287 WNA Jadi Tersangka Judol Hayam Wuruk, Komisi III DPR Dorong Pengusutan Pemodal

Jakarta - Bareskrim Polri menetapkan 287 warga negara asing sebagai tersangka setelah membongkar markas judi online (judol) berskala internasional di kawasan Hayam Wuruk, Jakarta Barat. Langkah tegas ini mendapat apresiasi dari Komisi III DPR RI yang menilai operasi tersebut sebagai terobosan penting dalam pemberantasan jaringan kriminal lintas batas. Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Rano Alfath, mendesak agar penyidikan tidak berhenti pada para pelaku di permukaan, melainkan terus dikembangkan hingga menyentuh pemodal utama yang mendanai sindikat tersebut.

Rano menegaskan bahwa Indonesia tidak boleh menjadi tempat berlindung bagi sindikat judi online internasional. Menurutnya, pengungkapan ini membuktikan bahwa Polri mulai serius membongkar pusat operasional dan struktur jaringan yang selama ini bekerja secara terorganisir di tengah masyarakat. “Saya mengapresiasi kerja keras Bareskrim Polri yang berhasil mengungkap jaringan judi online berskala internasional ini. Operasi seperti ini menunjukkan bahwa Polri tidak hanya menyasar pelaku di permukaan, tetapi mulai membongkar pusat operasional dan jaringan yang selama ini bekerja secara terorganisir. Ini langkah yang patut diapresiasi dan harus terus dikawal sampai tuntas,” ujarnya dalam keterangan resmi, Sabtu (27/06/2026).

“Saya mengapresiasi kerja keras Bareskrim Polri yang berhasil mengungkap jaringan judi online berskala internasional ini. Operasi seperti ini menunjukkan bahwa Polri tidak hanya menyasar pelaku di permukaan, tetapi mulai membongkar pusat operasional dan jaringan yang selama ini bekerja secara terorganisir.”

Dari penelusuran yang dilakukan media kami, markas judol di Hayam Wuruk tersebut diduga memiliki pola operasional yang serupa dengan pusat-pusat perjudian ilegal di Myanmar dan Kamboja. Hal ini menunjukkan bahwa jaringan tersebut merupakan bagian dari sindikat transnasional yang telah menyusup ke berbagai negara Asia Tenggara, dengan Indonesia dijadikan salah satu basis operasionalnya. Para tersangka WNA berasal dari berbagai negara dan diduga dikelola secara profesional oleh manajemen terpusat yang beroperasi lintas negara.

Rano menambahkan, pengusutan harus sampai ke akar untuk mengungkap aktor intelektual yang membiayai operasi ini. “Kita harus pastikan bahwa Indonesia bukanlah surga bagi pelaku kejahatan transnasional. Siapa pun yang terlibat, termasuk pemodal besar dan fasilitator lokal, harus dimintai pertanggungjawaban hukum. Kasus ini juga harus menjadi momentum untuk memperkuat pengawasan terhadap aktivitas warga asing yang mencurigakan di Indonesia,” tegas politikus yang dikenal vokal dalam isu pemberantasan kejahatan terorganisir itu.

Komisi III DPR RI menyatakan akan terus mengawal proses hukum perkara ini. Pengawasan ketat akan dilakukan, termasuk melalui rapat kerja dan pemantauan lapangan, untuk memastikan bahwa penyidikan berjalan transparan dan tidak ada celah yang dapat dimanfaatkan para tersangka untuk lolos dari jerat hukum. DPR mendorong Bareskrim Polri untuk segera melimpahkan berkas ke kejaksaan setelah konstruksi perkara dinyatakan lengkap.

Langkah cepat kepolisian menetapkan ratusan WNA sebagai tersangka dalam waktu singkat dinilai sebagai sinyal positif bahwa Indonesia serius dalam memerangi judi online yang semakin meresahkan. Meski demikian, tantangan terbesar terletak pada pembuktian aliran dana dan penelusuran jejaring transnasional yang memerlukan kerja sama internasional. Komisi III mengingatkan agar pemerintah dan penegak hukum memanfaatkan momentum ini untuk membangun sistem deteksi dini dan koordinasi lintas lembaga guna mencegah beroperasinya kembali sindikat serupa di wilayah Indonesia.