RUU PFII Dikhawatirkan Jadi Batu Sandungan Investasi Hijau

Gelombang investasi berkelanjutan yang mulai mengalir deras ke berbagai sektor di Indonesia belakangan ini berada dalam bayang-bayang regulasi baru. Di tengah semangat global untuk mempercepat transisi energi bersih, sebuah aturan yang sedang dirancang justru dinilai bisa memperlambat laju masuknya modal hijau ke Tanah Air.

Indonesia, dengan segala potensi energi terbarukannya, sedang berdiri di persimpangan penting. Di satu sisi, kebutuhan pendanaan untuk proyek-proyek ramah lingkungan sangat besar. Di sisi lain, kepastian hukum dan kemudahan berusaha menjadi syarat mutlak yang dicari para investor. Dan di situlah letak persoalannya sekarang.

Kekhawatiran dari Dalam Negeri

Sejumlah pelaku industri dan pengamat ekonomi mulai menyuarakan keresahan mereka. Bukan tanpa alasan. Rancangan Undang-Undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia (RUU PFII), yang digadang-gadang bisa memperkuat posisi Indonesia di peta keuangan global, justru mengandung beberapa pasal yang dianggap bisa menjadi kontraproduktif terhadap agenda pembangunan berkelanjutan.

"Kita semua ingin Indonesia menjadi pusat finansial yang diperhitungkan. Tapi jangan sampai aturan yang dibuat justru menutup pintu bagi investasi yang kita butuhkan untuk masa depan," ujar seorang analis kebijakan publik yang enggan disebutkan namanya, dalam sebuah diskusi terbatas pekan lalu. Kalimat itu disampaikan dengan nada hati-hati, namun penuh makna.

Investasi hijau sendiri bukan sekadar tren. Ini sudah menjadi arus utama dalam pengambilan keputusan bisnis global. Dana-dana besar dari berbagai belahan dunia kini mensyaratkan aspek environmental, social, and governance (ESG) sebagai prasyarat mutlak. Jika regulasi domestik dipandang tidak mendukung, atau bahkan menghambat, maka para pemilik modal tinggal memutar kemudi ke negara lain yang lebih bersahabat.

Pertaruhan Besar Transisi Energi

Indonesia membutuhkan dana yang tidak sedikit untuk mencapai target-target iklimnya. Pemerintah sendiri telah mencanangkan berbagai proyek ambisius, mulai dari pengembangan energi surya, panas bumi, hingga pensiun dini pembangkit listrik tenaga uap berbasis batu bara. Semua itu memerlukan sokongan dana segar dari luar negeri.

Bayangkan jika rantai pasok investasi ini terhambat hanya karena adanya ketidakjelasan atau tumpang tindih regulasi. Konsekuensinya bisa panjang: proyek tertunda, target emisi meleset, dan kepercayaan investor luntur. Ini bukan sekadar soal angka di atas kertas, melainkan menyangkut hajat hidup masyarakat luas yang menanti dampak nyata dari pembangunan berkelanjutan.

Di beberapa forum internasional, nama Indonesia kerap disebut-sebut sebagai salah satu destinasi potensial untuk investasi hijau. Sumber daya alam yang melimpah, pasar yang besar, dan komitmen pemerintah terhadap Paris Agreement menjadi daya tarik tersendiri. Namun reputasi itu bisa terkikis perlahan jika ada kebijakan yang dipersepsikan sebagai "tidak ramah" terhadap investor.

Mencari Titik Keseimbangan

Tentu tidak ada yang menolak gagasan Indonesia memiliki pusat finansial internasional yang kuat. Cita-cita itu mulia dan strategis. Namun proses penyusunannya harus betul-betul melibatkan dialog yang mendalam dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk mereka yang bergerak di sektor energi bersih dan keuangan berkelanjutan.

"Harmonisasi regulasi menjadi kunci," kata seorang praktisi hukum bisnis yang banyak menangani klien di sektor energi. "Jangan sampai ada satu undang-undang yang semangatnya menarik investasi, tapi undang-undang lain malah memasang tembok tinggi." Ia menekankan bahwa kepastian hukum adalah "oksigen" bagi dunia usaha.

RUU PFII ini, bila tidak dirumuskan dengan seksama, bisa menjadi batu sandungan yang tidak perlu ada. Di saat negara-negara lain justru berlomba-lomba memberikan insentif dan kemudahan bagi investor hijau, Indonesia harus memastikan bahwa setiap regulasi baru bersifat melengkapi, bukan malah menciutkan nyali para pemodal yang sudah mulai menaruh harapan pada negeri ini.

Perjalanan Indonesia menuju ekonomi hijau masih panjang. Akan ada banyak tantangan teknis, finansial, dan politis yang harus dihadapi. Akan tetapi, memastikan bahwa kerangka hukumnya jelas, konsisten, dan mendukung, adalah langkah paling mendasar yang bisa dilakukan sejak sekarang. Sebab sekali kepercayaan itu hilang, perlu waktu bertahun-tahun untuk menumbuhkannya kembali.

Baca juga:

• Ciptakan Akuarium Mini Estetik Cuma Pakai Toples
• Bupati Sukoharjo Gunakan Uang Peras Anak Buah untuk Renovasi Rumah dan Beli