Pramono Anung Umumkan Pembangunan 11 Rusun Baru, Percepat Hunian Vertikal di Jakarta

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, secara resmi mengumumkan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah menyetujui alokasi anggaran untuk membangun 11 rumah susun (rusun) baru pada tahun depan. Kebijakan ini menjadi bagian dari strategi besar pemprov dalam menggenjot penyediaan hunian vertikal yang terjangkau bagi warga ibu kota. Pengumuman tersebut disampaikan Pramono di sela-sela kegiatan di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, pada Rabu (24/6/2026), seusai rapat anggaran internal yang digelar secara intensif.

Menurut laporan Beritaseputar.com, proyek ambisius ini menandai salah satu komitmen terbesar Pemprov DKI di bawah kepemimpinan Pramono untuk mengatasi persoalan klasik Jakarta: keterbatasan lahan dan tingginya kebutuhan perumahan. Dengan membangun rusun secara masif, pemerintah berharap dapat menyediakan alternatif hunian yang layak tanpa harus terus bergantung pada ekspansi horizontal yang semakin sulit dilakukan di kota yang sudah sangat padat ini. Langkah ini juga sejalan dengan visi mewujudkan Jakarta sebagai kota modern yang inklusif, di mana setiap lapisan masyarakat memiliki akses terhadap tempat tinggal yang sehat dan manusiawi.

Rusun Besar dengan Akses Terbuka

Pramono menegaskan bahwa 11 rusun yang akan dibangun bukan sekadar unit hunian biasa, melainkan bangunan berskala besar yang dirancang untuk mengakomodasi jumlah warga yang signifikan. Ia juga memastikan bahwa proses kepemilikan dan penyewaan akan dijalankan secara transparan dan terbuka. Dalam keterangannya, Pramono mengatakan:

“Tadi kebetulan kami rapat mengenai anggaran. Dalam rapat anggaran, saya sudah menyetujui untuk tahun depan ini kita bangun 11 rusun baru yang besar untuk memberikan kemudahan secara terbuka dan transparan bagi siapa pun untuk memilikinya ataupun menyewanya.”

Pernyataan tersebut menekankan bahwa program ini tidak hanya diperuntukkan bagi kalangan tertentu, tetapi terbuka bagi seluruh masyarakat yang memenuhi kriteria. Skema kepemilikan dan sewa yang ditawarkan diharapkan dapat menjangkau pekerja formal, informal, serta keluarga muda yang selama ini kesulitan mengakses hunian layak di Jakarta. Media kami mencatat bahwa transparansi ini menjadi poin krusial setelah sejumlah kasus sengketa penghunian rusun di masa lalu yang kerap menuai kritik publik.

Mendorong Peralihan ke Hunian Vertikal

Pembangunan rusun dalam jumlah besar merupakan bagian dari upaya sistematis Pemprov DKI untuk mengubah pola pikir masyarakat dari hunian horisontal (landed house) menuju hunian vertikal. Dengan luas wilayah Jakarta yang hanya sekitar 661,5 kilometer persegi dan jumlah penduduk lebih dari 10 juta jiwa—belum termasuk pekerja komuter dari daerah penyangga—tekanan terhadap lahan sudah mencapai titik kritis. Pramono menilai rusun sebagai solusi paling realistis untuk menampung pertumbuhan urbanisasi tanpa mengorbankan ruang terbuka hijau yang kian menipis.

Dalam beberapa kesempatan sebelumnya, Gubernur juga menyebut perlunya membangun kawasan permukiman yang terintegrasi dengan transportasi publik. Sebagian dari 11 rusun baru kemungkinan akan ditempatkan di lokasi-lokasi strategis yang dekat dengan stasiun KRL, halte Transjakarta, atau simpul MRT yang sedang dikembangkan. Dengan demikian, warga yang tinggal di rusun tidak hanya mendapatkan tempat tinggal, tetapi juga konektivitas yang memangkas biaya dan waktu perjalanan sehari-hari.

Anggaran dan Target Pelaksanaan

Meski belum merincikan total anggaran yang dialokasikan, Pramono memberi sinyal bahwa pendanaan untuk proyek ini sudah disepakati dalam rapat anggaran yang baru saja selesai. Keputusan ini menunjukkan keseriusan eksekutif dalam mempercepat realisasi program di tengah berbagai tantangan fiskal yang dihadapi Jakarta pascapandemi dan peralihan status ibu kota. Pemprov DKI tampaknya akan mengandalkan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai sumber utama, namun tidak menutup kemungkinan menjalin kerja sama dengan pihak swasta melalui skema kemitraan untuk mempercepat pembangunan.

Peletakan batu pertama atau groundbreaking rencananya akan dimulai pada awal tahun 2027, sehingga dalam kurun waktu dua hingga tiga tahun ke depan rusun-rusun ini sudah bisa dihuni. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta akan menjadi leading sector yang bertanggung jawab merancang desain, menetapkan lokasi, dan memastikan proses konstruksi berjalan sesuai standar keamanan dan kenyamanan. Publik kini menanti detail lebih lanjut mengenai titik-titik lokasi yang akan diumumkan dalam waktu dekat.

Harapan Masyarakat dan Tantangan di Depan

Kabar pembangunan 11 rusun ini disambut positif oleh banyak kalangan, terutama para pekerja muda yang selama ini terbebani biaya sewa kontrakan atau apartemen yang terus meroket. Namun sejumlah pihak juga mengingatkan agar pemerintah tidak hanya fokus pada aspek kuantitas, melainkan juga kualitas konstruksi dan pengelolaan pasca-huni. Pengalaman beberapa rusun yang terbengkalai atau tidak terawat menjadi catatan penting agar program ini benar-benar memberikan dampak jangka panjang.

Lebih jauh, Pramono menyebut bahwa program rusun ini adalah bagian dari paket kebijakan kesejahteraan yang lebih luas. Pada kesempatan yang sama, ia juga menyinggung rencana Pemprov DKI menyediakan beasiswa layaknya LPDP untuk 75 pelajar Jakarta melanjutkan studi ke luar negeri tahun depan. Artinya, pembangunan fisik infrastruktur tempat tinggal berjalan beriringan dengan investasi sumber daya manusia. Dengan sinergi semacam ini, Pramono berharap Jakarta bisa bertransformasi menjadi kota global yang tidak hanya modern secara fisik, tetapi juga unggul dalam kualitas warganya.

Seiring berjalannya waktu, publik akan mencermati eksekusi janji ini apakah benar-benar mampu memenuhi ekspektasi atau sekadar retorika politik semata. Yang jelas, dengan pengumuman resmi ini, langkah pertama telah diambil dan bola kini berada di tangan Pemprov DKI untuk segera merealisasikan 11 rusun yang dijanjikan.