Bukan Kekayaan, Kemampuan Tata Kelola yang Pengaruhi Usia Orang Indonesia

Beritaseputar.com, Jakarta – Dua kabupaten di Indonesia, Lamongan dan Sukabumi, membalikkan asumsi bahwa kekayaan daerah adalah penentu utama panjang usia penduduk. Meskipun Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita keduanya berada jauh di bawah rata-rata nasional, angka harapan hidup di sana justru lebih tinggi ketimbang banyak kabupaten dengan tingkat pembangunan ekonomi yang sepadan. Fenomena ini menyibak fakta bahwa kualitas tata kelola pemerintahan lokal memegang peranan yang jauh lebih vital dibandingkan sekadar besaran pendapatan daerah.

Pola serupa ternyata tidak hanya terjadi di dua wilayah itu. Sebuah studi berskala nasional mengonfirmasi bahwa di seluruh 514 kabupaten dan kota di Indonesia, mutu tata kelola menjadi prediktor yang lebih kuat bagi usia harapan hidup warga daripada tingkat kekayaan region tempat mereka tinggal. Temuan ini merupakan hasil dari Regional Government Success Scorecard (RGSS), perangkat pengukuran berbasis data yang baru saja rampung dalam proyek percontohan kolaborasi Chandler Governance Group (CGG), didukung oleh Gates Foundation, dan dilaksanakan bersama Universitas Indonesia.

RGSS memanfaatkan hampir 18.000 titik data yang dihimpun dari berbagai instansi pemerintah, dengan mayoritas data berasal dari tahun terbaru yang tersedia—terutama 2024. Sumber data tersebut mencakup Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Kementerian Investasi/BKPM, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Badan Kepegawaian Nasional (BKN), serta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Skor yang dihasilkan memetakan dimensi-dimensi kunci tata kelola, seperti efektivitas birokrasi, transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan publik.

“Kualitas tata kelola pemerintahan lokal merupakan prediktor yang jauh lebih kuat terhadap usia harapan kehidupan warga dibandingkan kekayaan wilayah tempat mereka tinggal.”

Bagi publik, hasil ini menjadi bukti bahwa investasi dalam perbaikan tata kelola, termasuk pemberantasan korupsi dan reformasi birokrasi, membawa dampak langsung pada kesejahteraan fisik penduduk. Sebaliknya, daerah dengan PDRB per kapita tinggi yang tidak disertai tata kelola baik cenderung tidak menghasilkan lonjakan usia harapan hidup yang signifikan. Lamongan dan Sukabumi, misalnya, memperlihatkan bagaimana pemerintahan yang bersih dan responsif mampu menciptakan layanan kesehatan, sanitasi, dan jaminan sosial yang lebih optimal tanpa harus bertumpu pada sumber daya alam atau investasi besar.

Melalui kolaborasi dengan UI dan CGG, studi ini diharapkan menjadi pijakan bagi pemerintah pusat dan daerah untuk memprioritaskan reformasi kelembagaan. Data dari RGSS tidak hanya menjadi alat ukur kinerja, tetapi juga kompas untuk mengidentifikasi titik lemah yang perlu dibenahi agar setiap rupiah anggaran benar-benar sampai kepada warganya—dan pada akhirnya memperpanjang umur mereka. Media kami akan terus memantau perkembangan dan implementasi dari scorecard ini di tahun-tahun mendatang.