Alexander Marwata: Wakil Ketua KPK RI

Ruangan itu hening. Seorang pria berwajah teduh duduk di kursi saksi, tatapannya lurus ke depan. Di hadapannya, Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi membacakan putusan yang akan menjadi titik nadir sekaligus refleksi terdalam dalam perjalanan kariernya. Nama itu adalah Alexander Marwata. Inilah kisah tentang seorang hakim yang melangkah terlalu dekat dengan badai. Klaten, 26 Februari 1967. Di kota kecil di Jawa Tengah itu, seorang bayi laki-laki dilahirkan dalam keluarga sederhana. Tak ada yang menyangka bahwa anak ini kelak akan menjadi salah satu wajah paling dikenal dalam upaya Indonesia memberantas korupsi.

Alexander tumbuh dalam lingkungan yang membentuk karakternya: disiplin, pekerja keras, dan memiliki kepekaan terhadap ketidakadilan. Selepas menyelesaikan pendidikan dasarnya, Alex muda memilih jalan yang jarang diminati anak-anak seusianya. Ia memutuskan untuk menekuni ilmu hukum. Pilihannya bukan tanpa alasan — sejak kecil, ia selalu terusik melihat bagaimana orang-orang kecil seringkali menjadi korban dari sistem yang tidak berpihak pada mereka. Kariernya dimulai dari bawah. Alexander memilih menjadi hakim, sebuah profesi yang menuntut integritas mutlak dan kesunyian. Ia bertugas di berbagai pengadilan negeri di Indonesia, menangani perkara demi perkara dengan ketelitian seorang juru ukur keadilan.

Dari satu kota ke kota lain, dari satu kasus ke kasus berikutnya, Alex membangun reputasi sebagai sosok yang bersih dan tak kenal kompromi. begitu prinsip yang selalu ia pegang teguh selama bertahun-tahun meniti karier di dunia peradilan. Pengalamannya menangani beragam kasus, mulai dari perkara perdata hingga pidana, memberinya pemahaman mendalam tentang bagaimana celah-celah hukum bisa dimanfaatkan oleh mereka yang memiliki kuasa. Ia menyaksikan sendiri bagaimana koruptor seringkali lolos dari jerat hukum karena permainan di balik meja. Pengalaman inilah yang kemudian menjadi bekalnya saat takdir membawanya ke panggung yang lebih besar. Tahun 2019 menjadi titik balik dalam hidupnya.

Komisi Pemberantasan Korupsi — lembaga yang dikenal sebagai "macan" pemberantasan korupsi — membutuhkan darah segar. Nama Alexander Marwata muncul ke permukaan. Dengan bekal pengalamannya sebagai hakim karier, ia dinilai memiliki kapasitas untuk memperkuat KPK dari sisi penindakan. Proses seleksi berlangsung ketat. Di hadapan panitia seleksi, Alex memaparkan visinya tentang pemberantasan korupsi yang tidak hanya mengandalkan pendekatan represif, tetapi juga pencegahan dan pendidikan. Ia percaya bahwa korupsi adalah penyakit sistemik yang harus disembuhkan dari akarnya. Gayanya yang tenang namun meyakinkan berhasil memikat hati para anggota DPR. Alexander Marwata resmi menjabat sebagai Wakil Ketua KPK periode 2019-2024.

Bersama empat pimpinan lainnya, Alex langsung tancap gas. Sejumlah kasus besar berhasil diungkap dalam masa kepemimpinannya. Ia dikenal sebagai sosok yang vokal dalam rapat-rapat internal, seringkali menjadi penyeimbang di tengah dinamika yang kadang memanas. Publik melihatnya sebagai figur yang bersih dan berintegritas. Namun, pepatah lama mengatakan semakin tinggi pohon, semakin kencang angin menerpanya. Di tahun-tahun terakhir masa jabatannya, badai itu datang. Nama Alexander Marwata terseret dalam pusaran kontroversi. Ia dilaporkan telah melakukan pertemuan dengan pihak yang sedang berperkara di KPK. Dalam dunia pemberantasan korupsi, tindakan semacam ini adalah pantangan besar.

