Rakernas ADPSI II, Wamendagri Dorong DPRD Kawal SDA dan Fiskal Daerah

Denpasar, Bali – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus menyampaikan penegasan penting mengenai peran vital Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi. Forum legislatif daerah tersebut dinilai memiliki tanggung jawab strategis untuk memastikan pengelolaan sumber daya alam (SDA) benar-benar memberikan dampak kesejahteraan optimal bagi masyarakat lokal. Menurut Wamendagri, orientasi pengelolaan harus bergeser dari sekadar memberikan keuntungan bagi korporasi menjadi pemberian manfaat seluas-luasnya bagi rakyat di daerah penghasil.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Akhmad Wiyagus saat secara resmi membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) II Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI). Kegiatan akbar tahunan para wakil rakyat itu digelar di Ballroom Prime Plaza Hotel Sanur, Kota Denpasar, Bali. Kehadiran Wamendagri pada forum tersebut sekaligus menandai pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dengan parlemen daerah dalam merumuskan arah kebijakan fiskal yang berkeadilan.

Penguatan Sinergi Pusat-Daerah Menuju Indonesia Emas

Wamendagri memberikan apresiasi khusus terhadap tema yang diangkat pada Rakernas II ADPSI tahun ini. Tema yang berbunyi "Penguatan Sinergi Pusat dan Daerah dalam Pengelolaan Energi dan Sumber Daya Mineral untuk Memperkuat Fiskal Daerah menuju Indonesia Emas 2045" tersebut dinilai sangat kontekstual dan selaras dengan tantangan pembangunan nasional.

"Tema ini selaras dengan kebutuhan memperkuat sinergi pusat dan daerah di berbagai bidang, termasuk pengelolaan energi dan sumber daya mineral," ujar Wiyagus.

Menurut laporan yang dihimpun media kami, tema ini diangkat guna merespons masih adanya kesenjangan antara potensi SDA yang melimpah dengan realitas fiskal di sejumlah daerah. Wamendagri menggarisbawahi bahwa DPRD Provinsi sebagai lembaga legislatif di tingkat daerah harus mampu mengambil peran sebagai garda terdepan dalam fungsi pengawasan. Pengelolaan energi dan mineral yang transparan diyakini akan menjadi motor penggerak utama dalam memperkokoh kemampuan fiskal daerah, sehingga dapat menopang pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik yang lebih masif.

Para peserta Rakernas juga diajak untuk tidak hanya berfokus pada aspek pendapatan daerah semata, tetapi juga memikirkan keberlanjutan lingkungan dan keadilan antargenerasi. Dengan dorongan tersebut, diharapkan setiap kebijakan yang lahir dari rapat-rapat dewan mampu memperkuat posisi tawar daerah terhadap pemerintah pusat dan para pelaku usaha.