Waka Komisi IX DPR Usul AI Bantu Analisis Penyakit Pasien Wilayah Minim Dokter

Jakarta - Upaya mengatasi ketimpangan layanan kesehatan di daerah-daerah yang kekurangan dokter terus didorong oleh pemangku kebijakan. Salah satu solusi inovatif yang kini diusulkan adalah pemanfaatan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) untuk membantu proses diagnosis dan analisis penyakit. Usulan ini disuarakan oleh Wakil Ketua Komisi IX DPR, Nihayatul Wafiroh, dalam sebuah rapat kerja bersama Kementerian Kesehatan di kawasan Senayan, Jakarta.

Menyiasati Krisis Distribusi Tenaga Medis

Dalam forum yang berlangsung pada Kamis (25/6/2026) tersebut, Nihayatul menyoroti permasalahan klasik dunia kesehatan Indonesia, yakni persebaran dokter yang tidak merata. Menurut data dari berbagai laporan, beberapa wilayah di pulau terluar dan pelosok masih memiliki rasio dokter yang jauh di bawah standar ideal. Kondisi ini memaksa masyarakat untuk menempuh perjalanan berjam-jam hanya untuk mendapatkan pemeriksaan dasar.

Legislator tersebut memandang bahwa di tengah keterbatasan produksi dan distribusi dokter secara instan, kemajuan teknologi dapat dimaksimalkan sebagai ‘jembatan’ sementara. Ia mencontohkan bagaimana sektor perbankan, logistik, hingga pertanian kini sudah lazim menggunakan AI untuk meningkatkan akurasi dan efisiensi. Oleh karena itu, ia merasa sudah waktunya sektor kesehatan publik turut mengadopsi lompatan digital serupa, khususnya untuk memperkuat pelayanan tingkat pertama.

"Saya bukan orang medis, tetapi saya melihat bahwa saat ini banyak sektor yang sudah sangat terbantu dengan teknologi AI. Kita harus berani memanfaatkan ini untuk masyarakat di pelosok yang susah mengakses dokter," ungkapnya seperti dipantau media kami di lokasi.

Fungsi Skrining dan Diagnosis Dini

Dalam pandangannya, AI tidak harus diposisikan untuk menangani kasus-kasus medis yang kompleks. Sebaliknya, AI dapat berperan sebagai asisten yang membantu bidan desa, perawat, atau tenaga kesehatan masyarakat untuk melakukan skrining awal penyakit, menganalisis gejala yang dikeluhkan pasien, serta memberikan rekomendasi rujukan yang lebih tepat sasaran. Dengan memanfaatkan basis data kesehatan raksasa, sistem AI mampu membaca pola dari rekam medis dan hasil pencitraan sederhana untuk mendeteksi potensi risiko penyakit seperti tuberkulosis, malaria, atau pneumonia secara lebih dini.

"Kekurangan dokter yang ada, ini kita ini sekarang sudah cukup banyak dibantu dengan adanya AI, Pak. Saya membayangkan di masa sekarang ini kita banyak melihat sektor yang sudah dibantu oleh AI," kata Nihayatul dalam rapat kerja Komisi IX DPR bersama Kementerian Kesehatan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (25/6/2026).

Pengawasan Ketat dan Etika Medis

Meski menawarkan optimisme tinggi, usulan ini tidak luput dari catatan kritis. Nihayatul menegaskan bahwa peran AI bukanlah untuk menghilangkan profesi dokter atau tenaga medis profesional. Ia menekankan bahwa keputusan akhir dalam penanganan medis mutlak harus tetap berada di tangan dokter. Teknologi ini hanya sekadar penopang untuk mempercepat dan memperluas jangkauan diagnosis, terutama di area-area yang sulit dijangkau oleh layanan konvensional.

Dari sisi pemerintah, Kementerian Kesehatan mengakui bahwa transformasi digital adalah pilar utama dalam sistem kesehatan masa depan. Meski demikian, penerapan AI secara nasional membutuhkan regulasi yang ketat, standar keamanan data pasien, serta pelatihan bagi sumber daya manusia di garda terdepan. Kolaborasi antara DPR dan pemerintah diharapkan dapat menghasilkan peta jalan yang jelas agar inovasi ini tidak justru menimbulkan kesenjangan baru akibat kesiapan infrastruktur digital yang masih berbeda-beda di setiap daerah.

Usulan dari kalangan legislatif ini diyakini akan kembali dibahas dalam sesi pendalaman bersama para ahli teknologi dan asosiasi profesi medis. Apabila terealisasi dengan sistem yang matang, pemanfaatan AI di wilayah minim dokter dapat menjadi tonggak penting dalam mewujudkan pemerataan layanan kesehatan di Indonesia.