Purbaya Bicara soal Kecele dalam Kasus Pengadaan Motor Listrik MBG

JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa akhirnya memberikan tanggapan langsung terkait polemik pembelian motor listrik oleh Badan Gizi Nasional (BGN) yang diduga mengalami penggelembungan biaya. Pengadaan tersebut kini menjadi bagian dari kasus dugaan korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sedang diusut oleh Kejaksaan Agung.

Dalam rapat kerja dengan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) pada Senin (22/6/2026), Purbaya mengaku kecolongan atas munculnya transaksi pembelian motor listrik yang baru diketahuinya pada Maret 2026. Ia menyampaikan pernyataan tersebut dengan nada reflektif dan menyebutnya sebagai pelajaran penting bagi pemerintah.

“Itu kan satu pelajaran buat pemerintah ya, nanti akan kita monitor lebih detail. Saya tanya Sekjen tadi, boleh nggak bilang saya nggak tahu atau kecele, dia bilang jangan bilang, tetapi itu yang terjadi,” ujar Purbaya.

Purbaya mengungkapkan bahwa sebelum pembelian tersebut terjadi, ia telah melontarkan penolakan terhadap program pengadaan motor listrik untuk mendukung operasional MBG. Namun, ia tidak membayangkan bahwa realisasi anggaran untuk kendaraan itu tetap berjalan tanpa sepengetahuannya hingga akhirnya mencuat sebagai temuan yang merugikan keuangan negara.

Menurut laporan yang dihimpun Beritaseputar.com, Kepala BGN dan sejumlah pejabat terkait tengah berada dalam sorotan setelah auditor internal menemukan indikasi markup harga pada paket pengadaan ratusan unit motor listrik. Dugaan tersebut kemudian diperkuat dengan hasil ekspose awal Kejaksaan Agung yang memasukkan kasus ini dalam lingkup penyelidikan tata kelola program MBG.

Purbaya menegaskan bahwa pihaknya tidak tinggal diam. Ia langsung mengambil tindakan terhadap jajaran di Kementerian Keuangan yang dianggap telah meloloskan proses pencairan anggaran tanpa koordinasi yang memadai. “Kami sudah menindak pihak-pihak di Kementerian Keuangan yang meloloskan anggaran itu,” katanya, tanpa memerinci bentuk sanksi yang dimaksud.

Langkah tersebut, menurut dia, merupakan bentuk komitmen kementeriannya untuk memperbaiki sistem pengawasan internal. Purbaya juga menyatakan bahwa ke depan setiap pos anggaran yang diajukan oleh kementerian atau lembaga, terutama yang terkait langsung dengan program prioritas nasional seperti MBG, akan dipantau secara lebih ketat dan berlapis.

Kasus ini bermula dari program Makan Bergizi Gratis yang digagas pemerintah untuk menekan angka stunting dan meningkatkan status gizi masyarakat. Sebagai bagian dari operasional distribusi makanan, BGN mengusulkan pengadaan motor listrik yang dianggap ramah lingkungan dan ekonomis. Namun, proses pengadaan yang tidak transparan membuka celah terjadinya penyimpangan anggaran.

Sejumlah kalangan dari lembaga antikorupsi mendorong agar audit forensik dilakukan menyeluruh terhadap seluruh proyek yang melibatkan BGN. Mereka menilai bahwa penggelembungan biaya pengadaan motor listrik hanya merupakan puncak gunung es dari tata kelola yang buruk di badan baru tersebut.

Hingga berita ini diturunkan, pihak Kejaksaan Agung belum menetapkan tersangka. Namun, penyidik telah memanggil sejumlah saksi dari unsur pejabat BGN dan rekanan penyedia motor listrik. Sementara itu, Pemerintah berjanji akan terus bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk menuntaskan kasus ini secara transparan.

Kasus ini menambah deretan persoalan hukum yang membayangi program strategis nasional. Pengamat kebijakan publik menilai bahwa lemahnya kontrol antarkementerian menjadi titik rawan yang harus segera dibenahi agar kejadian serupa tidak terulang. Purbaya sendiri berharap pengalaman ini menjadi momentum untuk memperkuat sinergi pengawasan lintas lembaga.