BPS Perkuat Kolaborasi Daerah melalui Pencanangan Sensus Ekonomi 2026 di Kepri dan Sulsel

Badan Pusat Statistik (BPS) resmi menggelar pencanangan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) di Provinsi Kepulauan Riau pada Selasa (17/6). Acara yang berlangsung di Aula Wan Seri Beni, Kota Tanjung Pinang ini menjadi rangkaian kedua setelah pencanangan perdana di Provinsi Sulawesi Selatan pada 10 Juni 2026. Bersamaan dengan itu, pendataan lapangan secara door to door sudah dimulai sejak 15 Juni dan akan berlangsung hingga 31 Agustus 2026, menandai babak baru pemetaan struktur perekonomian nasional.

Menurut laporan media kami, langkah strategis ini bukan sekadar rutinitas statistik, melainkan wujud nyata penguatan sinergi antara BPS dengan pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan. Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti, hadir langsung di Tanjung Pinang untuk menegaskan komitmen tersebut. Dengan senyum optimistis, ia menyampaikan apresiasi mendalam atas respons cepat para kepala daerah di Kepulauan Riau yang telah menerbitkan surat edaran dukungan pelaksanaan sensus.

“Kami melihat antusiasme yang luar biasa dari Gubernur, bupati, dan wali kota di Kepulauan Riau. Dukungan berupa surat edaran ini sangat vital untuk membangun kepercayaan masyarakat dan pelaku usaha agar mau berpartisipasi penuh dalam SE2026. Ini adalah sinergi yang akan menghasilkan data berkualitas untuk pembangunan daerah dan nasional,” ujar Amalia.

Membangun Fondasi Data Ekonomi yang Komprehensif

Sensus Ekonomi 2026 dirancang untuk menjangkau seluruh unit usaha, baik skala besar maupun mikro, termasuk sektor informal yang sebelumnya sulit terdokumentasi. Dengan periode pendataan dua setengah bulan, BPS mengerahkan ribuan petugas lapangan yang akan menyambangi rumah tangga dan lokasi usaha di seluruh Indonesia. Di Kepulauan Riau, potret ekonomi maritim, perdagangan antar pulau, dan jasa kepariwisataan menjadi sorotan utama yang akan dicatat secara mendetail.

Pencanangan di Sulawesi Selatan yang digelar lebih dahulu, pada 10 Juni lalu, juga mendapat sambutan serupa. Pemerintah provinsi setempat menjadikan SE2026 sebagai momentum untuk memutakhirkan basis data ekonomi daerah, terutama di sektor pertanian, kelautan, dan industri kecil yang menjadi tulang punggung ekonomi Sulsel. Kedua pencanangan ini sekaligus mempertegas bahwa kesuksesan sensus sangat bergantung pada kolaborasi lintas sektor.

Data hasil SE2026 nantinya akan menjadi acuan dalam perumusan kebijakan fiskal, alokasi anggaran, hingga strategi investasi. Amalia menekankan bahwa partisipasi aktif masyarakat menjadi kunci, dan dukungan pemerintah daerah seperti surat edaran akan membuka jalan bagi pemutakhiran peta potensi ekonomi yang lebih akurat. “Kami tidak bisa bekerja sendiri. Kolaborasi adalah nadi dari sensus ini,” tutupnya.

Dengan dimulainya pencanangan ganda ini, BPS optimistis target partisipasi akan tercapai dan wajah ekonomi Indonesia pada 2026 dapat tergambar dengan jernih untuk mendukung langkah Indonesia Emas 2045.