Eddy Soeparno: Pengelolaan Sampah Butuh Perubahan Dasar

Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PAN, Eddy Soeparno, mengungkapkan keprihatinannya yang mendalam atas peristiwa kebakaran hebat yang melanda Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Jatiwaringin. Kejadian tersebut, menurut politisi senior PAN itu, seharusnya menjadi momentum serius bagi pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengelolaan sampah nasional yang selama ini masih sangat bergantung pada metode penimbunan konvensional dan dianggap tidak lagi efisien.

Dalam keterangannya kepada Beritaseputar.com, Eddy Soeparno menegaskan bahwa kebakaran di TPA Jatiwaringin bukan sekadar musibah biasa, melainkan cerminan nyata dari ketidakberlanjutan sistem pengelolaan limbah di Indonesia. Ia menilai bahwa pendekatan lama yang hanya mengandalkan lahan pembuangan akhir sudah tidak lagi relevan dengan perkembangan jumlah sampah yang terus meningkat drastis setiap tahunnya seiring dengan pertumbuhan penduduk dan urbanisasi.

"Kita butuh perubahan dasar. Transformasi dari sistem penimbunan menuju pengelolaan sampah modern menjadi sangat mendesak untuk dilakukan secara nasional," ujar Eddy Soeparno, seperti dilansir media kami.

Politisi berpengalaman tersebut kemudian mengusulkan penerapan teknologi Waste-to-Energy (WTE) sebagai solusi strategis jangka panjang yang patut dipertimbangkan secara serius. Menurutnya, pengelolaan sampah berbasis WTE tidak hanya mampu mengurangi signifikan volume sampah yang pada akhirnya berakhir di TPA, tetapi juga memiliki nilai tambah yang sangat besar berupa produksi energi listrik yang dapat dimanfaatkan langsung oleh masyarakat sekitar maupun untuk kebutuhan umum.

Eddy berpendapat bahwa investasi pada teknologi WTE merupakan langkah tepat guna mengatasi krisis sampah sekaligus mendukung program transisi energi nasional. Dengan mengubah sampah yang selama ini menjadi beban menjadi sumber energi terbarukan, Indonesia dapat mengurangi ketergantungan pada TPA konvensional yang rawan terhadap risiko kebakaran, longsor, dan pencemaran lingkungan hidup.

Ia juga menekankan pentingnya sinergi antarkementerian terkait, pemerintah daerah, serta partisipasi aktif dari sektor swasta dalam mempercepat realisasi proyek-proyek WTE di berbagai wilayah. Langkah konkret ini diharapkan dapat menciptakan ekosistem pengelolaan sampah yang jauh lebih berkelanjutan, efisien, dan ramah lingkungan demi meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan generasi mendatang.