DENPASAR — Menkeu Baru Didesak Dorong Diversifikasi Ekonomi Bali

Halo pembaca setia Beritaseputar.com! Momentum pergantian kepemimpinan di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Republik Indonesia menjadi perhatian hangat berbagai pihak, tak terkecuali para pengamat ekonomi daerah. Pergantian Menkeu baru ini dinilai sebagai peluang emas untuk merombak serta memperkuat arah kebijakan fiskal nasional agar lebih responsif, adaptif, dan berpihak pada pemerataan kesejahteraan masyarakat di daerah.

Salah satu sorotan tajam datang dari Provinsi Bali. Perekonomian Pulau Dewata yang selama ini terbukti sangat bergantung pada sektor pariwisata dinilai menyimpan kerentanan besar terhadap berbagai guncangan global. Oleh karena itu, Menkeu baru diharapkan mampu menghadirkan terobosan fiskal yang mendorong diversifikasi ekonomi daerah secara nyata.

Kronologi dan Urutan Imbauan Kebijakan Fiskal Bali

Proses penyampaian aspirasi dan analisis dari akademisi ini merinci beberapa aspek krusial yang saling berkaitan secara berurutan:

1. Momen Evaluasi Kepemimpinan Baru: Seiring dilantiknya Menkeu baru, akademisi Universitas Warmadewa (Unwar) melakukan evaluasi mendalam terkait dampak kebijakan fiskal terhadap daerah-daerah yang terlalu mengandalkan tunggal pada satu sektor ekonomi.
2. Penyampaian Pandangan Akademis (Kamis, 17/9/2026): Akademisi Unwar, Dr. Putu Ayu Sita Laksmi, B.Bus., M.Sc., secara resmi memaparkan perlunya fleksibilitas fiskal untuk Bali agar tidak terjebak dalam krisis berulang akibat kerapuhan sektor pariwisata.
3. Perumusan Strategi Tiga Pilar: Dirumuskan tiga langkah strategis mencakup stabilitas daya beli, diversifikasi Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta efektivitas belanja transfer daerah.

Tiga Aspek Utama Responsivitas Fiskal di Era Baru

Dalam keterangannya, Dr. Putu Ayu Sita Laksmi menegaskan bahwa kebijakan fiskal di bawah kepemimpinan Menkeu yang baru tidak boleh lagi hanya berorientasi pada angka pertumbuhan statistik semata. Sebaliknya, intervensi anggaran negara harus hadir langsung untuk memperkuat daya tahan ekonomi masyarakat bawah.

Ia menyoroti setidaknya ada tiga aspek mendesak yang wajib menjadi perhatian pemerintah pusat dan daerah saat ini:

• Menjaga Stabilitas Ekonomi dan Daya Beli: Pengendalian inflasi daerah, pemberian jaringan perlindungan sosial bagi warga rentan, serta dukungan konkret terhadap UMKM harus menjadi prioritas. Daya beli masyarakat adalah fondasi utama agar roda ekonomi lokal tetap berputar.
• Diversifikasi Sektor Ekonomi Bali: Pemerintah pusat perlu memberikan insentif fiskal khusus bagi sektor-sektor penopang di luar pariwisata. Sektor pertanian modern, industri kreatif, serta manufaktur lokal harus ditingkatkan kapasitasnya.
• Peningkatan Kualitas Belanja dan Transfer Daerah: Anggaran Transfer ke Daerah (TKD) harus benar-benar diarahkan pada program produktif yang dampaknya langsung terasa pada peningkatan taraf hidup warga, bukan habis untuk belanja birokrasi semata.

"Di Bali diperlukan diversifikasi ekonomi, contohnya penguatan bidang pertanian, ekonomi kreatif, industri lokal dan UMKM agar perekonomian tidak terlalu bergantung pada satu sektor saja," ujar Dr. Putu Ayu Sita Laksmi, B.Bus., M.Sc.

Diversifikasi Bukan Berarti Mematikan Sektor Pariwisata

Lebih lanjut, Ayu Sita menjelaskan bahwa gagasan diversifikasi ekonomi ini bukan berarti mengurangi peran pariwisata sebagai mesin utama penggerak ekonomi Bali. Pariwisata akan tetap menjadi ikon dan penggerak utama, tetapi daerah membutuhkan "ban serep" yang sama kuatnya agar ketika terjadi krisis global, perekonomian masyarakat tidak mendadak lumpuh total.

Dengan adanya dukungan fiskal yang proporsional dari Kemenkeu baru, sektor-sektor seperti pertanian organik, kerajinan tangan, hingga ekonomi digital berbasis UMKM di Bali diharapkan dapat tumbuh sejajar. Langkah ini diyakini akan menciptakan lapangan kerja baru yang lebih stabil dan terdistribusi secara merata di seluruh kabupaten/kota di Bali, tidak hanya menumpuk di area Bali Selatan saja.