Jakarta — Di tengah hiruk-pikuk Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri (KSTI) 2026

Melampaui Sekadar Tugas Birokrasi

Gagasan ini bukan sekadar usulan administratif biasa. Di mata banyak pengamat, Prabowo seolah hendak “memanggil pulang” para pemikir terbaik bangsa untuk kembali terlibat langsung dalam pembangunan. Prof. Dr. Rini Handayani, seorang sosiolog dari Universitas Gadjah Mada yang hadir dalam sarasehan tersebut, mengaku terkesan dengan penyampaian gagasan itu. “Saya melihat ada semangat untuk merangkul, bukan sekadar memerintah. Presiden seperti mengatakan, ‘Mari kita duduk bersama dan selesaikan persoalan bangsa dengan sains,’” tuturnya kepada saya melalui sambungan telepon. Matanya, yang biasanya tenang, tampak berbinar saat mengenang momen itu.

Namun, reaksi yang paling dinanti publik tentu saja datang dari Mendiktisaintek. Di bawah kepemimpinannya, kementerian ini memikul tanggung jawab besar untuk menjembatani dunia akademik dan kebijakan negara. Dalam sebuah wawancara singkat di sela-sela acara, sang menteri—yang namanya tidak saya sebutkan sesuai permintaannya untuk menjaga etika birokrasi—menyambut baik inisiatif tersebut dengan catatan yang cukup dalam.

Antara Harapan dan Realitas di Lapangan

“Kami sangat mengapresiasi arahan Bapak Presiden,” ujarnya sambil merapikan tumpukan catatan di mejanya. “Namun, Satgas ini tidak boleh hanya menjadi think tank yang sibuk berdiskusi di balik meja. Mereka harus turun ke lapangan, mendengar langsung keresahan petani, nelayan, hingga guru di daerah terpencil. Ilmu yang menara gading harus bisa membasahi akar rumput.”

Pernyataan itu terasa begitu personal. Sang menteri, yang dikenal dekat dengan komunitas peneliti muda, sering kali menyaksikan sendiri bagaimana riset-riset brilian di kampus hanya berakhir sebagai laporan tebal di rak perpustakaan. Kini, di hadapannya terbentang peluang—sekaligus tantangan—agar ilmu pengetahuan benar-benar menjadi napas kemajuan.

Suara Guru Besar: Jangan Sampai Menjadi Alat Politik

Di sisi lain, sejumlah akademisi menyimpan harap dan was-was yang bercampur aduk. Prof. Dr. Budi Santoso, seorang guru besar teknik dari Institut Teknologi Bandung yang kerap terlibat dalam riset kebijakan energi, menyampaikan pandangannya dengan nada hati-hati. “Kami tentu mendukung jika tujuannya untuk mencerdaskan arah pembangunan,” katanya saat kami temui di ruang kerjanya yang dipenuhi buku dan prototipe alat. Ia lalu menambahkan dengan suara yang lebih rendah, “Tapi, tolong jangan sampai Satgas ini disusupi kepentingan politik sesaat. Akademisi harus tetap independen dan berbicara berdasarkan data, bukan pesanan.”

Kekhawatiran Prof. Budi bukan tanpa dasar. Sejarah menunjukkan bahwa hubungan antara kekuasaan dan intelektual sering kali berliku. Di sinilah letak pentingnya desain Satgas yang transparan, akuntabel, dan inklusif—agar para ilmuwan tak kehilangan rohnya sebagai pencari kebenaran.

Menyulam Benang Merah Ilmu dan Kemanusiaan

Bagi Mendiktisaintek, pekerjaan rumah kini bertambah: merancang struktur Satgas yang tepat sasaran, menentukan mekanisme seleksi anggota, hingga memastikan rekomendasi mereka benar-benar diadopsi oleh kementerian teknis dan pemerintah daerah. Seorang staf khusus di kementerian itu, yang enggan disebutkan namanya, berbisik kepada saya, “Beliau ingin ini bukan sekadar gugus tugas yang viral di awal lalu mati suri. Kami sedang memikirkan model pendampingan berkelanjutan.”

Di tengah segala optimisme dan catatan kritis itu, satu hal yang pasti: ide Satgas Akademisi telah membuka kembali percakapan besar tentang peran ilmuwan di republik ini. Apakah mereka akan sekadar menjadi konsultan, atau benar-benar menjadi mitra strategis negara? Jawabannya mungkin akan terlihat dari bagaimana Mendiktisaintek merespons secuil harapan yang telah diutarakan Presiden di panggung KSTI itu—sebuah harapan yang, jika dirawat dengan sungguh-sungguh, bisa menjadi jembatan emas antara laboratorium dan kehidupan rakyat.