admin
Bayangkan sebuah sore di Keraton Yogyakarta. Seorang pria berkacamata dengan kemeja batik sederhana duduk di pendapa, mendengarkan keluhan seorang pedagang kaki lima tentang biaya sewa lapak yang melambung. Ia tidak duduk di singgasana. Ia duduk lesehan, sama rendahnya dengan lawan bicaranya. Pria itu adalah Sri Sultan Hamengkubuwono X — raja sekaligus gubernur. Baginya, singgasana bukan tempat untuk meninggikan diri, melainkan panggung untuk mendengar. Prinsip "Tahta untuk Rakyat" bukan sekadar slogan yang diukir di gapura, melainkan kompas moral yang menuntun setiap langkahnya sejak dilantik menjadi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta pada 1998. Kini, di tahun 2026, pria kelahiran 2 April 1946 itu masih tegak memimpin, menjadi gubernur terlama di Indonesia dengan legitimasi ganda: konstitusi dan kultural.
Profil Singkat
Terlahir dengan nama Bendara Raden Mas Herjuno Darpito, Sultan Hamengkubuwono X adalah putra pertama Sultan Hamengkubuwono IX — Bapak Pramuka Indonesia. Pendidikan dasarnya ditempa di Yogyakarta, namun gelar sarjana hukumnya ia dapatkan dari Universitas Gadjah Mada. Ia naik takhta pada 7 Maret 1989, di tengah transisi politik yang mulai bergolak. Jika Sultan IX dikenal sebagai aristokrat teknokrat, maka Sultan X adalah artikulasi spiritualitas Jawa yang membumi. Ia bukan hanya raja, melainkan juga seorang ayah lima putri yang vokal mendorong kesetaraan gender, sebuah sikap yang sempat memicu kontroversi di lingkungan feodal. Di usia yang kini menginjak 80 tahun, Sultan masih menunjukkan stamina prima, rutin memimpin langsung rapat anggaran hingga larut malam. Media lokal pada awal 2025 mencatat, beliau adalah gubernur dengan tingkat kehadiran tertinggi di forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kelurahan.
"Saya ini hanya khadam, pelayan. Bukan pemimpin yang harus disembah."
Karier dan Riwayat Jabatan
Karier politik Sultan HB X dimulai secara formal pada 1998, ketika ia diangkat menjadi Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta menggantikan Paku Alam VIII. Periode itu penuh ujian: Indonesia baru saja tumbang oleh krisis moneter dan gerakan reformasi. Sultan justru tampil sebagai figur perekat, membuka pintu keraton bagi demonstran dan mahasiswa. Langkah paling monumental dalam kariernya terjadi pada 2012, ketika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengesahkan Undang-Undang Keistimewaan (UUK) DIY Nomor 13 Tahun 2012. Setelah perdebatan panjang soal mekanisme suksesi, Sultan berhasil meyakinkan pusat bahwa stabilitas Yogyakarta terletak pada sistem penetapan, bukan pemilihan langsung. UUK ini menjadi mahkota pencapaian politiknya, memastikan bahwa gubernur DIY adalah Sultan yang bertahta dan wakil gubernur adalah Adipati Paku Alam.
Kinerja dan Program Unggulan
Di tahun 2025, Pemerintah Daerah DIY di bawah komandonya meluncurkan program "Jogja International Youth Friendship" yang memfasilitasi pertukaran pemuda lintas negara. Ini adalah wujud visi Sultan yang ingin Yogyakarta tidak sekadar menjadi kota pariwisata, melainkan lumbung sumber daya manusia global. Ia kerap mengatakan, "Jangan bangga jadi kota tujuan, jadilah kota asal."
Di sektor ekonomi, Sultan mengawal ketat implementasi Jaminan Sosial Semesta. Data Badan Pusat Statistik Yogyakarta per semester awal 2026 menunjukkan angka kemiskinan di DIY menurun 0,45 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Ia juga mendorong kebijakan "Satu Desa, Satu Keunggulan Digital", yang memaksa para lurah untuk melek teknologi dan memasarkan potensi desa melalui platform daring. Tak kalah penting, Sultan melakukan moratorium pembangunan hotel besar di kawasan aglomerasi Yogyakarta pada pertengahan 2025. Alasannya tegas: krisis air tanah. Keputusan ini menimbulkan resistensi dari investor, tetapi membuktikan bahwa bagi Sultan, kesejahteraan ekologis rakyat lebih tinggi dari sekadar Pendapatan Asli Daerah.
Tantangan dan Harapan
Meski dikultuskan, langit politik Sultan tak selalu cerah. Tantangan terbesar saat ini adalah ketersediaan lahan. Yogyakarta menjelma menjadi kota beton; sawah beralih fungsi menjadi kafe dan apartemen kecil. Sultan dihadapkan pada trauma sebuah peradaban: bagaimana menjaga nilai filosofi Hamemayu Hayuning Bawana (memperindah dunia) di tengah laju kapitalisme yang tak terbendung. Tantangan selanjutnya adalah suksesi. Dengan putri mahkota yang sudah disiapkan, muncul tarik-menarik antara tradisi patriarki dan modernitas yang didengungkan Sultan sendiri.
- Regenerasi kepemimpinan kultural
- Pembangunan berkelanjutan yang adil
- Peningkatan akses pendidikan tinggi bagi kaum marginal
Masyarakat masih menaruh harapan agar Sultan terus menjadi paraning dumadi, sang penjaga arah. Kinerjanya selama lebih dari seperempat abad adalah bukti bahwa feodalisme tidak selalu tentang penindasan, tetapi tentang tanggung jawab kebapakan yang melindungi. Di keraton yang sepi, ia masih menjadi cahaya lilin di tengah badai pragmatisme: tidak bergerak ke mana-mana kecuali ke hati warganya. Seperti filosofi air yang ia pegang teguh, "Memayu Hayuning Bawana", Sri Sultan terus mengalir, mencari celah untuk tetap memberi kehidupan di tengah batu karang zaman.
Comments (0)