DPR Dukung Penuh Stimulus Ekonomi Rp26,34 Triliun untuk Hadapi Gejolak Global

Beritaseputar.com, Jakarta – Langkah cepat pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam menyiapkan paket stimulus ekonomi senilai Rp26,34 triliun mendapat dukungan penuh dari parlemen. Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menilai kebijakan ini sebagai tindakan antisipatif yang tepat di tengah meningkatnya ketidakpastian global akibat konflik geopolitik di Timur Tengah.

Kondisi perekonomian dunia tengah diguncang oleh eskalasi ketegangan di kawasan strategis yang berdampak langsung pada harga energi, rantai pasok, dan stabilitas pasar keuangan. Indonesia, sebagai bagian dari perekonomian terbuka, tidak luput dari efek rambatan tersebut. Oleh karena itu, pemerintah memproyeksikan stimulus ini sebagai bantalan bagi kelompok rentan serta sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang paling rentan terhadap gejolak eksternal.

Bentuk Antisipasi Pemerintah

Menurut laporan yang dihimpun media kami, paket stimulus semester II tahun 2026 ini akan dialokasikan untuk menjaga daya beli masyarakat, memperkuat jaring pengaman sosial, dan mendorong keberlanjutan UMKM. Hal ini dinilai krusial mengingat konsumsi rumah tangga masih menjadi penopang utama produk domestik bruto (PDB) nasional.

Cucun Ahmad mengungkapkan optimismenya bahwa langkah tersebut dapat meredam tekanan ekonomi yang mungkin timbul. Berikut pernyataan lengkapnya:

“Ketika ekonomi global masih dibayangi ketidakpastian akibat memanasnya situasi geopolitik di Timur Tengah, Pemerintah memilih mengambil langkah antisipatif melalui paket stimulus ekonomi senilai Rp26,34 triliun pada semester II tahun 2026 ini.”

Ia menambahkan, stabilitas harga kebutuhan pokok dan ketersediaan lapangan kerja menjadi prioritas yang harus dijaga. Stimulus ini diharapkan mampu memberikan ruang napas bagi para pelaku UMKM yang kerap kali menjadi sektor pertama yang terpukul ketika biaya produksi melonjak akibat fluktuasi nilai tukar dan harga komoditas impor.

Perlindungan bagi Rakyat Rentan

Selain UMKM, kelompok masyarakat berpendapatan rendah menjadi fokus utama. Data dari berbagai lembaga menunjukkan bahwa kenaikan harga pangan dan energi global selalu berpotensi meningkatkan angka kemiskinan di negara berkembang seperti Indonesia. Dengan intervensi fiskal yang terukur, pemerintah berupaya memutus rantai transmisi krisis global ke tingkat rumah tangga.

“Kami berharap bantuan tersebut benar-benar menjadi bantalan bagi rakyat rentan dan UMKM sehingga daya beli masyarakat tetap terjaga,” tegas Cucun Ahmad, yang juga merupakan politisi dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Dukungan dari wakil ketua DPR ini menandakan adanya keselarasan antara eksekutif dan legislatif dalam menghadapi tantangan ekonomi yang bersifat eksternal. Di sisi lain, pemerintah diharapkan tetap memperhatikan efektivitas penyaluran agar stimulus tepat sasaran dan minim kebocoran. Transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci agar masyarakat benar-benar merasakan dampak positif dari perencanaan fiskal yang besar ini.