Jateng Siapkan 1.000 Desa Wisata Sebagai Motor Baru Ekonomi Kerakyatan

Beritaseputar.com, Kabupaten Semarang — Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memasang target ambisius dengan menyiapkan 1.000 desa wisata hingga tahun 2027. Program ini bukan sekadar menggenjot kunjungan turis, melainkan dirancang sebagai strategi penggerak ekonomi yang bertumpu pada potensi lokal.

Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar) Jawa Tengah menjelaskan, pengembangan seribu desa wisata ini merupakan bagian dari transformasi ekonomi pedesaan. Setiap desa akan didorong untuk mengidentifikasi dan memaksimalkan aset unggulan mereka, mulai dari keindahan alam, warisan budaya, kuliner tradisional, hingga kerajinan tangan.

"Kami tidak ingin desa wisata hanya menjadi tempat singgah lalu pergi. Lebih dari itu, kami ingin menciptakan ekosistem ekonomi yang berputar di desa. Mulai dari homestay, pemandu lokal, hingga produk UMKM harus mendapat manfaat langsung," ujarnya dalam keterangan yang diterima Beritaseputar.com.

Data yang dihimpun media kami menunjukkan, saat ini sudah ada lebih dari 800 desa wisata yang tersebar di 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah. Dari jumlah tersebut, sekitar 200 desa telah masuk kategori maju dan mandiri. Pemerintah kini fokus pada peningkatan kapasitas pengelola, digitalisasi pemasaran, serta perbaikan infrastruktur pendukung.

Dampak Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat

Kehadiran desa wisata terbukti membuka lapangan kerja baru bagi warga setempat. Perempuan dan generasi muda menjadi kelompok yang paling merasakan dampaknya. Mereka dilibatkan dalam pengelolaan paket wisata, produksi suvenir, hingga pengembangan konten kreatif di media sosial.

"Sebelum ada desa wisata, anak muda banyak yang merantau ke kota. Sekarang mereka punya alasan untuk tinggal dan membangun desa sendiri," kata seorang pengelola desa wisata di lereng Gunung Merbabu saat diwawancarai Beritaseputar.com.

Untuk mencapai target 1.000 desa pada 2027, pemprov mengalokasikan anggaran pendampingan dan pelatihan secara bertahap. Program ini juga menggandeng perguruan tinggi dan sektor swasta melalui skema tanggung jawab sosial perusahaan. Dukungan perbankan dalam bentuk kredit usaha rakyat (KUR) pun disiapkan bagi pelaku UMKM di kawasan desa wisata.

Pengamat ekonomi dari Universitas Diponegoro menilai, langkah ini tepat di tengah ketidakpastian ekonomi global. "Desa wisata menciptakan ketahanan ekonomi berbasis komunitas. Uang dari wisatawan akan langsung berputar di tingkat lokal tanpa banyak bocor ke luar," jelasnya kepada Beritaseputar.com.

Dengan konsep pariwisata berkelanjutan yang diusung, diharapkan 1.000 desa wisata ini tidak hanya menjadi destinasi alternatif, tetapi benar-benar menjelma sebagai fondasi baru ekonomi kerakyatan di Jawa Tengah.