Bank Dunia Ungkap Ketimpangan Subsidi BBM: Separuh Dinikmati 20% Orang Terkaya RI

Jakarta — Sebuah laporan terbaru dari Bank Dunia mengungkap fakta mengejutkan mengenai penyaluran subsidi bahan bakar minyak (BBM) di Indonesia. Sekitar setengah dari total subsidi justru dinikmati oleh 20% rumah tangga paling mampu di Tanah Air.

Laporan bertajuk Indonesia Economic Prospects edisi Juni 2026 yang dirilis pada Jumat (12/6/2026) itu menyoroti bahwa subsidi BBM belum tepat sasaran. Kelemahan dalam penargetan subsidi ini semakin terasa ketika harga minyak dunia melonjak, sehingga menambah beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Subsidi yang Tumpul bagi Kelompok Miskin

Bank Dunia mencatat, kebijakan subsidi energi yang selama ini diterapkan pemerintah Indonesia justru lebih banyak dinikmati oleh kalangan atas. “Lonjakan harga minyak global mengungkap beban fiskal dan kelemahan dari penargetan subsidi BBM, di mana 20% rumah tangga terkaya justru menerima setengah dari total subsidi BBM,” demikian bunyi laporan tersebut, seperti dikutip oleh Beritaseputar.com.

“Lonjakan harga minyak global mengungkap beban fiskal dan kelemahan dari penargetan subsidi BBM.”

Kondisi ini, menurut laporan itu, berpotensi menggerus ruang fiskal pemerintah. Ketika anggaran negara sebagian besar tersedot untuk subsidi yang tidak tepat sasaran, maka belanja untuk sektor prioritas seperti kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial bagi masyarakat rentan menjadi terbatas.

Sebagai perbandingan, kelompok 40% rumah tangga termiskin hanya menerima porsi kecil dari subsidi BBM. Hal ini menunjukkan bahwa skema subsidi yang ada saat ini belum efektif dalam melindungi daya beli masyarakat kurang mampu di tengah fluktuasi harga energi global.

Laporan Bank Dunia juga merekomendasikan agar pemerintah melakukan reformasi subsidi secara bertahap dan mengarahkannya ke bantuan langsung tunai yang lebih tepat sasaran. Dengan demikian, beban fiskal bisa dikurangi dan kelompok miskin benar-benar terlindungi.

Respons Pemerintah?

Hingga berita ini diturunkan, pihak Kementerian Keuangan dan Kementerian ESDM belum memberikan pernyataan resmi terkait temuan Bank Dunia tersebut. Namun, pemerintah sebelumnya pernah menyatakan komitmen untuk memperbaiki skema subsidi agar lebih adil dan berkelanjutan. Media kami akan terus memantau perkembangan isu ini.

Seorang pengamat kebijakan publik, Budi Santoso, saat dihubungi Beritaseputar.com menilai bahwa data Bank Dunia ini bukan hal baru. “Sudah lama kita tahu subsidi BBM tidak tepat sasaran. Yang diperlukan adalah keberanian politik untuk mengalihkan subsidi dari barang ke orang, misalnya melalui BLT (Bantuan Langsung Tunai) bersyarat atau subsidi langsung bagi pengguna transportasi umum dan nelayan,” ujarnya.

Ia menambahkan, reformasi subsidi harus dikomunikasikan dengan baik agar tidak menimbulkan gejolak sosial. “Transisi dari subsidi komoditas ke subsidi orang memang sulit, tapi sangat mungkin jika dilakukan secara bertahap dan disertai program kompensasi yang jelas,” pungkasnya.

Dengan adanya sorotan dari lembaga internasional seperti Bank Dunia, diharapkan pemerintah semakin serius melakukan evaluasi dan perbaikan dalam penyaluran subsidi agar dana APBN benar-benar bermanfaat bagi mereka yang paling membutuhkan.