Australia-Vanuatu Teken Pakta Larang Pangkalan Asing, Tangkal China?

Canberra - Australia dan Vanuatu resmi menandatangani pakta kerja sama ekonomi dan keamanan yang komprehensif pada Senin (29/6) waktu setempat. Perjanjian bilateral ini dengan tegas melarang pendirian pangkalan militer asing di wilayah negara kepulauan Pasifik tersebut. Langkah ini diambil di tengah memanasnya persaingan strategis antara Canberra dan Beijing dalam memperebutkan pengaruh di kawasan.

Vanuatu, yang terletak di jantung Pasifik Selatan, menjadi pusat perhatian karena posisinya yang vital. Australia, yang merupakan sekutu utama Amerika Serikat, telah lama menyuarakan kegelisahan terhadap manuver China yang dinilai berupaya membangun kehadiran militer secara permanen di lingkungan terdekatnya. Pakta yang diteken pada awal pekan ini seolah menjadi jawaban konkret atas kekhawatiran tersebut.

“Kesepakatan ini menegaskan prinsip bahwa kawasan Pasifik harus tetap menjadi zona damai dan bebas dari militerisme asing. Kami berkomitmen menjaga kedaulatan Vanuatu dari intervensi pihak mana pun,” demikian petikan isi perjanjian yang dihimpun media kami dari dokumen resmi.

Berdasarkan informasi yang diperoleh Beritaseputar.com, pakta ini tidak hanya berfokus pada aspek pertahanan. Di dalamnya termaktub pula janji Australia untuk mengucurkan dukungan ekonomi yang lebih besar kepada Vanuatu. Komitmen finansial ini memiliki arti penting, mengingat China merupakan kreditur luar negeri terbesar bagi negara yang berpenduduk sekitar 300 ribu jiwa tersebut. Dengan menyuntikkan bantuan di sektor infrastruktur, layanan kesehatan, dan pendidikan, Canberra berharap dapat mengurangi ketergantungan Vanuatu pada pinjaman dari Beijing, sekaligus mempererat ikatan bilateral kedua negara.

Para pengamat melihat penandatanganan pakta ini sebagai tonggak baru dalam strategi diplomasi pertahanan Australia di Pasifik. Dalam beberapa tahun terakhir, China memang memperluas jejaknya melalui proyek Jalur Sutra dan penandatanganan nota kesepahaman dengan sejumlah negara pulau. Larangan pendirian pangkalan militer asing dalam perjanjian ini diproyeksikan akan mempersempit ruang gerak Beijing untuk menanamkan pengaruhnya secara permanen di wilayah yang dianggap sensitif oleh Canberra. Meski demikian, manuver Australia ini berpotensi memicu respons diplomatik yang dingin dari Beijing, yang kerap memandang inisiatif semacam itu sebagai bagian dari strategi penahanan oleh aliansi Barat di kawasan Indo-Pasifik.