PDIP Tertawakan Jokowi Injak Kepala Kerbau, PSI Tuding Hina Adat Lampung

Jakarta - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menuai kecaman tajam dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) setelah dianggap menertawakan pemaknaan prosesi adat yang dijalani Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) di Lampung. PSI menilai tindakan tersebut sebagai bentuk penghinaan terhadap adat dan budaya masyarakat Lampung.

Ketua DPP PSI Bestari Barus menyampaikan kegeramannya atas sikap PDIP yang dinilainya tidak memahami esensi dari prosesi adat yang sakral tersebut. Ia menegaskan bahwa apa yang dilakukan oleh kader-kader PDIP merupakan bentuk pelecehan terhadap warisan budaya.

"Saya kira itu menghinakan adat budaya gitu loh. Itu kan menghina prosesi adat budaya Lampung. Tapi mudah-mudahan masyarakat Lampung menyikapinya dengan bijaklah dan semakin mengetahui betapa mereka sedang berhadapan dengan orang-orang yang tidak paham adat Lampung tapi ngomong-ngomong adat Lampung," kata Bestari Barus kepada media kami, Senin (29/6/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Bestari Barus menjelaskan lebih rinci mengenai prosesi adat yang dijalani oleh Jokowi. Ia menyebutkan bahwa rangkaian upacara yang melibatkan injak kepala kerbau itu dilaksanakan di atas hamparan karpet merah, menandakan bahwa hal tersebut merupakan bentuk penghormatan tertinggi yang diberikan oleh para pimpinan adat Lampung kepada seorang tamu kehormatan.

Menurut Bestari, prosesi injak kepala kerbau dalam adat Lampung bukanlah sekadar ritual seremonial biasa. Prosesi ini memiliki makna filosofis yang mendalam, melambangkan penghormatan, keberanian, serta ikatan antara pemimpin dan rakyat yang dipimpinnya. Pemberian gelar dan prosesi adat tersebut merupakan bukti pengakuan masyarakat adat Lampung terhadap kontribusi dan ketokohan Jokowi, bukan sesuatu yang patut dijadikan bahan tertawaan.

PSI berharap agar masyarakat Lampung dapat menyikapi insiden ini dengan kepala dingin, namun tetap mencatat sikap pihak-pihak yang dianggap tidak menghormati kearifan lokal. Kontroversi ini menambah panjang daftar ketegangan politik antara PDIP dan pihak-pihak yang terkait dengan Jokowi pasca masa jabatannya berakhir.