Pertemuan dengan litigant — pihak yang memiliki kepentingan langsung dengan perkara yang sedang ditangani — dianggap melanggar kode etik karena berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan mencederai independensi lembaga. Dewan Pengawas KPK bertindak cepat. Mereka membentuk majelis etik untuk memeriksa dugaan pelanggaran yang dilakukan Alex. Sidang etik digelar, menghadirkan saksi-saksi, dan membedah setiap detail pertemuan yang menjadi sumber masalah. Di sinilah ujian terberat bagi Alex. Ia yang selama ini dikenal sebagai simbol integritas, harus duduk di kursi yang biasanya diduduki oleh para terperiksa. Dalam setiap persidangan, ia berusaha menjelaskan bahwa pertemuan itu tidak memiliki motif terselubung. Namun, aturan tetap aturan.

Tahun 2024, Dewan Pengawas KPK membacakan putusannya: Alexander Marwata terbukti melanggar kode etik dan dijatuhi sanksi etik ringan. Sanksi itu berupa teguran tertulis. Meski terbilang ringan, putusan ini menjadi catatan sejarah yang tak akan pernah terhapus dari perjalanan kariernya. Kejadian ini mengajarkan satu hal: bahwa dalam pertempuran melawan korupsi, musuh terbesar seringkali bukanlah para koruptor itu sendiri, melainkan godaan untuk melonggarkan kewaspadaan terhadap hal-hal kecil yang tampak sepele. Sebuah pertemuan yang mungkin dianggap biasa oleh orang kebanyakan, bisa menjadi bom waktu bagi mereka yang mengemban amanah di lembaga antirasuah.

Alexander Marwata adalah salah satu komisioner KPK yang paling lama menjabat — ia terpilih pertama kali pada 2015 dan kembali terpilih untuk periode kedua pada 2019, menjadikannya salah satu pimpinan KPK dengan masa jabatan terpanjang sejak reformasi UU KPK. Lahir di Klaten, Jawa Tengah, pada 22 Juni 1967, Alex — begitu ia biasa disapa — menempuh pendidikan hukum di Universitas Gadjah Mada (UGM) dan mengawali kariernya sebagai hakim di berbagai pengadilan negeri di Jawa dan luar Jawa.

Sebelum bergabung dengan KPK, Alex telah membangun reputasi sebagai hakim yang berani mengambil keputusan yang tidak populer. Salah satu momen yang paling diingat adalah ketika ia menjadi hakim tunggal yang memutus praperadilan yang diajukan oleh Budi Gunawan — saat itu calon Kapolri — dan memenangkan gugatan tersebut. Putusan ini menimbulkan gelombang kontroversi nasional dan menempatkan Alex di pusaran konflik antara KPK dan Polri. Terlepas dari pro-kontra putusannya, momen ini menunjukkan bahwa Alex adalah hakim yang berpegang pada keyakinan hukumnya, bahkan ketika putusannya berseberangan dengan opini publik.

Di KPK, Alex dikenal sebagai pimpinan yang vokal dan tidak segan-segan menyampaikan pendapatnya secara terbuka. Ia sering menjadi narasumber media dan aktif mengkampanyekan pentingnya integritas di kalangan penegak hukum. Gaya komunikasinya yang lugas dan kadang blak-blakan membuatnya menjadi salah satu figur KPK yang paling dikenal publik. Namun, di balik persona publiknya yang energik, Alex juga dikenal sebagai pemimpin yang sangat detail dalam membaca berkas perkara dan memberikan arahan teknis kepada tim penyidik dan penuntut KPK.

Alexander Marwata menutup masa jabatannya sebagai Wakil Ketua KPK pada tahun 2024 dengan rasa yang mungkin campur aduk. Di satu sisi, ia telah memberikan kontribusi nyata dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Di sisi lain, noda etik yang menempel di ujung kariernya menjadi pengingat bahwa tidak ada manusia yang sempurna.