Herry Dahana — Indonesia Emas 2045 Harus Dibangun dengan Kerja Nyata

Di sudut gang sempit kawasan Penjaringan, Jakarta Utara, Sari (35) menatap dua anaknya yang berlari keluar rumah dengan seragam merah-putih. Pagi itu, untuk pertama kalinya, ia tak perlu mencemaskan perut kosong mereka sebelum bel masuk berbunyi. “Dulu saya selalu gelisah, kadang cuma bisa kasih teh manis. Sekarang mereka pulang bercerita soal sayur sop, susu, dan buah yang mereka dapat di sekolah,” ucap Sari, matanya berkaca-kaca. Kisah Sari hanyalah satu dari jutaan cerita yang diam-diam menenun kembali kepercayaan publik: bahwa janji kesejahteraan tak lagi berhenti di mimbar-mimbar politik, melainkan mendarat di piring makan anak-anak negeri. Momen sunyi namun sarat makna inilah yang menggemakan kembali pernyataan seorang tokoh bangsa: cita-cita besar Indonesia Emas 2045 tak cukup dibangun oleh optimisme langit, melainkan harus dipatri dengan kerja nyata di bumi.

Adalah Herry Dahana, Anggota Dewan Pembina PP Gerakan Kristiani Indonesia Raya (GEKIRA) sekaligus mantan Deputi Politik dan Strategi Wantannas RI, yang menegaskan hal itu dalam pandangannya yang berjudul “Indonesia Emas 2045: Saatnya Optimisme Dibuktikan dengan Kerja Nyata.” Di tengah riuh rendah wacana kebangsaan, Herry mengingatkan bahwa bangsa ini sedang berdiri di titik krusial sejarah pembangunan. “Tidak ada bangsa yang menjadi maju hanya karena memiliki kekayaan alam. Bangsa besar lahir dari kepemimpinan yang berani mengambil keputusan, pemerintahan yang bersih, serta kemampuan membangun kepercayaan rakyat. Indonesia kini berada pada momentum sejarah tersebut,” ujarnya, Selasa (7/7/2026).

Baginya, kerja kepresidenan Prabowo Subianto dimulai di panggung global yang penuh luka: perlambatan ekonomi, rivalitas geopolitik yang memanas, disrupsi teknologi yang menggerus lapangan kerja, dan ancaman krisis pangan dan energi yang membayangi. Kondisi itu, tegas Herry, menuntut lebih dari sekadar pidato. Ia menunjuk serangkaian program strategis nasional—Makan Bergizi Gratis (MBG), hilirisasi industri, penguatan ketahanan pangan dan energi, pembangunan sumber daya manusia, hingga percepatan investasi—sebagai tiang penyangga yang mulai kokoh. “Berbagai kebijakan tersebut mulai memperoleh legitimasi publik karena manfaatnya mulai dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Kepercayaan publik akan tumbuh ketika kebijakan mampu menjawab kebutuhan riil rakyat,” katanya.

Kepercayaan itu bukanlah omong kosong. Herry mengutip hasil survei Indikator Politik Indonesia pada awal 2026 yang menjadi cermin benderang: sekitar 72,8% responden menyatakan puas terhadap pelaksanaan Program MBG. Tak berhenti di sana, 60% responden mendukung agar program ini dilanjutkan dan diperluas jangkauannya ke lebih banyak daerah. Angka-angka itu bagaikan denyut nadi harapan yang berdetak di antara piring-piring makan anak-anak Indonesia, yang tak lagi kosong ketika pagi menjelang siang.

Ketika Angka Melahirkan Makna

Di balik persentase survei, tersimpan potret Indonesia yang sedang bergerak dari sloganisme menuju kehadiran negara yang terasa di meja makan. Program MBG, yang awalnya dicibir sebagai janji manis kampanye, perlahan mengubah lanskap sosial di desa dan kota. Para guru mulai melaporkan peningkatan konsentrasi murid di kelas; para orang tua seperti Sari tak lagi menahan tangis haru saat anaknya membawa pulang cerita tentang susu kotak yang mereka nikmati bersama teman-teman. Kepercayaan yang disebut Herry Dahana sebagai fondasi bangsa maju itu, rupanya, tak dibangun oleh marmer-marmer megah, melainkan oleh langkah-langkah kecil yang konsisten.

“Kepercayaan publik adalah urat nadi demokrasi. Ketika rakyat merasa dirawat, mereka akan menjaga republik ini dengan kesetiaan yang tenang,” ujar seorang sosiolog dari Universitas Indonesia yang enggan disebut namanya, menanggapi paparan Herry. Opini itu selaras dengan data: kepuasan publik terhadap MBG yang menembus 72,8% bukan sekadar indikator elektoral, melainkan bukti bahwa langkah nyata mampu memulihkan luka trauma ketidakpercayaan yang bertahun-tahun menganga.

Namun, jalan menuju Indonesia Emas masih berliku. Herry mengingatkan bahwa kerja nyata harus diiringi dengan pemberantasan korupsi dan tata kelola pemerintahan yang efektif. Ia mencontohkan bagaimana hilirisasi industri, jika tidak dijaga dengan transparansi, bisa berubah menjadi ladang rent-seeking baru. “Indonesia Emas 2045 bukanlah angka mati di kalender. Ia adalah hidup yang harus kita perjuangkan setiap hari, dalam setiap keputusan,” pungkasnya.

Di halaman sekolah yang riuh dengan tawa anak-anak, Sari mungkin tak pernah membaca jargon-jargon kebijakan. Tapi ketika dua buah hatinya tumbuh lebih sehat dan bersemangat, di situlah Indonesia Emas perlahan menampakkan wujudnya. Bukan di puncak gedung parlemen, melainkan di piring, di kelas, di sudut-sudut yang paling jujur dari negeri ini.