Koperasi Terjun ke Bisnis Sawit, Prabowo Dorong Produksi Minyak Goreng Mandiri

Jakarta – Pemerintah mendorong koperasi untuk mengambil peran strategis dalam ekosistem industri kelapa sawit nasional, mulai dari sektor hulu hingga hilir. Langkah ini menandai babak baru bagi gerakan koperasi di Indonesia yang tidak lagi sekadar menjadi penonton, melainkan diarahkan menjadi pemain utama dalam rantai pasok sawit. Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono mengungkapkan bahwa koperasi memiliki potensi besar untuk mengelola industri sawit secara mandiri. Selama ini, peran koperasi dalam sektor tersebut cenderung terbatas dan masih bergantung pada pihak swasta. Namun, paradigma itu akan diubah secara fundamental. Dalam cetak biru yang disiapkan, koperasi tidak hanya ditargetkan untuk mengelola kebun sawit di tingkat hulu. Lebih dari itu, koperasi akan didorong untuk memiliki dan mengoperasikan pabrik pengolahan tandan buah segar menjadi *crude palm oil* (CPO) serta memproduksi langsung komoditas turunan yang paling dibutuhkan masyarakat, yakni minyak goreng.

“Koperasi mempunyai potensi untuk mengelola industri sawit secara mandiri, bukan lagi sekadar bergantung pada pihak swasta. Ini adalah lompatan besar agar koperasi benar-benar hadir sebagai pilar ekonomi kerakyatan yang berdaulat,” tegas Ferry Juliantono dalam keterangannya di Jakarta.

Kebijakan ini merupakan penjabaran dari arahan langsung Presiden Prabowo Subianto. Kepala negara menilai penguasaan rantai pasok oleh koperasi akan memperpendek jalur distribusi sekaligus menjaga stabilitas harga minyak goreng di tingkat konsumen. Dengan terintegrasi dari kebun hingga dapur, koperasi diharapkan mampu memangkas ketergantungan pada mekanisme pasar yang kerap dikendalikan oleh spekulan dan pemodal besar. Model bisnis ini diyakini mampu meningkatkan kesejahteraan petani plasma yang menjadi anggota koperasi. Selama ini, margin keuntungan terbesar dalam industri sawit justru dinikmati di segmen hilir, sementara koperasi hanya kebagian di sektor budi daya. Dengan memiliki pabrik CPO dan unit pengolahan minyak goreng, surplus ekonomi akan berputar lebih lama di tangan petani dan masyarakat sekitar. Untuk merealisasikan ambisi tersebut, pemerintah tengah merancang skema pendanaan dan kemitraan teknis yang melibatkan perbankan nasional serta BUMN di sektor pangan. Program ini juga diselaraskan dengan target swasembada pangan dan energi nasional yang menjadi prioritas kabinet. Jika berjalan sesuai rencana, koperasi tidak hanya menjadi entitas bisnis sosial, tetapi juga benteng ketahanan pangan yang mampu memproduksi minyak goreng untuk memenuhi kebutuhan domestik secara kompetitif.