Jakarta — Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyatakan dukungan penuh terhadap rencana pemerintah menambah anggar

Wakil Ketua Komisi X DPR, Lalu Hadrian Irfani, menegaskan bahwa pihaknya mengapresiasi komitmen Presiden Prabowo Subianto terhadap pengembangan pendidikan tinggi dan riset. Namun, ia menekankan perlunya lompatan pembiayaan yang lebih signifikan pada tahun anggaran mendatang.

"Beliau menyampaikan komitmen bahwa beliau sangat concern terhadap pengembangan pendidikan, tidak hanya pendidikan dasar-menengah, tetapi juga pendidikan tinggi, termasuk riset. Sehingga Mensesneg juga sudah menyampaikan bahwa riset akan ditambah Rp 4 triliun, itu tahun ini, 2026. Tentu 2027 kami mendorong jangan Rp 4 triliun, tetapi lebih dari Rp 4 triliun," ujar Lalu saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (30/6/2026).

Politisi Fraksi Partai NasDem itu menambahkan, idealnya pendanaan riset di Indonesia bisa mencapai dua kali lipat dari usulan awal pemerintah. Menurutnya, peningkatan dana riset menjadi sangat krusial untuk mendorong inovasi, memperkuat hilirisasi sumber daya alam, serta mengurangi ketergantungan pada teknologi impor. "Kalau bisa kita dorong sampai Rp 8 triliun untuk 2027. Ini bukan sekadar angka, tapi investasi masa depan bangsa. Negara maju mengalokasikan belanja riset yang tinggi terhadap PDB mereka," imbuhnya.

Dorongan Komisi X ini sejalan dengan visi Presiden Prabowo yang beberapa waktu lalu menyampaikan target besar restrukturisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di hadapan para guru besar. Presiden menargetkan pemangkasan jumlah BUMN dari 1.000 menjadi 250 entitas agar lebih efisien dan fokus. Efisiensi di tubuh BUMN tersebut diharapkan juga dapat membuka ruang alokasi anggaran yang lebih longgar untuk sektor-sektor strategis seperti riset.

Anggota Komisi X lainnya menyoroti bahwa selama ini porsi anggaran riset Indonesia masih tertinggal dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia. Dengan dana Rp 8 triliun, diharapkan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) serta perguruan tinggi dapat mempercepat lahirnya riset-riset terapan di bidang pangan, energi, kesehatan, dan kecerdasan buatan. "Kita tidak ingin terus menjadi konsumen. Riset adalah kunci kemandirian," tegas salah satu anggota dewan.

Pemerintah melalui Menteri Sekretaris Negara sebelumnya mengonfirmasi adanya tambahan anggaran riset di tahun berjalan 2026 sebesar Rp 4 triliun. Meski menyambut baik tambahan tersebut, DPR menilai anggaran itu masih bersifat tambal sulam dan belum cukup untuk menciptakan ekosistem riset yang berkelanjutan. Komisi X berkomitmen untuk mengawal dan memperjuangkan kenaikan signifikan ini dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027.

Lebih lanjut, Lalu Hadrian berharap agar penambahan dana tersebut tidak hanya tersedot untuk belanja operasional, melainkan dialokasikan langsung ke laboratorium, penelitian dosen, serta program beasiswa bagi para periset muda. "Kami ingin uang itu benar-benar sampai ke meja riset, bukan habis untuk birokrasi," pungkasnya.