Jokowi Serukan Dukungan Dua Periode untuk Prabowo-Gibran, PD Pilih Konsentrasi pada Agenda Ekonomi

Beritaseputar.com, Jakarta – Pernyataan Presiden ke-7 Joko Widodo yang meminta Partai Solidaritas Indonesia (PSI) untuk mengawal pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka hingga dua periode menuai tanggapan dari berbagai partai politik. Partai Demokrat (PD) merespons seruan tersebut dengan sikap tenang dan menegaskan bahwa partainya belum memulai pembahasan apa pun terkait kontestasi Pilpres 2029.

Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Herman Khaeron, menyampaikan kepada media kami pada Minggu (21/6/2026) bahwa fokus partainya saat ini sepenuhnya tercurah pada konsolidasi internal dan mendukung suksesnya program-program pemerintahan Presiden Prabowo, bukan pada peta koalisi atau kandidat lima tahun mendatang.

Fokus pada Stabilitas dan Pemulihan Ekonomi

Menurut Herman, konsentrasi utama Partai Demokrat adalah memastikan agenda ekonomi nasional berjalan sesuai rencana. Dengan berbagai tantangan global yang masih membayangi, partai berlambang mercy itu menilai terlalu dini untuk melakukan manuver politik terkait pencalonan presiden.

"Kami belum membahas itu (Pilpres 2029), apalagi Undang-Undang Pemilu juga belum dibahas," ujar Herman. "Saya kira itu hak Pak Jokowi untuk menyampaikan hal itu, yang pasti kami belum membahas pilpres, dan fokus membantu pemerintahan Presiden Prabowo."

"Saya kira itu hak Pak Jokowi untuk menyampaikan hal itu, yang pasti kami belum membahas pilpres, dan fokus membantu pemerintahan Presiden Prabowo."

Hak Politik dan Jarak Waktu

Pernyataan Jokowi di hadapan kader PSI dinilai oleh Demokrat sebagai bagian dari hak politik mantan kepala negara. Meskipun demikian, partai pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) ini memilih untuk tidak merespons secara berlebihan. Herman menekankan bahwa pembahasan regulasi pemilu yang belum bergulir di parlemen menjadi salah satu alasan logis mengapa partainya belum tertarik untuk masuk ke pusaran wacana suksesi lebih awal.

Associate Professor Ilmu Politik dari Universitas Indonesia, yang diwawancarai oleh tim redaksi kami secara terpisah, mengatakan bahwa manuver Jokowi melalui PSI adalah upaya natural untuk menjaga soliditas barisan koalisi besar. "Secara geopolitik internal koalisi, wajar jika Pak Jokowi menginginkan keberlanjutan. Namun di sisi lain, partai mapan seperti Demokrat cenderung menghindari deklarasi dini yang bisa mengganggu fokus legislasi dan eksekutif," kata akademisi tersebut.

Dengan sikap ini, Demokrat menunjukkan posisinya sebagai partai yang berada di lingkar pemerintahan namun tetap menjaga otonomi politik. Mereka tidak terburu-buru menentukan posisi, mengingat perjalanan pemerintahan Prabowo-Gibran masih berada di fase awal penguatan fondasi ekonomi.

Konsolidasi Internal dan Masa Depan Koalisi

Di tubuh internal Demokrat, instruksi ketat diberikan kepada seluruh kader untuk memperkuat basis konstituen di daerah dan mengawal langsung program kerja kabinet yang melibatkan kader Demokrat. Hal ini sekaligus menjadi sinyal bahwa partai sedang memperkuat posisi tawarnya tanpa harus terikat pada janji politik jangka panjang secara prematur.

Laporan media kami dari arena politik nasional menyebutkan, seruan Jokowi tersebut telah menciptakan gelombang kecil di tubuh Koalisi Indonesia Maju (KIM). Beberapa partai koalisi lain masih menimbang dampak dari pernyataan eksplisit itu, sementara Demokrat berpegang pada timeline resmi yang ditetapkan dalam undang-undang pemilu yang direncanakan dibahas dalam beberapa tahun ke depan.