JAKARTA — Cek Fakta: Link Pendaftaran BLT via Ponsel Adalah Hoaks

Mata Sri Wahyuni (42) berbinar saat menerima pesan WhatsApp yang menjanjikan pencairan Bantuan Langsung Tunai (BLT) hanya dengan mengklik sebuah tautan. Pedagang sayur keliling asal Depok itu langsung teringat kebutuhan sekolah anaknya yang menunggak. "Waktunya pas banget, saya pikir rezeki anak saleh," kenangnya. Namun, kebahagiaan itu berubah menjadi kengerian setelah ia nyaris merelakan data pribadi keluarganya kepada pihak tak bertanggung jawab. Kisah Sri hanyalah satu dari ribuan pengguna ponsel yang dibombardir klaim palsu pendaftaran BLT lewat handphone, sebuah fenomena yang mendorong tim Cek Fakta Liputan6.com turun menelusuri kebenarannya.

Fenomena Pesan Berantai yang Memancing Harapan Palsu

Pesan berantai itu biasanya hadir dengan narasi menggoda: “Pemerintah buka pendaftaran BLT tahap 2, cukup klik link ini untuk daftar lewat HP, dana langsung cair hari ini juga.” Disertai logo kementerian dan foto pejabat, tautan itu membawa korban ke situs yang tampak meyakinkan — lengkap dengan formulir digital yang meminta nomor induk kependudukan, nama ibu kandung, hingga kode OTP perbankan. Tim Cek Fakta Liputan6.com menemukan setidaknya 12 domain serupa yang beredar dalam sebulan terakhir, dengan pola yang identik.

“Modus ini sangat licik, memanfaatkan kondisi ekonomi masyarakat yang sedang sulit,” ujar Dian Kurniawan, praktisi keamanan digital yang berbasis di Jakarta, saat diwawancarai Liputan6.com, Senin (15/4/2025). “Mereka tidak hanya mencuri data, tapi juga menguras rekening dengan berpura-pura menjadi petugas bank yang menelepon korban setelah formulir terisi.”

Liputan6.com Bongkar Jejak Digital Penipuan

Penelusuran dimulai dengan memindai salah satu tautan mencurigakan yang beredar luas. Alih-alih mengarah ke portal resmi Kementerian Sosial dengan domain go.id, situs itu menggunakan hosting gratis dengan ekstensi .xyz yang dialihkan tiga kali ke server berbeda. Desain halamannya meniru tampilan situs bantuan pemerintah, namun semua formulir langsung terhubung ke bot Telegram — alat favorit pencuri data karena sulit dilacak.

Setelah dilakukan verifikasi ke Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Kemensos, Liputan6.com memastikan tidak ada mekanisme pendaftaran BLT melalui link yang disebar via pesan instan. Seluruh program bantuan sosial, termasuk BLT BBM, PKH, dan BPNT, diproses berdasarkan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) yang diusulkan oleh pemerintah daerah melalui musyawarah desa atau kelurahan, bukan pendaftaran mandiri via tautan sembarangan.

"Saya sudah masukkan nama, alamat, dan nomor rekening. Untung suami saya cepat sadar dan menelepon bank untuk memblokir akun sebelum uang tabungan Rp3 juta raib," tutur Sri, mengusap sudut matanya. "Saya mau memberi anak saya uang sekolah, eh malah hampir kehilangan semua."

Korupsi Digital dalam Balutan Bantuan Sosial

Dampak sosial dari penipuan bertema BLT ini tak main-main. Data dari Patroli Siber Polri mencatat peningkatan laporan kejahatan digital sebesar 37 persen pada kuartal pertama 2025, dengan modus bantuan sosial menempati posisi kedua terbanyak. Korbannya didominasi oleh perempuan berusia 40–60 tahun yang mengandalkan ponsel murah dengan literasi digital terbatas.

Sosiolog Universitas Indonesia, Dr. Renata Prameswari, menjelaskan bahwa fenomena ini mencerminkan ketimpangan akses informasi yang akut. “Di tengah kesulitan ekonomi, janji bantuan cepat menjadi umpan yang sangat sulit ditolak,” katanya. “Negara perlu lebih agresif menyosialisasikan kanal resmi, karena masyarakat kita lebih cepat menerima broadcast WhatsApp daripada membaca pengumuman di website pemerintah.”

Berikut beberapa ciri penipuan yang harus diwaspadai:

• Link tidak berakhiran go.id, melainkan domain mencurigakan seperti .xyz, .info, atau .tk.
• Pesan meminta data pribadi sensitif seperti NIK, nama ibu kandung, atau kode OTP.
• Terdapat kesan mendesak (urgent) dengan kalimat “dana terbatas” atau “daftar sebelum link dihapus”.
• Menyebar melalui pesan berantai pribadi, bukan dari kanal komunikasi resmi pemerintah.

Melindungi Diri, Menghentikan Penipuan

Bagi yang sudah terlanjur memasukkan data, langkah pertama yang harus dilakukan adalah segera menghubungi layanan pelanggan bank terkait untuk memblokir transaksi mencurigakan dan mengganti kredensial perbankan. Laporkan juga nomor pengirim dan tautan penipuan ke layanan aduan konten di trustpositif.kominfo.go.id atau melalui patrolisiber.id. Liputan6.com mengimbau seluruh pembaca untuk tidak mengklik tautan mencurigakan dan hanya mempercayai informasi dari situs resmi pemerintah.

Kisah Sri berakhir lega karena ia dan suaminya bergerak cepat. Namun, ribuan lainnya mungkin tidak seberuntung itu. Di tengah gelombang ketidakpastian ekonomi, informasi yang benar adalah vaksin terampuh melawan serangan digital yang menyamar sebagai uluran tangan.