikan pandangannya bahwa setiap masukan dari lembaga negara independen, termasuk Komnas HAM, wajib dicermati secara objektif dan proporsional. Ia menegaskan bahwa inti dari perhatian yang disuarakan bukanlah untuk menghambat atau mengkritik esensi kemuliaan dari program pemenuhan gizi nasional itu, melainkan fokus pada aspek tata kelola pemerintahan yang baik. Menurut laporan yang dihimpun media kami, usulan evaluasi ini secara spesifik mendesak pemerintah untuk melakukan revisi terhadap Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 115 Tahun 2025 yang selama ini menjadi acuan yuridis pelaksanaan MBG.

Bukan Kritik Tujuan, Melainkan Pengawasan

Marinus Gea mengapresiasi langkah Komnas HAM yang dianggapnya proaktif dalam menjalankan fungsi kontrol. Ia menilai bahwa dalam setiap pelaksanaan proyek strategis nasional berskala masif seperti MBG, potensi celah di tingkat birokrasi dan operasional harus bisa diantisipasi sejak dini. Program MBG sendiri merupakan inisiatif ambisius yang bertujuan menyasar jutaan penerima manfaat, mulai dari anak-anak usia sekolah hingga kelompok rentan. Dengan cakupan yang begitu luas, legislator tersebut sepakat bahwa fondasi regulasi harus benar-benar kuat untuk mencegah penyimpangan di lapangan.

Legislator dari Fraksi PDI Perjuangan itu menjelaskan bahwa perhatian yang disampaikan oleh lembaga HAM tersebut lebih menyentuh pada mekanisme verifikasi penerima, transparansi rantai pasok bahan pangan, serta akuntabilitas anggaran. Ia menekankan bahwa tanpa sistem check and balance yang rigid, tujuan mulia program untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia bisa ternodai oleh inefisiensi atau praktik tata kelola yang kurang tepat. Oleh karena itu, rekomendasi revisi Perpres tersebut dinilai bukan sebagai bentuk pesimisme, melainkan upaya penyempurnaan agar program berjalan lebih tepat sasaran.

"Kita harus bisa membedakan antara mempertanyakan tujuan program dengan mengkritisi instrumen pelaksanaannya. Saya kira Komnas HAM sedang membangun benteng pencegahan dari sisi regulasi agar hak-hak masyarakat penerima benar-benar terlindungi secara maksimal," ujar Marinus Gea dalam keterangannya kepada awak media kami di Jakarta, Rabu (19/3/2025).

Lebih lanjut, Marinus berharap pemerintah tidak reaktif atau defensif terhadap masukan-masukan semacam ini. Ia mendorong Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai pihak yang paling bertanggung jawab terhadap operasional MBG untuk segera duduk bersama dengan Komnas HAM dan DPR. Langkah sinergis ini dianggap krusial untuk menyusun peta jalan revisi regulasi yang dapat mengakomodasi aspek perlindungan hak asasi tanpa menghilangkan efektivitas target penyaluran makanan bergizi. Penataan ulang sistem pengawasan ini, menurutnya, akan menjadi warisan positif bagi keberlanjutan program Makan Bergizi Gratis di masa mendatang.