Jakarta — Kementerian PU Pastikan Tak Ada Bendungan Selesai 2027

Langit sore di atas salah satu proyek bendungan di Jawa Tengah memantulkan warna jingga yang sendu. Di kejauhan, alat-alat berat masih berdiri kaku, sebagian besar diam karena aktivitas yang melambat drastis. Di antara tiang-tiang pancang dan tanah galian, Suwarno—seorang petani berusia 52 tahun—duduk termenung di tepi sawah garapannya. “Saya setiap hari lewat sini, lihat bendungan ini seperti raksasa tidur. Katanya bisa irigasi sawah saya, bisa cegah banjir, tapi kapan selesainya?” Suaranya bergetar, bukan karena marah, melainkan oleh harapan yang semakin menipis. Kisah Suwarno adalah potret kecil dari kenyataan besar yang kini dihadapi Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Untuk tahun anggaran 2027, pemerintah memastikan tidak akan ada satu pun bendungan yang rampung konstruksinya. Satu kalimat itu menjadi tamparan bagi ribuan keluarga yang menggantungkan hidup pada janji infrastruktur air yang tak kunjung tuntas.

Anggaran Terbatas, Realita yang Tak Terelakkan

Direktur Jenderal Sumber Daya Air (SDA) Kementerian PU, Arnold Aristoteles Paplapna Ritiauw, mengungkapkan situasi dengan nada yang mencoba tegar. “Kami menerima pagu indikatif sebesar Rp 25,44 triliun untuk 2027. Dari angka itu, hanya Rp 3,58 triliun yang dialokasikan khusus untuk proyek bendungan dan danau,” ujarnya di sela rapat koordinasi. Angka Rp 3,58 triliun itu bukanlah angka kecil dalam kehidupan sehari-hari kita. Namun, di atas kertas perencanaan nasional, jumlah itu hanya cukup untuk “menghidupkan” proyek yang sudah berjalan, bukan menuntaskan. Sebaris kalimat Arnold mengiris hati: “Tidak ada bendungan yang bisa selesai konstruksinya pada tahun 2027.”

Kronologi Minimnya Anggaran: Dari Rencana ke Kenyataan

Untuk memahami mengapa harapan petani seperti Suwarno kembali ditunda, mari kita runut secara sederhana:

1. Awal 2026: Kementerian PU mengajukan kebutuhan anggaran ideal untuk mempercepat penyelesaian bendungan strategis, namun mendapat sinyal pemangkasan dari Kementerian Keuangan.
2. Pertengahan 2026: Prioritas nasional bergeser pada program ketahanan pangan dan energi, sehingga alokasi infrastruktur air mengalami penyesuaian.
3. Akhir 2026: Pagu indikatif 2027 disepakati hanya Rp 25,44 triliun untuk seluruh Ditjen SDA, menyisakan Rp 3,58 triliun untuk bendungan dan danau—jauh dari estimasi kebutuhan penyelesaian.
4. Januari 2027: Fokus resmi hanya pada melanjutkan konstruksi 14 bendungan ongoing, tanpa target satu pun rampung di tahun berjalan.

14 Bendungan yang Berjuang Melawan Waktu

Keempat belas bendungan itu tersebar dari Sumatera hingga Nusa Tenggara. Masing-masing punya cerita dan wajah harap di belakangnya, seperti Sutinah, pedagang sayur di Lombok yang tokonya kerap kebanjiran. “Kalau bendungan jadi, banjir kiriman dari hulu bisa ditahan. Dagangan saya tidak lagi rusak,” katanya. Namun, dengan alokasi dana yang ada, progres 14 bendungan itu hanya cukup untuk pekerjaan dasar, bukan percepatan. Artinya, wajah Sutinah masih harus berhadapan dengan cemasnya musim hujan beberapa tahun ke depan.

Jeda untuk Merenung

Di penghujung hari, Suwarno masih berdiri di tepi sawah. Air dari saluran irigasi setengah jadi itu hanya mengalir sebisanya, seperti nasib yang mencoba bertahan. “Kami cuma bisa nunggu,” bisiknya pada angin sore. Di belakangnya, bendungan yang tertunda itu masih menjulang, menyimpan ribuan doa yang menggantung. Keterbatasan anggaran adalah angka di atas kertas, tapi bagi Suwarno, Sutinah, dan jutaan lainnya, itu adalah padi yang belum tentu panen, dagangan yang bisa ludes, dan rumah yang masih dilanda banjir. Pemerintah tak punya pilihan selain jujur: tahun 2027, tak ada bendungan yang akan selesai.