Jokowi Arahkan PSI Dukung Prabowo-Gibran 2 Periode, AHY: 2029 Masih Lama
Presiden ke-7 RI Joko Widodo disebut meminta Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengawal pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka selama dua periode. Arahan itu diungkapkan oleh Ketua
Presiden ke-7 RI Joko Widodo disebut meminta Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengawal pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka selama dua periode. Arahan itu diungkapkan oleh Ketua DPP PSI Bestari Barus. Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menilai Pemilu 2029 masih terlalu jauh untuk dibahas saat ini.
"Mari kita sama-sama menyadari ini masih tahun 2026, menuju 2029 juga masih agak lama," ujar AHY di gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (22/6/2026).
"Mari kita sama-sama menyadari ini masih tahun 2026, menuju 2029 juga masih agak lama."
AHY menegaskan, saat ini Partai Demokrat lebih memilih fokus pada urusan yang langsung menyentuh masyarakat. Ia menyebut partainya tengah berkonsentrasi menjaga daya beli warga dan mendorong pembukaan lapangan kerja, daripada sibuk membicarakan konstalasi politik jangka panjang. "Kami di Demokrat fokus pada hal-hal riil, menjaga daya beli masyarakat, membuka lapangan kerja. Itu prioritas kami sekarang," imbuhnya.
Pernyataan Bestari Barus sendiri sebelumnya memantik diskusi di kalangan elite politik. Ia mengklaim Jokowi telah memberikan arahan agar PSI menjadi garda terdepan mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran hingga dua periode penuh. Arahan itu disebut sebagai bagian dari upaya menjaga keberlanjutan program-program strategis nasional yang telah dirintis dan berjalan.
Meski demikian, respons dari sejumlah partai di luar pemerintahan cenderung dingin. Mereka menilai pembicaraan tentang pilpres berikutnya pada tahun 2029 terlalu dini, terlebih saat rakyat masih bergulat dengan pemulihan ekonomi dan tekanan harga kebutuhan pokok. Demokrat, sebagaimana disampaikan AHY, menjadi salah satu yang paling jelas menyatakan sikap menahan diri.
Pemilu 2024 lalu menghasilkan konfigurasi politik yang solid bagi koalisi pendukung Prabowo-Gibran, namun dinamika parlemen dan opini publik bisa berubah cepat dalam tiga tahun ke depan. Pengamat politik menilai manuver PSI dan arahan Jokowi adalah langkah menjaga kesetiaan basis pendukung, sekaligus sinyal bahwa konsolidasi politik jelang 2029 sebenarnya telah dimulai, meski sebagian pihak memilih untuk tidak terburu-buru menanggapinya.
Di tengah berhembusnya wacana tersebut, AHY menekankan bahwa jadwal konstitusional masih sangat panjang. Hari ini, katanya, yang terpenting adalah pemerintah dan seluruh elemen politik bisa bekerja menjawab tantangan nyata. "Rakyat tidak butuh hiruk-pikuk politik dini. Mereka butuh harga sembako stabil dan pekerjaan tersedia," tutup AHY.
Laporan ini dihimpun oleh media kami, Beritaseputar.com, dari berbagai sumber terpercaya.
Comments (0)