Jokowi Minta PSI Kawal Pemerintahan Prabowo-Gibran Hingga Dua Periode, Tanggapan Beragam Bermunculan

Jakarta – Presiden ketujuh Republik Indonesia, Joko Widodo, memberikan arahan tegas kepada Partai Solidaritas Indonesia (PSI) untuk mengawal penuh pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Arahan tersebut disampaikan langsung oleh Jokowi dalam sebuah pertemuan yang berlangsung di Solo pada Kamis pagi, 18 Juni 2026.

Permintaan ini mencuat setelah Ketua DPP PSI, Bestari Barus, mengungkapkan isi perbincangannya dengan mantan presiden tersebut. Bestari menegaskan bahwa Jokowi tidak hanya meminta dukungan untuk satu periode, melainkan hingga dua periode penuh. "Kepada kami beliau menyampaikan bahwa kita itu diminta untuk mengawal Pak Prabowo-Gibran ini, bahkan sampai dua periode," ujar Bestari kepada awak media.

"Jadi nggak ada itu fitnahan tentang bakal ada dua matahari. Matahari gimana bisa dua? Ada-ada aja," kata Bestari menirukan pesan Jokowi, sekaligus membantah spekulasi yang beredar di publik.

Pernyataan tersebut sontak memantik ragam komentar dari berbagai partai politik. Arahan eksplisit untuk mengamankan pemerintahan hingga dua periode dinilai sebagai sinyal kuat konsolidasi kekuatan politik di balik koalisi pemerintah saat ini. Sejumlah pihak menilai langkah ini sebagai upaya menjaga stabilitas dan keberlanjutan program pembangunan yang telah dirintis sebelumnya. Namun, di sisi lain, muncul pula suara-suara kritis yang mempertanyakan etika politik dan independensi partai dalam menyikapi arahan dari figur di luar struktur pemerintahan aktif.

Bestari Barus dengan lantang menepis anggapan bahwa akan terjadi dualisme kepemimpinan atau istilah "dua matahari" di pemerintahan mendatang. Menurutnya, arahan Jokowi justru menunjukkan sinergi yang kuat antara pemimpin terdahulu dengan pemimpin saat ini demi kepentingan bangsa. Ia menegaskan bahwa komunikasi antara Jokowi dan PSI berlangsung cair tanpa agenda tersembunyi, melulu berfokus pada upaya memastikan pemerintahan Prabowo-Gibran berjalan efektif dalam menuntaskan janji-janji kampanye.

Dari kacamata politik, dinamika ini semakin mempertegas peta kekuatan. PSI, yang kini berada di bawah komando baru, dipandang sebagai salah satu instrumen penting untuk memperkuat basis dukungan akar rumput. Seruan "dua periode" ini diinterpretasikan bukan sekadar harapan, melainkan target politik jangka panjang yang membutuhkan kerja keras seluruh elemen pendukung. Sementara itu, beberapa pengamat dari media kami mencatat bahwa respons publik terbelah; sebagian mendukung penuh stabilitas, sementara yang lain mewaspadai potensi minimnya kontrol dan keseimbangan kekuasaan jika koalisi terlalu solid dalam rentang waktu yang panjang.

Menarik untuk dicermati bagaimana reaksi dari partai-partai di luar lingkaran koalisi. Sejumlah petinggi partai oposisi menyikapi hal ini dengan dingin, menyatakan bahwa sah-sah saja seorang tokoh memberikan arahan kepada partainya, namun mengingatkan agar semua pihak menghormati mekanisme demokrasi dan elektoral yang berjalan setiap lima tahun sekali. Mereka menekankan bahwa pemerintahan berjalan baik bukan karena arahan masa lalu, melainkan karena akuntabilitas kinerja di hadapan rakyat. Terlepas dari pro dan kontra, arahan Jokowi ini sukses membuka kembali diskursus mengenai relasi kekuasaan antara pemimpin purnatugas dan pemerintahan yang sedang berjalan, serta bagaimana partai-partai pengusung merespons instruksi politik dari tokoh sentral yang masih memiliki pengaruh magnetis di kancah perpolitikan nasional.