Korea Selatan Persempit Zona Penyangga Sipil di Perbatasan Korea Utara Mulai 2027

Beritaseputar.com, Seoul — Pemerintah Korea Selatan melalui Kementerian Pertahanan mengumumkan rencana penyesuaian signifikan terhadap zona pembatas sipil di sepanjang perbatasan dengan Korea Utara. Kebijakan ini akan mulai diberlakukan pada tahun 2027, memberikan akses lebih luas bagi warga dan petani ke area yang selama ini berada di bawah pengawasan ketat militer.

Berdasarkan laporan yang diterima media kami pada Rabu (17/6), Civilian Control Line (CCL) atau Garis Kendali Sipil yang membentang di sisi selatan Zona Demiliterisasi (DMZ) akan mengalami pemangkasan jarak. Semula zona penyangga ini ditetapkan sejauh 10 kilometer dari perbatasan, namun ke depannya akan direduksi menjadi sekitar 6 kilometer saja.

"CCL dibentuk untuk membatasi akses warga sipil dan menjamin kelancaran operasi militer, tetapi belakangan muncul semakin banyak tuntutan agar sistem pengawasan tersebut diperkuat dan disesuaikan," ujar Menteri Pertahanan Korea Selatan Ahn Gyu Back dalam pernyataan resminya.

Keputusan ini diambil di tengah dinamika ketegangan yang masih menyelimuti kawasan DMZ. Zona Demiliterisasi sendiri merupakan sabuk pengaman selebar 4 kilometer yang memisahkan kedua negara sejak Perang Korea berakhir dengan gencatan senjata pada tahun 1953. CCL berada di luar DMZ dan berfungsi sebagai lapisan tambahan untuk mengontrol pergerakan penduduk sipil demi kepentingan pertahanan nasional.

Pemerintah Korea Selatan menilai bahwa penyesuaian batas ini merupakan respons terhadap meningkatnya aspirasi masyarakat yang menginginkan pemanfaatan lahan di kawasan perbatasan. Selain untuk kegiatan pertanian, perluasan akses ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal di wilayah-wilayah yang selama ini terkendala oleh pembatasan militer.

Kementerian Pertahanan menegaskan bahwa meskipun zona pembatas sipil dipersempit, aspek keamanan nasional tetap menjadi prioritas utama. Sistem pengawasan akan diperkuat dengan mengintegrasikan teknologi modern untuk memastikan tidak ada celah yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang mengancam kedaulatan negara. Langkah ini menjadi bagian dari strategi penataan ulang manajemen perbatasan yang lebih adaptif terhadap kebutuhan sipil tanpa mengorbankan kesiapsiagaan militer Korea Selatan.