Yusril di IPDN: Indonesia Negara Hukum, Bukan Negara Kekuasaan

Di Auditorium Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, suasana hening dan khidmat menyelimuti ratusan praja yang duduk rapi berseragam loreng. Pandangan mereka tertuju pada sosok di atas mimbar: Prof. Yusril Ihza Mahendra, pakar hukum tata negara yang siang itu hadir sebagai pembicara kuliah umum. Suaranya tenang namun mengandung bobot yang dalam saat menyampaikan pesan mendasar bagi para calon aparatur negara. “Indonesia ini negara hukum, bukan negara kekuasaan. Itu bukan sekadar frasa di konstitusi, melainkan napas yang harus kalian hirup dalam setiap pengabdian,” ujarnya, memecah keheningan dengan kalimat yang akan terpatri di benak setiap praja.

Pernyataan tersebut menjadi fondasi seluruh kuliah yang berlangsung selama dua jam. Yusril, yang pernah menjabat sebagai Menteri Hukum dan HAM, tidak hanya menyampaikan teori, tetapi juga membedah praktik bernegara yang kerap kali menyimpang dari cita-cita pendiri bangsa. Ia menekankan bahwa para praja IPDN adalah benih pemimpin masa depan; jika sejak awal mereka tidak memahami hakikat negara hukum, maka birokrasi yang mereka bangun kelak akan rapuh dan kehilangan arah.

Memaknai Negara Hukum dalam Bingkai Konstitusi

Dalam paparannya, Yusril menjelaskan bahwa konsep negara hukum yang dianut Indonesia tertuang jelas dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Namun, ia mengajak para praja untuk tidak berhenti pada hafalan teks. “Negara hukum berarti setiap tindakan penyelenggara negara harus memiliki dasar hukum yang sah. Bukan berdasarkan selera penguasa, bukan pula karena tekanan massa yang tidak terkendali,” tegasnya. Ia mengingatkan bahwa kekuasaan tanpa batas akan menggerogoti sendi-sendi keadilan, dan para calon pamong praja inilah yang akan menjadi garda terdepan dalam mencegah hal itu.

Lebih lanjut, Yusril memberikan contoh nyata bagaimana prinsip negara hukum bekerja: saat seorang kepala daerah harus menolak tekanan untuk mengeluarkan kebijakan populis yang bertentangan dengan peraturan, atau ketika seorang camat harus membela warga yang haknya dirampas oleh kepentingan bisnis. “Di titik itulah kalian diuji: memilih patuh pada hukum atau menyerah pada kekuasaan,” katanya, sembari menatap satu per satu praja yang duduk di barisan depan. Ruangan menjadi semakin sunyi, seolah setiap kata meresap langsung ke dalam hati mereka.

Tanggung Jawab Ganda: Melayani dan Melindungi

Setelah mengupas makna negara hukum, Yusril beralih pada inti pesannya: tanggung jawab aparatur negara. Ia mengingatkan bahwa menjadi pegawai negeri bukanlah tentang seragam gagah atau jabatan tinggi, melainkan tentang melayani masyarakat. “Kalian bukan penguasa. Kalian adalah pelayan. Kekuasaan yang kalian miliki hanyalah alat untuk memastikan setiap warga negara mendapatkan haknya,” ujarnya. Menurutnya, banyak oknum pejabat yang terjerumus ke dalam korupsi dan penyalahgunaan wewenang karena lupa pada prinsip sederhana itu.

Yusril kemudian mengaitkan pesan tersebut dengan realitas di lapangan yang seringkali pahit. Ia mencontohkan bagaimana seorang lurah yang jujur bisa terasing karena menolak kongkalikong dengan pengusaha, atau bagaimana seorang staf kecamatan yang berintegritas bisa dipindahtugaskan karena dianggap tidak patuh pada atasan yang bermasalah. “Tapi itulah konsekuensi menjadi penjaga negara hukum. Kalian tidak bisa menyenangkan semua orang, tapi kalian bisa menyenangkan hati nurani dan konstitusi,” paparnya, disambut anggukan dari beberapa dosen yang turut hadir.

Membentuk Karakter Sejak dari Kampus

Kuliah umum tersebut bukan sekadar transfer pengetahuan, melainkan juga pembentukan karakter. Yusril menekankan bahwa IPDN sebagai lembaga pencetak pamong praja memiliki tanggung jawab besar untuk menanamkan nilai-nilai integritas sejak dini. “Jangan tunggu kalian dilantik sebagai pejabat untuk belajar jujur. Mulailah sekarang, di kelas ini, di asrama, dalam setiap tindakan kecil,” ujarnya. Ia bahkan menantang para praja untuk berani melaporkan setiap bentuk pelanggaran etika yang mereka temui di lingkungan kampus, sebagai latihan menghadapi dunia birokrasi yang sesungguhnya.

Di sesi tanya jawab, salah seorang praja putri dari Aceh berdiri dan bertanya tentang dilema yang sering muncul: ketika aturan hukum terasa tidak berpihak pada rakyat kecil. Dengan bijak, Yusril menjawab bahwa tugas aparatur negara bukanlah menghakimi aturan, melainkan memastikan penerapannya adil dan manusiawi. “Jika aturan itu buruk, jalankan dengan hati, sambil terus berjuang melalui jalur yang sah untuk mengubahnya. Jangan pernah mengambil jalan pintas dengan melanggarnya, karena itu akan membunuh ruh negara hukum itu sendiri,” jawabnya, disambut tepuk tangan hangat.

Harapan untuk Masa Depan Birokrasi

Menjelang akhir kuliah, Yusril menyampaikan harapan besarnya. Ia percaya bahwa dari auditorium ini akan lahir pemimpin-pemimpin yang tidak hanya cakap secara teknis, tetapi juga memiliki kedalaman etika. “Saya ingin kalian menjadi generasi yang mengembalikan marwah birokrasi. Birokrasi yang bersih, melayani, dan tidak tunduk pada kekuasaan yang menyimpang,” ucapnya penuh semangat.

Para praja keluar dari auditorium dengan ekspresi campur aduk: bangga, termenung, dan sebagian mata berkaca-kaca. Pesan tentang negara hukum yang disampaikan Yusril tidak hanya menjadi pengetahuan baru, tetapi juga menyentuh sisi manusiawi mereka. Kini, mereka sadar bahwa seragam yang mereka kenakan bukan sekadar penanda identitas, melainkan juga kain kafan bagi ego dan ambisi pribadi yang harus dikubur dalam-dalam demi mengabdi pada hukum dan masyarakat.

Di sudut belakang ruangan, seorang praja senior berbisik kepada juniornya, “Kita tidak boleh mengecewakan beliau. Mari kita buktikan bahwa Indonesia benar-benar negara hukum.” Sebuah janji sunyi yang, jika tertanam di ribuan calon aparatur negara, mungkin akan menjadi fondasi baru bagi Indonesia yang lebih adil dan beradab.

Baca juga:

• SDN Srengseng Sawah 15 Jagakarsa Dinyatakan Aman Usai Ancaman Bom
• IHSG Ditutup Melesat 1,92%, Rupiah Terdepresiasi ke Rp 18.109