Khofifah Indar Parawansa: Profil dan Kinerja Gubernur Jawa Timur

Hari belum lagi pukul enam ketika iring-iringan mobil hitam itu memasuki kawasan Halal Square Surabaya. Ini Jumat terakhir Ramadan 2026, dan seperti yang sudah-sudah, Khofifah Indar Parawansa memilih membuka jalannya hari dengan menyapa pedagang kaki lima. Seorang penjual kue pancong setengah baya terlonjak kaget ketika sang gubernur tiba-tiba berdiri di depan lapaknya, menanyakan harga dan omzet harian. "Alhamdulillah, Bu, kalau akhir pekan bisa dapat Rp700 ribu," jawabnya malu-malu. Khofifah mengangguk, tangannya sigap menyerahkan sejumlah uang. Bukan transaksi yang penting — ia hanya membeli dua potong — melainkan pesan singkat yang ia titipkan: "Ini bukan bantuan, ini belanja. Artinya, kue sampean pantas dibeli orang seperti saya." Lalu ia berlalu, meninggalkan penjual yang matanya tiba-tiba berkaca-kaca.

Di ruang-ruang kebijakan, orang mengenalnya sebagai negosiator tangguh dan birokrat cermat yang memegang kendali 41 juta penduduk. Tapi di jalanan, di pasar-pasar tumpah, atau di aula pesantren yang pengap, Khofifah adalah potret keibuan yang tenang — sesekali melontarkan canda, lebih sering mendengar, dan hampir selalu mengakhiri percakapan dengan kalimat yang sama: "Insyaallah, tak selesaikan." Ia bukan orator yang bergelora, bukan pula populis yang gemar menebar janji manis. Kekuatannya justru terletak pada konsistensi: hadir, mencatat, dan kembali dengan solusi.

Profil Singkat

Khofifah Indar Parawansa lahir di Surabaya pada 19 Mei 1965 sebagai anak kelima dari sembilan bersaudara. Ayahnya seorang guru agama, ibunya ibu rumah tangga yang juga aktif di organisasi keagamaan. Masa kecilnya dihabiskan di Gang Lebar, kawasan padat penduduk di Surabaya Utara, tempat ia pertama kali belajar tentang kesenjangan — dari beranda rumahnya sendiri, ia bisa melihat kontras tajam antara kehidupan kampung nelayan miskin dan gedung-gedung pertokoan yang menjulang di pusat kota.

Pendidikannya linear dengan karakter yang kini ia tunjukkan: sarjana Ilmu Politik dari Universitas Airlangga dan magister Ilmu Sosial dari Universitas Indonesia. Ia menyelesaikan doktoral di Universitas Padjadjaran dengan disertasi tentang kebijakan perlindungan pekerja migran. Sejak muda, aktivisme telah mendarah daging dalam dirinya. Usia 19 tahun, ia sudah menjadi Ketua Umum Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU). Dari panggung organisasi keagamaan inilah ia memulai segalanya.

Yang jarang diketahui publik adalah kecintaannya pada sastra. Di sela-sela rapat APBD yang melelahkan, Khofifah masih menyempatkan diri membaca puisi karya Sapardi Djoko Damono atau esai-esai Emha Ainun Nadjib. Sahabat dekatnya pernah berbisik, "Bu Khofifah itu politisi yang puitis — ia bisa menangis saat mendengar lantunan shalawat, tapi sepuluh menit kemudian berdebat sengit dengan investor asing soal klausul investasi."

Karier dan Riwayat Jabatan

Jejak politiknya adalah maraton, bukan sprint. Ia memulai karier sebagai anggota DPRD Jawa Timur (1992–1997), lalu melompat ke Senayan sebagai anggota DPR RI selama tiga periode. Puncak karier legislatifnya adalah ketika ia didapuk menjadi Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan pada era Presiden Abdurrahman Wahid (1999–2001) — sebuah jabatan yang kelak membentuk perspektifnya tentang kebijakan inklusif gender.

Di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo, ia kembali masuk kabinet sebagai Menteri Sosial (2014–2019). Di sinilah ia memimpin implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) yang menyasar 10 juta keluarga penerima manfaat. Para pegiat sosial mengenangnya sebagai menteri yang turun langsung mengecek data penerima bantuan — kadang dengan cara mendadak, tanpa protokoler, dan kerap membuat jajaran dinas sosial daerah ketar-ketir.

Titik balik terjadi pada 2019. Ia mengundurkan diri dari kabinet untuk bertarung di pemilihan Gubernur Jawa Timur. Pertarungan sengit melawan Saifullah Yusuf, sesama kader NU, adalah duel dua sahabat yang berubah menjadi rival. Khofifah memenangkan kontestasi dengan 53,7 persen suara, menjadi perempuan pertama yang menduduki kursi gubernur provinsi terluas kedua di Pulau Jawa itu. Periode keduanya (2025–2030) dikukuhkan setelah kemenangan telak pada Pilkada 2024, kali ini menggandeng Emil Dardak sebagai wakil gubernur.

Kinerja dan Program Unggulan

Memimpin Jawa Timur ibarat mengemudikan kapal besar di selat sempit. Provinsi ini adalah rumah bagi 41 juta jiwa — lebih besar dari populasi Polandia — dengan bentang geografis yang mencakup pulau terpencil, kawasan urban padat, dan desa-desa terisolasi di pegunungan. Tantangannya berlapis: ketimpangan pembangunan antara Mataraman di barat dan Tapal Kuda di timur, angka kemiskinan yang masih menyentuh 9,6 persen, serta beban pengangguran kaum muda pasca-pandemi.

Namun, dalam enam tahun kepemimpinannya, sejumlah capaian mulai menunjukkan hasil. Program Sekolah Gratis dan Berkualitas yang diluncurkan pada 2025 menjadi terobosan paling berani. Seluruh SMA, SMK, dan SLB negeri di Jawa Timur kini bebas biaya — tidak ada lagi iuran komite, uang gedung, atau pungutan apa pun. Pemerintah provinsi mengalokasikan dana Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (BOPDA) sebesar Rp2,1 triliun per tahun untuk menutup kebutuhan operasional sekolah yang sebelumnya dibebankan ke orang tua. Dampaknya seketika: angka putus sekolah di tingkat menengah turun 17 persen