Fahira Idris Puji Langkah Polda Jabar Tangkap Tersangka Penganiayaan Berat

Jakarta – Anggota MPR RI dari kelompok DPD RI Daerah Pemilihan DKI Jakarta, Fahira Idris, menyampaikan apresiasi tinggi kepada Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Barat yang telah bergerak cepat menangkap tersangka dalam kasus dugaan penyekapan, penyiksaan, dan penganiayaan berat terhadap seorang perempuan berinisial YTR di Bandung, Jawa Barat.

Menurut laporan yang dihimpun media kami, kasus ini menyita perhatian publik karena korban diduga mengalami rentetan kekerasan dalam jangka waktu yang panjang. Fahira Idris menilai, fakta-fakta yang terungkap dalam penyelidikan awal menunjukkan adanya pola kekerasan ekstrem yang sistematis, mencakup upaya kontrol berlebihan, isolasi sosial terhadap korban, serta perampasan kemerdekaan yang sangat membahayakan jiwa. Pola semacam ini, menurutnya, bukanlah sekadar tindak pidana biasa, melainkan cerminan dari relasi kuasa timpang yang kerap terjadi dalam lingkup domestik maupun personal dan berpotensi mengancam keselamatan perempuan secara lebih luas.

Senator asal Jakarta itu menekankan bahwa kasus ini harus menjadi momentum bagi aparat penegak hukum untuk menegaskan komitmennya dalam melindungi kaum perempuan dari segala bentuk tindak pidana kekerasan. Ia mengingatkan, penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan tidak bisa dilakukan secara setengah hati, melainkan harus menggunakan semua instrumen hukum yang tersedia secara maksimal.

Saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (26/6/2026), Fahira memberikan pernyataan tegas terkait penanganan kasus tersebut.

“Menurut saya, pelaku kekerasan ekstrem seperti ini adalah ancaman bagi korban, bagi perempuan, dan bagi masyarakat. Karena itu, aparat penegak hukum harus menjeratnya dengan pasal berlapis dan memastikan tuntutan hukuman paling berat yang dimungkinkan undang-undang,” kata Fahira Idris dalam keterangannya.

Pernyataan Fahira Idris ini mencerminkan kekhawatiran mendalam anggota parlemen terhadap fenomena kekerasan ekstrem yang kian hari kian mengkhawatirkan. Ia menilai, penanganan cepat Polda Jabar merupakan langkah awal yang baik, namun proses hukum selanjutnya harus tetap berjalan transparan, profesional, dan berorientasi pada keadilan bagi korban. Pasal-pasal yang dapat dikenakan terhadap pelaku, seperti penganiayaan berat yang direncanakan, perampasan kemerdekaan, dan kekerasan fisik berlapis, diharapkan dapat dioptimalkan oleh jaksa penuntut umum kelak di persidangan.

Fahira Idris juga menekankan bahwa hukuman berat bagi pelaku kekerasan ekstrem akan memberikan efek jera dan sekaligus menjadi sinyal kuat bahwa negara tidak akan mentoleransi segala bentuk penindasan terhadap perempuan. Apresiasi terhadap Polda Jabar ini sekaligus menjadi pengingat bahwa kolaborasi antara lembaga penegak hukum dan elemen masyarakat sipil sangat diperlukan untuk menciptakan ruang aman bagi setiap warga negara, terutama bagi kelompok rentan yang kerap menjadi korban kekerasan dan eksploitasi.

Kasus ini masih dalam tahap penyidikan lebih lanjut, dan publik kini menanti sejauh mana proses hukum akan bergulir secara adil serta memberikan perlindungan maksimal bagi korban dan seluruh perempuan di Indonesia.