Komisi II DPR Dukung PLBN Dibangun Lagi: Demi Kedaulatan dan Kesejahteraan

Jakarta, Beritaseputar.com — Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto berencana menambah pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di wilayah Kalimantan dan Papua. Rencana strategis ini mendapatkan dukungan penuh dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), yang menilai kebijakan tersebut sebagai langkah vital untuk menjaga kedaulatan sekaligus mendongkrak taraf hidup masyarakat perbatasan.

Wakil Ketua Komisi II DPR, Bahtra Banong, menyampaikan pandangannya bahwa urgensi pembangunan PLBN saat ini telah bertransformasi secara fundamental. Ia menegaskan, proyek ini tidak lagi sekadar menjadi instrumen pertahanan dan keamanan negara, melainkan juga motor penggerak ekonomi di wilayah terdepan Indonesia.

"Urgensi pembangunan PLBN jauh melampaui aspek pertahanan dan keamanan. Memang, menjaga kedaulatan negara merupakan fungsi utama kawasan perbatasan. Namun, dalam paradigma pembangunan Presiden Prabowo, menjaga perbatasan harus berjalan beriringan dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di sana," ujar Bahtra dalam keterangannya kepada laporan Beritaseputar.com, Selasa (30/6/2026).

Lebih lanjut, Bahtra menjelaskan bahwa alokasi pembangunan PLBN baru ini didasari oleh beberapa alasan fundamental. Alasan pertama dan paling utama, menurutnya, adalah persepsi bahwa kawasan perbatasan merupakan etalase atau wajah depan bangsa Indonesia. Keberadaan infrastruktur yang megah dan modern di tapal batas dinilai mampu merepresentasikan harga diri, martabat, serta kemajuan pembangunan Indonesia di mata negara tetangga.

Selain sebagai simbol kedaulatan, pembangunan PLBN di Kalimantan dan Papua diharapkan dapat memicu pertumbuhan pusat-pusat ekonomi baru. Dengan adanya akses resmi yang representatif, aktivitas perdagangan dan jasa antarnegara dapat dikelola secara legal, mendorong peningkatan pendapatan asli daerah, serta menekan praktik-praktik perdagangan ilegal yang sering merugikan masyarakat lokal. Komisi II DPR menekankan bahwa pendekatan keamanan kini harus diintegrasikan dengan pendekatan kesejahteraan; perbatasan tidak boleh lagi dipandang sebagai halaman belakang yang terisolasi, melainkan sebagai serambi depan yang aktif secara ekonomi.

Dukungan DPR ini menjadi sinyal kuat percepatan realisasi proyek yang menyasar daerah-daerah terluar. Dengan terintegrasinya fungsi pertahanan dan kesejahteraan, diharapkan masyarakat di perbatasan Kalimantan dan Papua tidak hanya menjadi penjaga terdepan kedaulatan, tetapi juga menjadi pelaku utama dalam kemajuan ekonomi berbasis kewilayahan.