Prabowo Pernah Menolak Impor Beras, Langsung Menghadap Aburizal Bakrie

Gorontalo - Presiden Prabowo Subianto membagikan kisah perjuangannya membela petani lokal saat ia masih menjabat sebagai Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI). Dalam sebuah momen bersejarah, Prabowo mengungkapkan pernah secara langsung menemui Aburizal Bakrie yang saat itu menjabat Menteri Koordinator Perekonomian pada periode 2004-2005. Tujuannya adalah menyampaikan penolakan tegas terhadap rencana impor beras yang tengah digodok pemerintah. Cerita ini disampaikan Presiden di hadapan ribuan petani dan nelayan yang memadati acara Puncak Pekan Nasional (Penas) Petani dan Nelayan XVII di Gorontalo, Rabu (24/6/2026).

Alasan di Balik Pantang Menyerah

Prabowo terlebih dahulu menjelaskan alasan mengapa ia tetap gigih mengikuti kontestasi pemilihan presiden meskipun telah empat kali mengalami kekalahan. Ia menilai arah pembangunan ekonomi Indonesia pada masa itu berada di jalur yang salah karena terlalu dipengaruhi oleh paham neoliberal. Paham ini, menurutnya, menjauhkan kebijakan negara dari keberpihakan kepada rakyat kecil, terutama petani.

"Empat kali kalah, yang terakhir menang. Kenapa saya masih terus, karena saya melihat arah pembangunan arah ekonomi kita waktu itu di arah yang keliru, waktu itu yang dianut adalah paham neoliberal," ujar Prabowo dalam pidatonya.

Semangat inilah yang mendorongnya mengambil langkah berani dengan menghadap langsung Menko Perekonomian Aburizal Bakrie. Kala itu, sebagai Ketua Umum HKTI, Prabowo merasa memiliki tanggung jawab moral untuk menyuarakan aspirasi petani Indonesia. Ia meyakini kebijakan impor beras akan memukul telak harga gabah di tingkat petani, melemahkan daya saing produk dalam negeri, dan mengancam kedaulatan pangan bangsa.

Menurut laporan tim Beritaseputar.com di arena Penas, Prabowo menekankan bahwa pertemuan dengan Aburizal Bakrie bukanlah sekadar bentuk protes, melainkan bagian dari advokasi kebijakan strategis. Ia mendesak pemerintah untuk lebih mengutamakan peningkatan produksi beras nasional ketimbang membuka keran impor yang dinilai hanya menguntungkan pihak tertentu. Di tengah potensi besar sektor pertanian Indonesia, menurutnya, swasembada pangan seharusnya bisa diwujudkan tanpa perlu bergantung pada pasokan luar negeri.

Komitmen Hingga ke Tampuk Kepresidenan

Sikap konsisten membela petani ini, diakui Prabowo, terus ia bawa hingga akhirnya terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia. Di forum Penas XVII, ia menegaskan komitmennya untuk menghadirkan sejumlah program konkret yang berpihak kepada petani dan nelayan. Di antaranya adalah memastikan penyediaan pupuk bersubsidi tepat sasaran, perbaikan jaringan irigasi yang selama ini terbengkalai, serta kebijakan jaminan harga di tingkat produsen saat panen raya tiba.

Kehadiran Presiden di Gorontalo disambut antusias oleh ribuan peserta dari berbagai daerah. Penas Petani Nelayan XVII menjadi panggung dialog langsung antara pemerintah dan para pelaku sektor pertanian serta perikanan. Dalam pidatonya, Prabowo kembali menyinggung urgensi kedaulatan pangan sebagai bagian integral dari kedaulatan bangsa.

"Kita tidak boleh terus bergantung pada impor. Petani kita harus menjadi tuan di negeri sendiri," tegasnya.

Cerita tentang penolakan impor beras ini menjadi penegasan rekam jejak Prabowo yang sejak lama berjuang untuk kesejahteraan petani kecil. Dari mimbar HKTI hingga Istana Kepresidenan, garis perjuangannya tampak tidak berubah. Sebagai Presiden, ia berjanji akan mentransformasikan cita-cita tersebut menjadi kebijakan nyata yang melindungi petani dari praktik ekonomi yang merugikan.

Penas XVII di Gorontalo sendiri berlangsung semarak dengan berbagai rangkaian kegiatan, mulai dari pameran produk pertanian dan perikanan unggulan, diskusi panel, hingga temu bisnis yang mempertemukan petani dengan offtaker. Pidato Presiden menjadi puncak acara yang diharapkan mampu membawa optimisme baru bagi masa depan pertanian dan perikanan Indonesia. (Buffy/Beritaseputar.com)