Anna Muawanah: Profil dan Kinerja Bupati Bojonegoro

Anna Muawanah: Profil dan Kinerja Bupati Bojonegoro

Anna Mu'awanah adalah Bupati Bojonegoro periode 2018–2023, menjabat setelah memenangkan Pilkada Serentak 2018 dan dilantik pada 24 September 2018. Ia tercatat sebagai bupati perempuan pertama dalam sejarah Kabupaten Bojonegoro. Di usung oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), kemenangannya menjadi penanda kuatnya basis politik nahdliyin di wilayah yang dikenal sebagai salah satu lumbung minyak utama di Jawa Timur.

Profil Singkat

Anna Mu'awanah lahir di Bojonegoro pada 22 Mei 1969. Ia menempuh pendidikan menengah di Madrasah Aliyah Matholi'ul Anwar, Simo, Bojonegoro. Gelar sarjana ekonomi diperolehnya dari Universitas Sunan Giri Surabaya. Ia kemudian melanjutkan ke jenjang magister di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) AUB Surakarta, meraih gelar Magister Manajemen (M.M.). Latar belakang pendidikannya ini memperkuat kapasitasnya dalam mengelola keuangan daerah yang bertumpu pada Dana Bagi Hasil Migas.

Sebelum menjadi orang nomor satu di Bojonegoro, Anna adalah politisi karir di PKB. Ia dua periode menjabat sebagai anggota DPR RI Komisi IX Bidang Kesehatan dan Ketenagakerjaan pada 2010–2014 dan 2014–2018. Di parlemen, ia dikenal vokal dalam advokasi buruh migran dan perempuan, pengalaman yang kemudian membentuk visi kepemimpinannya di daerah.

Karier dan Riwayat Jabatan

Karier politik Anna dimulai sebagai Ketua DPC PKB Kabupaten Bojonegoro. Di organisasi keagamaan, ia aktif sebagai Sekretaris Muslimat NU cabang setempat. Pada tahun 2010, ia diangkat menjadi anggota DPR RI melalui mekanisme Pergantian Antar Waktu (PAW) untuk menyelesaikan sisa masa jabatan 2009–2014. Kepercayaan publik berlanjut; ia terpilih kembali sebagai legislator untuk periode 2014–2019 sebelum akhirnya memutuskan untuk kembali ke kampung halaman dan mengikuti kontestasi Pilkada Bojonegoro.

Selama di Komisi IX, Anna terlibat dalam pembahasan sejumlah undang-undang strategis, termasuk revisi atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Figurnya melekat sebagai "aktivis buruh migran", karena intensitasnya dalam menangani kasus-kasus yang menimpa TKI asal Bojonegoro dan sekitarnya.

Kinerja dan Program Unggulan

Di bawah kepemimpinan Anna, penanganan kemiskinan menjadi salah satu sorotan. Angka kemiskinan di Bojonegoro berhasil ditekan dari 14,30% (Maret 2018) menjadi 12,36% (Maret 2023) berdasarkan data BPS, membaik dari penurunan rata-rata Provinsi Jawa Timur dalam periode yang sama. Strateginya mengandalkan penguatan ekonomi lokal melalui koperasi dan UMKM dengan program "Si Doel Banget" (Sistem Dorong UMKM Lokal Berdaya Saing Kuat), yang mendampingi lebih dari 5.000 pelaku usaha dan memberikan akses permodalan berbunga rendah hingga 3% per tahun.

Di bidang infrastruktur, Anna menginisiasi pembangunan Jembatan Kalitidu, proyek strategis penghubung dua kecamatan terisolasi di selatan Bojonegoro. Jembatan sepanjang 60 meter dengan nilai kontrak Rp21,7 miliar ini diresmikan pada tahun 2021, memperpendek waktu tempuh distribusi hasil pertanian dari area sentra padi ke pasar. Adapun di sektor kesehatan, ia meluncurkan "Sitalasari" (Sistem Informasi Pelayanan Kesehatan dan Rujukan Terintegrasi) yang mendigitalisasi antrean di 37 puskesmas dan rumah sakit, mengurangi waktu tunggu rata-rata dari 2 jam menjadi 37 menit pada tahun 2022.

Tantangan dan Harapan

Meski ada perbaikan data indikator makro, periode Anna diwarnai sejumlah catatan. Tuntutan transparansi pengelolaan Dana Bagi Hasil Migas yang mencapai sekitar Rp1,4 triliun per tahun menjadi kritik abadi dari forum masyarakat sipil; laporan keuangan daerah baru memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK pada tahun anggaran 2021. Tantangan lain adalah belum terselesaikannya pengembangan kawasan industri migas yang diharapkan bisa menyerap tenaga kerja lokal lebih masif dan mengurangi ketergantungan sektor pertanian tradisional.

Majunya kembali Anna sebagai kandidat petahana di Pilkada 2024 membawa harapan akan keberlanjutan program-program pro-UMKM dan transparansi fiskal. Masyarakat menagih janji hilirisasi produk pertanian berbasis teknologi tepat guna dan komitmen menyisihkan 20% DBH untuk pengembangan kapasitas generasi muda lokal agar terlibat langsung dalam rantai pasok industri migas yang selama ini dinikmati pihak luar.