Wamendagri Dorong DPRD Provinsi Kawal Sumber Daya Alam untuk Perkuat Fiskal Daerah

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus menegaskan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi memiliki posisi strategis dalam memastikan pengelolaan sumber daya alam (SDA) benar-benar memberikan kemakmuran bagi masyarakat setempat, bukan hanya menguntungkan korporasi. Penegasan ini disampaikan langsung oleh Wamendagri saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) II Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI) yang digelar di Ballroom Prime Plaza Hotel Sanur, Kota Denpasar, Bali.

Dalam arahannya, Wamendagri mengapresiasi pemilihan tema Rakernas kali ini yang dinilai sangat relevan dengan tantangan pembangunan daerah. Tema tersebut berbunyi:

“Penguatan Sinergi Pusat dan Daerah dalam Pengelolaan Energi dan Sumber Daya Mineral untuk Memperkuat Fiskal Daerah menuju Indonesia Emas 2045.”

Menurut Wamendagri, tema itu selaras dengan kebutuhan mendesak untuk mempererat sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kolaborasi semacam ini tidak hanya penting dalam pengelolaan energi dan sumber daya mineral, tetapi juga dalam berbagai bidang pembangunan lain yang menyentuh hajat hidup masyarakat secara langsung.

Wamendagri menekankan bahwa DPRD sebagai lembaga legislatif di tingkat provinsi memiliki kewenangan untuk mengawal setiap kebijakan pemanfaatan SDA. Ia meminta agar DPRD secara proaktif memastikan penerimaan daerah dari sektor SDA digunakan sebaik-baiknya untuk membiayai program-program yang berdampak nyata pada penguatan fiskal daerah dan kesejahteraan rakyat. “Manfaat SDA harus dirasakan oleh masyarakat di sekitar wilayah operasi, bukan hanya dinikmati oleh segelintir pihak,” ujar Wamendagri dalam forum yang dihadiri oleh pimpinan dan anggota DPRD provinsi dari seluruh Indonesia itu.

Rakernas II ADPSI menjadi ajang konsolidasi antardaerah untuk menyatukan pandangan dalam pengawasan sumber daya alam. Selain itu, forum ini juga menjadi wadah untuk menyusun rekomendasi konkret yang akan disampaikan kepada pemerintah pusat guna memperkuat kerangka regulasi yang berpihak pada kepentingan daerah. Pembahasan mencakup optimalisasi pajak dan retribusi daerah, skema bagi hasil yang lebih adil, serta pengembangan energi baru terbarukan yang melibatkan partisipasi daerah.

Kehadiran Wamendagri dalam pembukaan Rakernas ini menunjukkan komitmen pemerintah pusat untuk mendukung penguatan peran DPRD. Dengan sinergi yang lebih erat, diharapkan tata kelola SDA dapat menjadi motor pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan.

Melalui laporan ini, Beritaseputar.com akan terus menyajikan perkembangan terkait hasil Rakernas serta langkah-langkah strategis yang dihasilkan dari pertemuan para wakil rakyat di tingkat provinsi tersebut.