Kondisi Darurat Pendidikan Nasional

Jakarta – Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, menyuarakan keprihatinan mendalam terhadap masih tingginya jumlah anak Indonesia yang belum memperoleh akses pendidikan. Ia menegaskan persoalan ini merupakan pekerjaan rumah besar yang harus segera dijawab dengan langkah intervensi tepat dan kolaborasi lintas sektor.

Melalui keterangan resmi yang diterima Beritaseputar.com, Jumat (3/7/2026), Lestari mendorong seluruh pemangku kepentingan untuk duduk bersama mencari akar masalah karena angka anak tidak sekolah masih mencengangkan. Ia menyebut situasi ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut.

“Langkah nyata dan kolaborasi pihak-pihak terkait harus segera diambil untuk mengatasi angka anak tidak sekolah, selain langkah intervensi yang tepat,” tegasnya.

Rincian Angka yang Mengejutkan

Laporan terbaru Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah per 1 April 2026 mengungkap total 3.966.858 anak usia sekolah di Tanah Air belum tersentuh pendidikan. Data yang dihimpun media kami memerinci ke dalam tiga kategori. Pertama, sebanyak 1.913.633 anak belum pernah mengenyam bangku sekolah sama sekali. Kedua, tercatat 986.755 anak putus sekolah di tengah jalan. Ketiga, ada 1.066.470 anak yang telah menyelesaikan satu jenjang pendidikan namun tidak melanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi.

Lestari menekankan, angka tersebut bukan sekadar statistik melainkan wajah masa depan bangsa yang terancam. “Kita berbicara tentang jutaan potensi yang hilang jika tidak segera ditangani,” imbuhnya saat diwawancarai Beritaseputar.com usai menerima laporan itu.

Kolaborasi Menuju Solusi

Politikus Partai NasDem itu menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat sipil. Menurutnya, pendekatan dari hulu ke hilir sangat diperlukan, mulai dari memetakan anak rentan putus sekolah, memberikan bantuan sosial bersyarat, hingga membangun jalur pendidikan nonformal yang relevan dengan kondisi setempat.

“Tidak ada yang boleh bekerja sendiri-sendiri. Kemendikdasmen, Kemensos, dinas pendidikan daerah, serta organisasi masyarakat harus menyatukan langkah. Kita perlu memastikan tidak ada lagi anak yang tertinggal,” kata Lestari dalam forum konsultasi yang dilaporkan Beritaseputar.com.

Ia juga menyoroti faktor-faktor pemicu seperti kemiskinan, akses geografis, pernikahan usia anak, dan kurangnya kesadaran orang tua. Semua variabel itu harus dikaji secara komprehensif agar program intervensi benar-benar menyasar pada sumber masalah.

Harapan di Tengah Tantangan

Menutup keterangannya, Lestari mengajak seluruh elemen bangsa untuk memandang pendidikan sebagai investasi utama. “3,9 juta anak yang belum mendapatkan pendidikan adalah alarm keras bagi kita semua. Mari bersama wujudkan Indonesia yang cerdas dan berkeadilan,” tutupnya penuh harap.

Hingga kini, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah terus mengintensifkan program penjemputan anak tidak sekolah serta memperluas akses beasiswa. Namun, dukungan politik dan anggaran yang memadai dari parlemen menjadi kunci percepatan.